Articles
Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Musik Dan Komposer Dengan Sistem Jual Beli Putus
Prawiranegara, Lalu Mohamad Arief;
Kurniawan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3504
This research purpose is to analyze the legal position of agreements between music labels and composers using sold flat agreement systems and analyze the regulation after the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021. This type of research is a normative legal research method that originates from the regulations of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal validity of the agreement between the music label and the composer in the sold flat agreement systems before the enactment of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright that is, legally and formally null and void, because creations in Article 18 of Act Number 28 of 2014 are the object of the agreement and are prohibited from being sold by Sold flat system. The economic rights of the creator in this case the composer automatically returns to the creator. Regulation of agreements between music labels and composers under the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021 that the judicial review submitted by Musica Studios is final so that Article 18 and Article 30 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright do not contradict with the 1945 Constitution. Act Number 28 of 2014 restores fundamental rights owned by the creator, the fundamental rights owned by creators both moral rights and economic rights and the composer can still make an agreement with the Music Label regarding the rights to use the work for commercialization, with the implication that the creator/composer will still receive royalties as long as the work is commercialized.
Pengaturan Hukum Tentang Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Frozen Food Di Kota Matara
A'yuni, Qurratu;
Kurniawan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4223
This research aims to determine the role of the Institute for the Study of Food, Drugs, and Cosmetics Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI) in supervising and enforcing regulations related to halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City and to find out how Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and LPPOM MUI can increase the effectiveness of supervision and law enforcement related to regulating halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City. The type of research used in this research is Normative-Empirical Legal Research, using a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. From the results of the research and discussion, it can be concluded that there are two roles of LPPOM MUI, namely as a guardian of the halal quality of frozen food products and as an examiner or tester of the halal quality of frozen food products. Meanwhile, the way for BPJPH and LPPOM MUI to increase the effectiveness of supervision and law enforcement related to regulating halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City is by strengthening cooperation between BPJPH and LPPOM MUI, strengthening information technology, strict sanctions, and involving community involvement.
Tanggung Jawab Perusahaan Financial Technology (Fintech) Terhadap Kesalahan Transaksi Dalam Peer To Peer Lending
Sri Azizah Hudani;
Kurniawan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4231
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara fintech peer to peer lending dengan para pihak pengguna dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan fintech terhadap kesalahan transaksi dalam peer to peer lending. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua hubungan hukum dalam proses fintech peer to peer lending yakni hubungan hukum antara penyelenggara peer to peer lending dengan pihak pemberipinjaman dan hubungan hukum antara penyelenggara peer to peer lending dengan pihak penerima pinjaman. Kemudian untuk tanggung jawab perusahaan fintech peer to peer lending berdasarkan kesalahan pegawai penyelenggara peer to peer lending maka wajib mengganti kerugian yang dialami pihak pemberi pinjaman dan kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian pihak penerima pinjaman maka adanya pencairan dana asuransi yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA PEMBELIAAN KENDARAAN BEKAS ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999
Apippullah, Akhmad;
Kurniawan;
Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5268
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut, serta mengetahui akibat hukumterhadap pelaku usaha yang menjual kendaraan bekas yang memiliki cacat tersembunyi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis atau empiris (Sosiolegal Research). Dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perlindungan terhadap konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum perventif dan perlindungan hukum represiv. Perlindungan hukum perventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pelaku usaha dalam penelitian ini menjaga kepercayaan konsumennya. Akibat hukum dalam penelitian ini berupa akibat hukum sanksi. Tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bekas via online atas konsumen yang mengalami kerugian yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya. Mengenai cacat tersembunyi pada kendraan bekas berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability atau liability based on fault ).
JUAL BELI FOLLOWERS MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Cahyani, Devi Aviola;
Kurniawan;
Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5273
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli followers dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat transaksi jual beli akun followers instagram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan jual beli followers menurut hukum positif di Indonesia mengacu pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selanjutnya berdasarkan UU ITE jual beli followers instagram merupakan jual beli yang legal untuk dilakukan karena transaksi elektronik berupa jual beli followers instagram yang dijalankan sudah memenuhi susbtansi legalitas yang ditentukan dalam Pasal 3-36 UU ITE Tahun 2024 yang mengatur transaksi elektronik. Selain itu, berdasarkan PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, jual beli ini telah memenuhi seluruh aspek baik prinsip dan persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan aktivitas perdagangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan yaitu tertuang mengenai hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 19 ayat (1),(2),(3) UUPK. Apabila pelaku usaha tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau kebadan peradilan sesuai dengan Pasal 23 UUPK dan Pasal 45 UUPK. Dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat dari jual beli followers yaitu melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan jalur pengadilan (litigasi).
Implementasi Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi UMKM
Rusmadina, Ferona Puan;
Kurniawan;
Wisudawan , I Gusti Agung
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3256
Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM dalam mendaftarkan merek terhadap produk yang dihasilkan, serta upaya pemerintah dalam mendaftarkan merek bagi UMKM di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, yang pertama para pelaku usaha mendapatkan perlindungan terhadap merek dagang dengan melakukan pendaftaran mereknya melalui Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kedua, Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan dengan upaya memberikan pengetahuan dan kesadaran melalui pola penyuluhan, sosialisasi, dan memfasilitasi para pelaku usaha.
Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Musik Dan Komposer Dengan Sistem Jual Beli Putus
Prawiranegara, Lalu Mohamad Arief;
Kurniawan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3504
This research purpose is to analyze the legal position of agreements between music labels and composers using sold flat agreement systems and analyze the regulation after the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021. This type of research is a normative legal research method that originates from the regulations of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal validity of the agreement between the music label and the composer in the sold flat agreement systems before the enactment of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright that is, legally and formally null and void, because creations in Article 18 of Act Number 28 of 2014 are the object of the agreement and are prohibited from being sold by Sold flat system. The economic rights of the creator in this case the composer automatically returns to the creator. Regulation of agreements between music labels and composers under the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021 that the judicial review submitted by Musica Studios is final so that Article 18 and Article 30 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright do not contradict with the 1945 Constitution. Act Number 28 of 2014 restores fundamental rights owned by the creator, the fundamental rights owned by creators both moral rights and economic rights and the composer can still make an agreement with the Music Label regarding the rights to use the work for commercialization, with the implication that the creator/composer will still receive royalties as long as the work is commercialized.
Pengaturan Hukum Tentang Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Frozen Food Di Kota Matara
A'yuni, Qurratu;
Kurniawan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4223
This research aims to determine the role of the Institute for the Study of Food, Drugs, and Cosmetics Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI) in supervising and enforcing regulations related to halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City and to find out how Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and LPPOM MUI can increase the effectiveness of supervision and law enforcement related to regulating halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City. The type of research used in this research is Normative-Empirical Legal Research, using a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. From the results of the research and discussion, it can be concluded that there are two roles of LPPOM MUI, namely as a guardian of the halal quality of frozen food products and as an examiner or tester of the halal quality of frozen food products. Meanwhile, the way for BPJPH and LPPOM MUI to increase the effectiveness of supervision and law enforcement related to regulating halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City is by strengthening cooperation between BPJPH and LPPOM MUI, strengthening information technology, strict sanctions, and involving community involvement.
Tanggung Jawab Perusahaan Financial Technology (Fintech) Terhadap Kesalahan Transaksi Dalam Peer To Peer Lending
Sri Azizah Hudani;
Kurniawan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4231
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara fintech peer to peer lending dengan para pihak pengguna dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan fintech terhadap kesalahan transaksi dalam peer to peer lending. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua hubungan hukum dalam proses fintech peer to peer lending yakni hubungan hukum antara penyelenggara peer to peer lending dengan pihak pemberipinjaman dan hubungan hukum antara penyelenggara peer to peer lending dengan pihak penerima pinjaman. Kemudian untuk tanggung jawab perusahaan fintech peer to peer lending berdasarkan kesalahan pegawai penyelenggara peer to peer lending maka wajib mengganti kerugian yang dialami pihak pemberi pinjaman dan kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian pihak penerima pinjaman maka adanya pencairan dana asuransi yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA PEMBELIAAN KENDARAAN BEKAS ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999
Apippullah, Akhmad;
Kurniawan;
Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5268
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut, serta mengetahui akibat hukumterhadap pelaku usaha yang menjual kendaraan bekas yang memiliki cacat tersembunyi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis atau empiris (Sosiolegal Research). Dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perlindungan terhadap konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum perventif dan perlindungan hukum represiv. Perlindungan hukum perventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pelaku usaha dalam penelitian ini menjaga kepercayaan konsumennya. Akibat hukum dalam penelitian ini berupa akibat hukum sanksi. Tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bekas via online atas konsumen yang mengalami kerugian yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya. Mengenai cacat tersembunyi pada kendraan bekas berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability atau liability based on fault ).