Articles
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERPARKIRAN SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN(STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR KOTA DENPASAR)
Anak Agung Sagung Dian Sasmita;
I Wayan Wiryawan;
Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.789 KB)
Klausula Eksonerasi merupakan klausula berisi pengalihan tanggung jawab dari pengelola parkir kepada pihak penitip kendaraan bermotor. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian adalah apakah bentuk penyimpangan klausula eksonerasi yang terjadi dalam perjanjian baku perparkiran di kota Denpasar, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, tentang penggunaan klausula eksonerasi terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer,data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir jika kehilangan kendaraan didaerah Kota Denpasar mempunyai syarat-syarat tertentu. Klausula Eksonerasi yang terdapat pada karcis parkir atau tulisan besar yang terdapat pada tempat parkir yang tertulis sebagai berikut “Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan, atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terjadi didalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”. Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku, Perparkiran, Perlindungan Konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DALAM UPAH MINIMUM PADA HOTEL KELAPA RETREAT & SPA DI JEMBRANA
Aggi Nugroho;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.873 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p05
Adapun faktor yang belakangi terjadinya kemiskinan, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, pengecualian terhadap orang-orang yang memiliki tingkat perekonomian yang kurang kewaspadaan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak secara tidak langsung akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dan dalam membuat perjanjian harus beritikad baik. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemberian upah yang tidak sesuai dengan UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana dan Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan pekerja akibat mengalami upah dibawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan pengupahan yang di berikan terhadap tenaga kerja kontrak dan yang bekerja di Hotel kelapa retreat & SPA di Kabupaten Jembrana, Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang menerima upah di bawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & Spa, sistem pengupahan yang di terapkan tidak sesuai dengan peraturan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku sebagaimana mestinya di Kabupaten Jembrana. Kata Kunci :Pekerja, Perjanjian Kerja, Upah
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
Dwi Arya Dominika;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (46.175 KB)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengembangkan ilmupengetahuan dalam hukum perbankan, khususnya dengan yang berhubungandengan perjanjian kredit dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenaibagaimana pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dalam prakteknya dan untukmengetahui akibat dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit di BRICabang Denpasar serta mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjiankredit di BRI Cabang Denpasar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenispenelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturanperundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.Penelitian hukum empiris adalah mengenai pemberlakuan atau implementasiketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentuyang terjadi dalam masyarakat. Wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak dalammemenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannyaberdasarkan perikatan yang telah dibuat. Sedangkan pengertian perjanjian ataukontrak di atur pasal 1313 KUH perdata, dalam Pasal KUH perdata berbunyi :perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengingatkandiri terhadap satu orang atau lebih.
PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SKETSA DAN BENTUK OGOH-OGOH
I Putu Dianda Ega Dinanda;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.445 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p15
Ogoh-ogoh merupakan budaya masyarakat Bali yang pada umumnya berhubungan dengan upacara agama umat hindu. Seiring dengan perkembangan ogoh-ogoh bukan hanya digunakan di dalam upacara agama atau acara adat saja. Pemerintah maupun kelompok masyarakat sering mengadakan lomba ogoh-ogoh dengan berbagai kriteria sebagai dasar penilaiannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya nama-nama baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang menjadi terkenal dengan bentuk ogoh-ogohnya yang dinilai sebagai yang terbaik oleh masyarakat Bali. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas sketsa dan bentuk ogoh-ogoh sebagai hak cipta guna melindungi sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang diciptakan oleh perseorangan atau kelompok agar tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh kelompok atau orang lainnya. Hal ini juga ditekankan pada penghargaan bagi pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dapat dikatagorikan sebagai modifikasi ekspresi budaya tradisional dan bisa dijadikan individual right. Sketa ogoh-ogoh sebaiknya dapat didaftarkan sebagai hak cipta bagi orang ataupun kelompok yang menciptakannya sehingga terhindar dari pencurian ide serta dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi penciptanya. Ogoh-ogoh is a Balinese culture that is generally associated with Hindu religious ceremonies. Along with the development of ogoh-ogoh not only used in religious ceremonies or traditional events. The government and community groups often hold ogoh-ogoh competitions with various criteria as the basis for their assessment. This has led to the emergence of the names of individuals and community groups who have become famous for their ogoh-ogoh forms which are considered the best by the Balinese. The purpose of this study is to analyze the legal protection of sketches and forms of ogoh-ogoh as copyright in order to protect the sketches and forms of ogoh-ogoh created by individuals or groups from being used irresponsibly by groups or other people. It also emphasized the appreciation for the creators of the sketches and forms of the ogoh-ogoh. This paper uses normative legal research methods. The results of this study are that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, sketches and forms of ogoh-ogoh can be categorized as modification of traditional cultural expressions and can be used as individual rights. Sketa ogoh-ogoh should be registered as a copyright for the person or group that created it so as to avoid the theft of ideas and can protect the moral rights and economic rights of their creators.
PENGATURAN UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
I Putu Iwan Kharisma Putra;
I Wayan Wiryawan;
Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (58.607 KB)
In an era of economic development encountered various goods and or servicesare marketed to consumers. In trade practices that harm consumers, such as thedetermination of prices of goods and the use of improperly eksonerasi clause, thegovernment had consistently sided with consumers. Thus the need for regulationto protect consumers, in the act number 8 of 1999 on the protection ofconsumers. Setting the remedy with respect to any decision of the agency’sconsumer dispute resolution which is contradictory and inconsistent in actnumber 8 of 1999 on the protection of consumers.
Aspek Hukum Perjanjian Sewa Beli
Ni Komang Devayanti Dewi;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.63 KB)
In a hire purchase agreement does not rule out the possibility that the lease buyer for any reason, unable to meet its obligations to pay rent in accordance with the agreement that has been agreed with the seller that he ( the buyer ) can be categorized has done a broken promise or breach of contract . The purpose of this paper is to investigate the Legal Aspects of Hire Purchase Agreement . Study is a normative legal research is a study of secondary data (data library ) . That is by reading , studying and describing the norm - the norm of law and article - article and the opinions of experts in connection with a lease issues . In a lease agreement setatus ownership of the new goods move from the lease seller to the buyer after the entire amount of the rental price of the goods paid in full . In a lease agreement seemed no delays title to the goods until the rest of the last installment is paid off by the buyer leases . Legal consequences for debtors in default if it was going to get penalties or criminal sanctions in the form of compensation payments made by the debtor for losses that have been suffered by creditors ( Article 1243 of the Civil Code ) , the engagement may be canceled by the creditors through a court decision to pay compensation where the risk of switching to borrowers since the event of default.
UPAYA PENGEMBANGAN SERTA PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KAYU DI BALI
Ida Ayu Urmila Dewi Manuaba;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.441 KB)
Industrial design in this era of globalization, especially in Bali has a very important role because it can create a product that can provide a big advantage in the field of industry and trade. Purpose of this paper is to investigate the development efforts of wooden handicrafts and industrial design application procedure in Bali wood craft. This study uses empirical type of research that the juridical conceptualize an empirical phenomenon that can be observed in real life. Conclusion of this paper is the design development efforts wood craft industry is to improve aspects of production and marketing aspects in the country or abroad as well as industrial design application for wood crafts can be submitted in writing to the Indonesian Directorate General of Intellectual Property Rights.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI PATUNG AKAR BAMBU DI DESA TEMBUKU KABUPATEN BANGLI
Sang Ayu Nyoman Johani;
I Wayan Wiryawan;
I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.791 KB)
Sebuah hasil atau produksi benda yang berasal dari akal ataupun kecerdasan seseorang yang dapat meliputi teknologi, pengetahuan, sastra ataupun seni dengan dukungan waktu, pikiran, biaya serta pengorbanan tenaga yang berupa sebuah Hak yang dapat diterima atau diberikan terhadap suatu subyek hukum atas penciptaan benda tersebut dinamakan Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya patung akar bambu di desa tembuku kabupaten bangli. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengerajin patung akar bambu terhadap penjimplakan patung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Metode penggumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan cara wawancara. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta patung akar bambu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Patung Akar Bambu.
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) BAGI PEKERJA ALIH DAYA PADA PT. DELTA DUTA DEWATA DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI
Made Ayu Ratih Sanjiwani Giri;
I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.856 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p02
Perlindungan upah telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah adanya upah minimum yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ketentuan upah minimum yang diatur di dalam setiap Provinsi ataupun Kabupaten/Kota merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Salah satu masalah yang langsung menyentuh para pekerja/buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (Upah) yang diperoleh dengan tuntutan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungannya yang semakin meningkat, dan sementara itu gaji yang didapat relatif tetap, menjadi salah satu pendorong protes dari para pekerja/buruhnya. Penulisan ini mengemukakan dua permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pekerja alih daya di PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan sanksi yang diterima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja alih daya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulakn bahwa Pelaksanaan Upah Minimum di PT Delta Duta Dewata belum di terapkan kepada beberapa pekerja alih dayanya, alhasil masih ada beberapa pekerjanya yang masih mendapatkan upah UMK Kota Denpasar Tahun 2017 dan Sanksi yang di terima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja adalah pidana penjara yang paling singkat 1 (satu) tahun dan yang paling lama ialah 4 (empat) tahun dan/atau denda yang paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan yang paling banyak Rp 400.000.000,00. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT Delta Duta Dewata terhadap pekerja alih daya yang masih mendapatkan upah/gaji di bawah upah minimum ialah dengan cara dirundingkan dan di bicarakan dengan baik-baik, permasalahan yang di alami itu di selesaikan dalam waktu kurang lebih 30 hari. Kata Kunci : Pelaksanaan, Upah, Pekerja Alih Daya
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TELAH KADALUARSA DI PASAR KERENENG DENPASAR
I Made Cahyadi;
I Wayan Wiryawan;
A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.056 KB)
Pelaku usaha berupaya menjual produk makanan kadaluarsa atau yang telah mendekati tanggal kadaluarsa guna mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan faktor penyebab konsumen sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum atas peredaran produk makanan kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang dialami konsumen. Konsumen tidak dapat menuntut produsen ataupun distributor terhadap produk yang dijualnya karena minimnya data dan informasi layanan pengaduan kepada produsen. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Peredaran Makanan, Kadaluarsa