Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
22.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BULETIN OSEANOGRAFI MARINA JURNAL GIZI INDONESIA Agrikultura Equator Journal of Management and Entrepreneurship Journal of Tropical Soils IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains JURNAL PETERNAKAN Al-Ahkam AGRIVITA, Journal of Agricultural Science Ta´dib Jurnal Kelautan Tropis Manajemen Pendidikan Jurnal Kesehatan Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal AL-ATHFAAL : JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat METHODIKA: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ilmiah Ecosystem Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Medika Malahayati Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT) Jurnal Inovasi Pendidikan AGROVITAL : Jurnal Ilmu Pertanian Journal of Information Systems and Informatics Jurnal Vokasi JSR : Jaringan Sistem Informasi Robotik INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Istinbath : Jurnal Hukum KIDDO: Jurnal pendidikan Islam Anak Usia Dini Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Industri (EBI) Jurnal Digit : Digital of Information Technology Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI) BEMAS: Jurnal Bermasyarakat Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR) MAHESA : Malahayati Health Student Journal Jurnal Perak Malahayati : Pengabdian Kepada Masyarakat Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika Idea Pengabdian Masyarakat AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tarjih: Agribusiness Development Journal Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Prosiding Seminar Nasional Sisfotek (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi) Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Masyarakat Indonesia Journal of Community Empowerment and Innovation Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Mitrasehat Jurnal Keperawatan dan Kesehatan (JKK) Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Kajian Hasil Penelitian Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Journal AK-99 Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Jurnal Manajemen Sistem Informasi Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Journal of Data Mining and Information Systems Buletin Pengabdian QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Infomans: Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan SASI Cateris Paribus Journal International Journal of Law, Crime and Justice Ecovision: Journal of Environmental Solutions ABDIMU: Jurnal Pengabdian Muhammadiyah IJLSH Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Seumubeuet Journal of Islamic Education and Law As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal Journal of Computer Science and Technology Application
Muhammad Hatta
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 220 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities

 1   2 
Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Syihab, Mahdi Abdullah; Hatta, Muhammad
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.621 KB)

Abstract

Teroris bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Upaya pemberantasan teroris di Indonesia diawali dengan diterbitkannya Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002. Setahun kemudian, pada tanggal 4 April 2003 Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dengan No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kejasama secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah juga perlu adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat. Salah satu, penyebab terjadinya teroris adalah ideologi atau pemahaman agama yang salah dan menyimpang. Oleh karena itu harus ada upaya kontra idiologi teroris khususnya pemahaman tentang jihad yang benar sesuai dengan ajaran agama.
Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Girsang, Ardiansyah; Muhammad Hatta; Herinawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (948.127 KB)

Abstract

Secara yuridis formal, pelaksanaan peradilan in Absentia telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Namun hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata. Peradilan in absentia telah dilaksanakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dengan tujuan untuk percepatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi di di wilayah hukum Banda Aceh. Tujuan peradilan secara in absentia adalah untuk mempercepat dan mengurangi tunggakan perkara di pengadilan sehingga terciptanya kepastian hukum, kemanfaat hukum dan keadailan. Dalam membuat putusannya, hakim membuat pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) Azmi, Fauzan; Muhammad Hatta; Manfarisyah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115917

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dari persoalan itu terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalah dalam penelitian ini, seperti bagaimanakah penerapan konsep restorative justice dalam tahap penuntutan oleh JPU di daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam penerapan restorative justice? Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan perkara restorative justice pada perkara PDM-327/L.1.17/02/2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah (1) Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022 tentang pertanahan yang kedepannya Kejaksaan Agung khawatir akan terjadi sengketa di bidang perdata antar pihak yang bersengketa. (2) Jaksa Agung mengangap harus melalui proses hukum yang inkrah lewat pengadilan. Di akhir penelitian ini, saran dari penelitian adalah untuk penerapan asas restorative justice di sosialisasikan kepada masyarakat guna mengetahui mengenai aturan dan pendekatan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam Pasal 5 semestinya diperjelas secara rinci mengenai tindak pidana yang bagaimana yang bisa di proses untuk restorative justice. JPU diperkuat pengetahuan lebih jauh mengenai dan penerapan asas restorative justice.
Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe) Yanti, Asri Vivi; Muhammad Hatta; Hamdani
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115937

Abstract

Rape is sexual intercourse with the genitals or anus of another person as a victim with the perpetrator's penis or other objects used by the perpetrator or against the vagina or genitals of the victim with the mouth of the perpetrator or between the mouth of the victim and the perpetrator's penis, by force or coercion or threats against the victim. Victims are parties who are harmed and suffer as a result of someone's actions and therefore protection for victims of sexual crimes or rape is absolutely necessary to be given because of violations of their rights. Therefore, the right of restitution for victims must be carried out in accordance with the mandate of qanun Jinayat Number 6 of 2014 article 51 which regulates the granting of restitution. This study aims to analyze how the implementation of the fulfillment of the right of restitution for child victims of rape crimes in decision Number. 05/JN/2019/MS. LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and what are the obstacles in implementing the fulfillment of the right of restitution for child victims of rape crimes in decision Number. 05/JN?2019/MS.LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and how are efforts to overcome obstacles in fulfilling the right of restitution for child victims the crime of rape in decision Number. 05/JN/2019/MS.LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This research is a qualitative research using an empirical juridical approach through the decision of the Aceh Syar'iyah Court Number 05/JN/2019/MS.LSM. Whereas the fulfillment of the right of restitution which is the right of the victim was not paid by the defendant to the victim's family, this was due to the existence of a legal void rule in Qanun Jinayat Number 6 of 2014 which did not have a forced rule in granting restitution if it was not paid by the defendant, so the prosecutor could not confiscate the victim's assets as a substitute for restitution. The results of this study indicate that there has never been a fulfillment of restitution to victims carried out by the defendant in cases of sexual harassment or finger rape due to the weakness of the rules contained in qanun jinayat which do not have coercive rules in granting restitution. It is recommended that the revision of the Qanun jinayat law Number 6 of 2014 must be implemented immediately, seeing the number of cases of criminal acts of rape against children which are increasing, while Aceh, in particular which enforces the qanun jinayat as a rule in its territory, has very many voids in the rule of law, one of which is not having efforts coercion or compensation in granting restitution to victims, taking into account Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 judges are given the authority to adjudicate requests for restitution in the fairest way possible.
The Role of Communication in Health Services in Indonesia Cut Khairunnisa; masriadi, masriadi; Mohd Zamre Mohd Zahir; Muhammad Hatta; Nurarafah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115983

Abstract

In the principle of informed consent, doctors were obliged to establish communication with patients before carrying out medical treatments. Information from the doctor became a guideline or consideration for patients in making a choice (freedom to choose) and gave approval to the doctor to carry out medical action to them. The obligation of doctors to effectively communicate has been regulated in Article 35 and Article 45 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice and further strengthened by Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 concerning Approval of Medical Measures. The effectiveness of communication in health services was an act of caution in medical treatments. Before the medical treatment was carried out, the patient should already knew about the disease, the chances of healing, the risk of medical treatment and the patients were also given alternative methods of other treatments so that the patients has information about the illness and therapy that doctors would do. If communication between patients and doctors is effective, it could prevent medical malpractice.
Medical Negligence Concept in Malaysia: A Legal Study Hidayani, Poppy Putri; Muhammad Hatta; Sumiadi; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422287

Abstract

Doctors could not guarantee regarding recovery of their patient. Doctors can only work according to the knowledge they have. However, the failure of doctors to cure patients often accused of doing medical negligence. The issue of medical negligence is not a new phenomenon in the doctoral profession, and even medical negligence has become a global issue. Although Malaysia is one of the few countries where medical emergencies occur, but each year the number of medical negligence increases. The Bolam v Friern Hospital Management Committee 1957 case has long been a measure of cases in medical negligence in Malaysia. However, after the Federal Court's decision in the case of Foo Fio Na v Dr Foo Sook Mun & Anor 2007, there was a change in the approach taken by a Malaysian court, which showed that the courts in Malaysia now no longer prioritize the Bolam test in medical negligence cases. In Civil Act 1956 and the Medical Act 1971, medical negligence is only regulated in a civil aspect only so that the guilty physician will be punished to pay compensation to the patient. Generally, medical negligence cases are resolved through court. However, it is difficult to prove the negligence done by the doctor and the length of time needed to tackle the case of medical negligence through the court has prompted physicians and patients to bring their case through the mediation forum
Expert Witness against the Crime of Medical Malpractice in Indonesia Mohd Zamre Mohd Zahir; Muhammad Hatta; Khairunnisa, Cut; Yati Nurhayati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10463968

Abstract

In the legal aspect, the position and role of the doctor as an expert witness is very important. Their expert testimony even plays major consideration in the decision of the judges. However, it is not easy to invite doctors as expert witnesses if the suspects are their colleagues. In addition, the doctor, the expert witness, would give less objective testimony in court to protect their colleagues. Also, it is very rare that expert witness points out different medical measures carried out by the suspects. Proof mechanism by using a doctor as an expert witness is a flaw in law enforcement in cases of medical malpractice. Globally, there are some countries such as the Netherlands, Belgium, France and Switzerland that have introduced reversed burden proof systems.
Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Julpandi; Muhammad Hatta; Hamdani
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10934449

Abstract

Pelapor memainkan peran kunci dalam mengungkap tindak pidana, kecurangan, atau praktik tidak etis di suatu organisasi publik. Namun, risiko dan ancaman terhadap keselamatan mereka bisa sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan pada setiap tahap proses peradilan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri tentang pengaturan hukum berkenaan dengan Whistle-Blower dalam system hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative dimana kajian difokuskan kepada analisis hukum semata. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Whistle-Blower dalam system hukum pidana Indonesia sangat kuat. Walaupun nomenklatur Whistle-Blower terbilang masih baru tetapi kedudukannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah Pratama, Andrian; Muhammad Hatta; Marlia Sastro
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699936

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. dilatarbelakangi adanya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim. Disparitas hakim tersebut dianggap tidak tepat, akan menimbulkan kontroversi dan pencitraan sosial serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana? Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan yuridis empiris, dan penelitian ini bersifat analisis preskriptif. Sumber data berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str., yaitu pertimbangan yang didasari secara yuridis dan non yuridis serta mempertimbangkan reaksi sosial masyarakat, fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi terhadap penipu, dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Pertimbangan hakim didasari dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga terjadilah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe Diras; Muhammad Hatta; Faisal
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12742340

Abstract

Abstrak: Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah kebijakan daerah Aceh salah satunya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaian perkara pidana pada perkara pidana di lembaga adat Kota Lhokseumawe yakni dengan meneliti penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan sifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian didapati dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku agar dapat di lakukan perdamaian oleh lembaga adat gampong berdasarkan prinsip kekeluargaan. Keywords: Perkara Pidana; Lembaga Adat; Gampong
Co-Authors ,, Azri . Zulfan A. Marahena Abdul Azis Abdullah Abdullah Abdullahi, Alima Bachtiar Ade Ira Octa Femi Adhy Wijaya Adi Putri, Maharani Adzani, Muhammad Etandra Fara Agriani Pongkessu Agus Maulizar Agus Putra AS Agus Sevtiana Ahmad Fauzi Ahmad Ramadhan Siregar Ahmad Rayhan Akbari, Safitri Akhsan Akhsan Al Azmy, Muhammad Ridho Al Al-Gazali, Al-Gazali Alhafidz, Dennis Cesar Alhuda Ali, Hikmah M. Alim Yamin, Abdul Amal, Ichlasul AMINULLAH Amri Amri Amroni, Amroni Ananda, Fikri Andi Wahyuni Andi Wahyuni Anditya, Ariesta Wibisono Angga Dhipinto Anggara Putra, Dwi Pasha Anis Nugrahawati Anisa Fitri Anwar Anwar Anwar Talib Apriliyan, Vicky Aprillalita, Dea Arfianty Aribah Wardah Ruye Arief Rahman Arif Rahman Ariswara, Resti Lintang Arnita Arnita Asep Permana Asep Permana, Asep Asmuni Asmuni ASTAWENG Atira Aulia, Siti Nur Awaludin Martin Ayu Lestari Ayu, Lis Awang Sega Ayumar, Andi Aziz, Teuku Putra Azmi, Fauzan Bahruddin Bahruddin Baihaqi Baihaqi Bakri, Abdul Majid Basri, Zulkifli Brotosaputro, Goenawan Budiarta, I Nengah Budjana, Diajeng Wulandari Bukhari Bukhari Cahyo Suprobo Chairun Nas Chandra, Aditya Kurniawan Chasani, Muchamad Toif Christian maichel Christina, Stefanny Chritviona Parera, Shalom Cut Afra Cut Khairunnisa Dadan Permana Dalfian, Dalfian Dani Durahman Daphne, Gabrielle Apta Eustacia Darmadi Darmadi Darmansyah Darmansyah Dedy Syahputra Defi Irwansyah Detty, Ade Utia Devia Anjelia Dewi Lutfianawati, Dewi Dian Saraswati Diansari, Pipi Dianti Novita Marwa Didi Suryadi Dikha Anugrah Diras Effendi Effendi Eko Nurharyanto Elfrida Ratnawati Elidar Sari Erlin Tanlain Erwin Erwin Erwindah Esse Puji Pawenrusi Eva Ayuzar Eva Ayuzar, Eva Ezwarsyah Ezwarsyah Fadilla Sari Fadilla Sari, Fadilla Fadillah Manza Pane Fahrudin, Rifqi Faisal Faisal faisal Reza Fandi Rahmadi Fanisa, Nur Farida Nur Yuliati, Farida Nur Farizt Sultanul Husni Fasya, Zaini fatimah Fatimah Fauzah Nur Aksa Fauzi, Sabri Fauziah Fauziah Fauziah Fauziah Febima, Mesi Febriani Putri, Devita Fitria Fitria Fitria Fitriani Fitriani Fittri Royani Fratiwi, Shindi Fresya Mouw Fuad Al Kautsar Walinon, AM Furqan Pratama Ghazali Syamni Girsang, Ardiansyah Hafiz Fiqi Delmizar Haikal Alfandi Subagyo, Mochammad Hajriani, Sri Hamdani Hamdani Hamdani Hamza, Zarma Hamzah, Zarma Handayani, Meutia Hardhono Susanto Harris, Sebastian Hartanti Hartanti Hartono, Renata Julianty Hasan, Muchlis Hasbi Hasibuan, Sakinah Herika Novita Herinawati Herinawati, Herinawati Herman Saputra Hidayani, Poppy Putri Hidayat Hidayat Hikmah Amna Mnr Husna, Khairul Husni Husni Husni Husni Husni Hutauruk, Ace King Ibrahim, Muhammad Syahrial Razali Ikhsan, Romi Anugrah Ikramsyah Irwali Ilham Syam Ilham Syam, Ilham Indra Gunawan Indra Kumala Indra Mawardi Irfansyah, Ananda Irwan Idrus Ismail Ismail Ismailinar, Ismailinar Isnaini Muallidin Isvani Isvani Jafri Jamil, Fajrul Jarnawi Jasmal A Syamsu Jemmy Saifandi Johari Johari Johari Johari Jufri Julpandi Jurhana, Jurhana Kartika Amelia Manik, Putri Kartika Widya Manakarra Kasma, Andi Yulia Kasmira kausar, henry Kautsar Ramadhan Khaidir Khairunnisa, Izmi Khasanah, Felina Komarudin Komarudin Krismeyanto, Samuel Kurniawan, Cecep Soleh Kurniawan, Satria Wahyu Kurniawan, Sofyan Kusmiati, Reva Kusnadi L, Amelisa Laila M. Rasyid Laily Purnamasari, Dewy Laksono, Arief Budi Latif, Firsa Ghulam Lena Magdalena Lena Magdalena, Lena Lena Mahara Simahate Liana, Nora Linda Norhan, Linda Lisa Lestari Lubis, fitriani kholilah M. Rafi Magdalena , Lena Mahara, Rijal Mahdalena Mahdaliana, Mahdaliana Mahenra, Yusri Mahyuddin Syam, Mahyuddin Mainisa Mainisa Mainisa Mainisa, Mainisa Malahayati Manfarisyah Mansyur, Asep Abdul Manullang, Irma Warny Lamberta Mardhatillah, Fitria Marhamah Marhamah Marisa Anggraini Marsani Asfi Marsani Asfi Martina Martina Marzatillah, Siti Marzuki Marzuki Masriadi, Masriadi Masrokhin Maternity, Dainty Maulana Arif Fadli Maulina Sari Maulina Sari, Maulina Mawardah, Fadila Melia Eka Daryati Mesi Febima Miftahur Rahmah Miranda, Sari Misra Misra Mita, Shella Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Mohd Zamre Mohd Zahir Muh. Ridwan Muh. Ridwan Muh. Sahlan Zamaa MUHAJIR Muhammad Almi Hidayat Muhammad Amin Muhammad Arnif Muhammad Erik Kurniawan Muhammad Ghozali Muhammad Irfan Said Muhammad JAMIL Muhammad Nur Muhammad Nur MUHAMMAD RIZAL Muhammad Rizki Muhammad Syahputra Muhammmad Jamil Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mulazi Ibna Fikra Muliani Muliani, Muliani Multazam, T Munawir Munawwar Khalil, Munawwar Munir Munir, Munir Munira, Nanda Murtado, Ahmad Mutammimul Ula Nabillah, Sofy Nadila Bole Boly Nahar, Nahar Nakeisha Wahyudi, Nayla Naluri, Akbar Nas, Chairun Nasir, Muh. Satrya Nasution, Fakruddin Ahmad Nasution, Riski Dahrian Ningsih, Cantika Ningtyas, Dewica Tiara Nirzalin Nisa, Nabila Izati Nora Liana Nugroho, Wahyu Ari Nur Aidah Nasri Nur Asia Umar Nur Insani Nurarafah Nurfahni Nurfauzi, Yusuf Nuribadah, Nuribadah Nurjihan, Nia Nurleli Nurnadilah Nurnadilah Nurul Isnaini Nurul Miftahul Izzah Octarianingsih, Fonda Oktaviani, Adelia Panji Adam Agus Putra Parina, Febriyantina Parker, Jonathan Parman Komarudin Petrus Sokibi, Petrus Prama Hartami Prambudi Rukmono Pratama Sirait, Miswan PRATAMA, ANDRIAN Prayitno, Sugeng Putra Astaman Putra, Dwi Pasha Anggara Putri, Ratna Dewi Putri, Syahmilian Putriningtias, Andika Rachman, Fuad Abdur Rachmawati Rusydi Rachmawati Rusydi, Rachmawati Rafita Sari Rahadi, Dwi Meldiansyah Rahfilludin, M. Zen Rahim, Lellah Rahmayanti Ramadhan, Dwi Nur Ramadhan, Farhan Fachrezi Ramalinggam Rajamanickam Ramalinggam Rajamanickam Ramdani, Dzahwa Laely Putri Rasyid, Tanri Giling Rasyid, Tanrigiling Renaldi M Renaldi M Renaldi. M Resky Adhitama Nasution Reyhan, Ahnaf Riani Riani, Riani Rifki Mulia Rinaldy, Rio Riski Anggara Risna, Andi Riza Shelvia Rizqa Maulidya Rony, Zahara Tussoleha Runa, Yohanes Michael Fouk Rusli Ruzanna, Arina Sahputra, Illal Dwi Sahrizal Saidul Fikri Saiful Adhar Salamah Salamah salamah salamah Salamuddin Salamuddin Salvianti, Evi Santari, Putri Tria Sari, Tri Mulia Sari, Widia Sartika, Ayu Sastro, Marlia Sazali, Hazan Serli Serliyani Setiawan Setiawan Setiawan, Bagues Sety, Salwa Fawwaz Shariff, Fonda Octarianingsih Sihite, Fitri Suxes Sinaga, Sorbakti Siregar, Askari Guna Siska Ananda Siswandi, Andi Sitti Suaeba Usman Sity Salimah Solikhah, Mar'atus Solikhah, Mar’atus Sri Wahyuni Srimulyani Srimulyani St Rohani, St St. Rohani Stevea Alicia Suarni Subaidi, Joelman Subakat, Rahayu Sudirman Baco, Sudirman Sudirman Sudirman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulakhudin Sulakhudin Sumalugi Sumalugi Sumiadi Sumiadi Sumiadi Suriati, Suriati Susanto, Ivan Suwandi Suwandi Suwari Akhmaddhian Suwarno Suwarno Suwarno Swayani, Sevila Genna Syahdar Baba SYAHRIAL SYAHRIAL Syahrizal Syawaludin, Dwi Febri Syihab, Mahdi Abdullah Syuhada Syuhada Taufik Taufik Taufiq Taufiq Teddy, Teddy Tengku Noor Azira Tengku Zainudin Teuku Muhammad Faisal, Teuku Muhammad Teuku Putra Azis Teuku Yudi Afrizal TP, Nayyara Aqilla Trivena, Stephani Turini, Turini Turmizi, Turmizi U Edi Suryadi Unang Solihin Usman Ali Utama, A. Della Riski Utamy, Renny Fatmyah Valentino, Fernando Verawati Wembrayarli, Wembrayarli Widiastuti, Dwi Purnamawati Willy Eka Septian Winurcahyono, Alexander Wirawan Anggorotomo, Wirawan Wiwik Handayani Yanova, Muhammad Hendri Yanti Pasmawati Yanti, Asri Vivi Yanti, Limbong Aprilina Yanti, Yulistiana Eva Yati Nurhayati Yati Nurhayati Yesi Novaria Kunang Yulianti Yulianti Yulianti Yurni, Irma Yusrizal Yusrizal Zachrani Fitra Ramadhani Zakaria Zelene, Aurelie Zul Akli Zulfadly Siregar Zulfan Zulfan Zulfan Zulfan Zulkharnaim Zulkharnaim Zulkifli Zulkifli Zuraida Zuraida Zuriani, Z