Articles
Verba Gerakan Pasientif Dalam Bahasa Mandailing
Annisa Husna Lubis;
Sry Wahyuni;
Wan Nur Aini Lubis;
Mulyadi;
Siti Ayu Nurhidayati
Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 10 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/jurnal_risalah.v10i2.940
Penelitian ini mendeskripsikan kategorisasi verba gerakan pasientif dalam bahasa daerah mandailing. Data yang digunakan adalah data lisan, data tulis, dan data intuitif. Penelitian ini dilakukan di kawasan Mandailing, tepatnya di Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai masyarakat asli Mandailing memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang verba gerakan apa saja yang ada di dalam Mandailing. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan melalui alat elektronik, yaitu penutur asli bahasa Mandailing. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori metabahasa semantik alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Verba dikategorikan menjadi dua yaitu Verba proses disubkategorikan menjadi verba gerakan pasientif (VGP) dan tindakan disubkategorikan menjadi verba gerakan agentif (VGA). Dalam penelitian ini membahas verba gerakan pasientif (VGP). Verba gerakan pasientif dalam Bahasa Mandailing (BM) ditemukan enam VGP. Ditemukan enam VGP dalam bahasa daerah Mandailing yaitu Madabu, Tarsulandit, Marbalik, Marputar, Motar, Marguling. VGP dalam BM disubkategorikan berdasarkan dua komponen yaitu, ‘seseorang atau sesuatu bergerak di tempat ini dan sesuatu atau seseorang bergerak dari tempat ini. Dalam bahasa Mandailing terdapat dua hasil data 'seseorang atau sesuatu bergerak di tempat ini' yaitu Motar, marputar. Dan tiga hasil data 'seseorang atau sesuatu bergerak dari tempat ini yaitu Madabu, marbalik, tarsulandit.
Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu
Azuwandri;
Gustini;
Mulyadi
Business Perspective Journal Vol. 4 No. 1 (2024): Business Perspective Journal
Publisher : Prodi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Tulang Bawang Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/bpj.v4i1.1662
The aim of this study is to know the tax revenue projection of land and building sector rural and urban during 2021-2023 at Finance and Asset Management Agency Bengkulu City. This study uses quantitative method. The data used in this study is secondary data, which includes data report on the realization budget of land tax and buildings sector rural and urban 2016-2020. Documentation is used as technique of data collecting method. Analysis method used in this research is trends analysis method of least square. Based on the result, it can be concluded that the realization growth of Land and Building Sector Rural and Urban Tax Revenue in 2016-2020 has fluctuated where in 2016 its revenue amounted to RP 10.810.375.613, in 2017 increased so that Rp16.778.098.917, and in 2018 decreased to Rp 6.968.054.346, in 2019 increased to Rp 7.637.001.135, then in 2020 increased again to Rp 8.502.110.732 resulting in the projection trends of tax revenues of land and building sector rural and urban in Bengkulu City 2021-2023 respectively as follows: in 2021 amounting to Rp 26.186.120.521, 2022 amounting to Rp 29.107.242.309, in 2023 amounting to Rp 32.028.364.096 Keywords: Tax of Land and Building, Sector Rural and Urban, BPKAD
Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/PDT/G/2009/PN.BGR
Priyono, Indra;
Suprijatna, Dadang;
Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10854
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sering mengalami penundaan beberapa kali dengan upaya hukum biasa dan luar biasa tidak bersifat eksepsional. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasikan dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan upaya mengatasinya, yang akan dianalisis secara yuridis. Menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui literatur dan dilengkapi dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif untuk ditemukan suatu bentuk cara memaksimalkan penundaan pelaksanaan eksekusi. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa penundaan beberapa kali pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mengosongkan objek sengketa, mengarah pada tujuan hukum yang tidak terpenuhi yaitu melindungi hak seseeorang/badan hukum dan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tri Azas Peradilan). Maka untuk mengatasi hambatan penundaan pelaksanaan eksekusi, dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu pemberlakuan lembaga paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom/astreinte) sebagai eksekusi hukuman tambahan. Suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap haruslah memiliki nilai kepastian hukum sesuai tujuan hukum itu mempunyai nilai keadilan.
Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor
FH, Rizky Maristyan;
Mulyadi;
Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.12270
Jumlah bencana alam di Kabupaten Bogor tergolong tinggi oleh karena itu pemerintah harus sigap dalam pelaksanaan pemberian bantuan sembako apalagi terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam, kususnya untuk tanggap bencana alam bagi masyarakat seperti bantuan sembako, pakaian dan kebutuhan penting bagi yang terdampak langsung oleh bencana kususnya bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bogor yaitu banjir.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelenggaraan bantuan sembako bagi korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat tentang hukum penyerahan bantuan sembako bagi korban terdampak bencana alam guna dalam penanganan tanggap bencana di Kabupaten Bogor. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi pemberian bantuan terhadap korban bencana di Kabupaten Bogordilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum bencana alam (prevention), penanganan saat bencana alam (response/intervention), dan pemulihan setelah bencana alam (recovery). Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan bencana alam yang berkesinambungan. Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan bantuan sembako bagi korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Bogor yaitu dengan cara penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa pelaksanaan pemberian bantuan sembako dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan sebelum terjadi bencana sebagai analisis upaya yang nyata.
Optimalisasi Kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti Teror
Al Qodri, Muhammad Firdausqodri;
Suprijatna, Dadang;
Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12325
Banyaknya kasus bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan bahwa pencegahan terhadap terorisme belum dilaksanakan secara baik, oleh karena itu peran pasukan gegana dalam memberantas terorisme perlu ditingkatkan. Kemampuan anggota gegana dalam penaklukan bom, penindakan terhadap pelaku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pasukan gegana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob dalam melaksanakan SOP anti teror dan hambatannya serta upaya mengatasinya. Metode, peneltian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Gegana Korps Brimob telah menjalankan SOP anti teror secara maksimal baik dalam aspek preemtik, preventif, dan represif. Dan dalam penanganan anti teror maka Brimob mengedepankan pendekatan kemanusiaan (soft approach) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emtif serta Preventif dibandingkan strategi Represif (hard spproach). Ketiga strategi tersebut lazim digunakan untuk kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan yang sering timbul di masyarakat. Ketiga strategi ini dikenal sebagai teori gunung es kepolisian proaktif.
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016
Nopianto, I Komang Wahyu Kurniawan;
Mulyadi;
Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12437
Gangguan keamanan berintensitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi. Korps Brimob bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada jajaran kepolisian di daerah yang terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tenteram, walaupun pada akhirnya sering kali belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi Anggota Satuan Wanteror dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme dan hambatan yang dihadapi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa pentingnya Brimob adalah bagaimana menciptakan Polri masa depan yang mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat. Dampak penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi Anggota Satuan Wanteror dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa hak dan kewajiban hukumnya haruslah sama dengan masyarakat pada umumnya. Kepolisian Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Bantuan hukum yang berupa pemberian penasehat hukum tersebut wajib disediakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian yaitu untuk melindungi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum secara objektif sebagai aparat hukum maupun sebagai warga Negara Indonesia yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Anggota Brimob yang Berkonflik dengan Hukum di Mako Brimob Kedunghalang
Welindra, Andika Putra;
Mulyadi;
Ma'rif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12453
Kenyataan yang terjadi masih banyak anggota Brimob yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran kode etik maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa intergitas anggota Brimob masih perlu tingkatkan tidak hanya kemampuan akademik, kemampuan lapangan tetapi juga moral dan etika harus diperbaiki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap anggota brimob yang berkonflik dengan hukum di Mako Brimob Kedunghalang. Metode, Agar penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang mencakup langkah-langkah ilmiah yang perlu digunakan peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti. Kesimpulan dala penelitian ini diketahui bahwa penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum di Mako Brimob Kedunghalang yaitu bila terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien.
Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Memberi Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor
Nugroho, Mochammad Bayu Adi;
Mulyadi;
Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12462
Di wilayah kota Bogor yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Hal ini menujukkan bahwa keamanan warga negara khsusunya di kota belum dilaksanakan secara efektif. Intelejen belum melaksanakan tugas secara baik, sehingga masih banyak keadaan yang tidak bisa dicegah atau analisis dengan baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji tentang peran intelijen keamanan dalam memberikan informasi keamanan di wilayah kota Bogor, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian lain, penelitian lain mengkaji secara umum tentang tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, melindungi masayarakat, maka penelitian ini secara khusus mengkaji tentang peran intelijen kepolisian dalam bidang deteksi keamanan wilayah di kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Intelkam adalah informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan Kota Bogor Berdasarkan Skep Kapolri No Pol Skep / 412 / VI / 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan dilakukan melalui proses deteksi dini intelkam dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Objek Wisata Terhadap Konsumen Akibat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bogor
Wibowo, Dimas Aryo;
Gilalo , Jopie;
Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12494
Pertanggung jawaban pelaku usaha wisata belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terutama UU Perlindungan Konsumen. Karena bencana alam dianggap sebagai suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak manusia sehingga tidak dapat disalahkan siapapun dalam bencana alam. Namun setiap orang dapat berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatakan diri dari bencana alam. Oleh karena itu setiap tempat wisata harus memenuhi standar keselamatan diri jika terjadi bencana alam, pelaku usaha harus mengantisipasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan konsumen disaat terjadi bencana alam. Peneltian ini bertujuan untuk mengkaji pertangung jawaban hukum pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen di Kabupetn Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen objek wisata akibat bencana alam menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya meliputi Contractual Liability, Product Liability Serta Criminal Liability. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan tanggung jawab pengusaha pariwisata diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Adapun upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen objek wisata akibat bencana alam diantaranya yaitu dengan memproteksi konsumen pada perusahaan asuransi, yang terbatas pada risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan wisatawan tersebut meninggal dunia, cacat tetap, luka badan, biaya perawatan, serta kehilangan harta benda. Sehingga hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dapat terpenuhi.
Tugas dan Fungsi Korp Brimob Polri dalam Melaksanakan dan Menggerakan Anggotanya Sebagai Satuan Pamungkas Polri (Striking Force) Berdasarkan Undang - Undang No 2 Tahun 2002
Purwanto, Bimo Gadang;
Mulyadi;
Djuniarsono, R
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12495
Satuan pamungkas merupakan nama sekaligus suatu bentuk kehormatan yang oleh pemerintah diberikan kepada Korps Brimob karena para personilnya memiliki tugas khusus dengan kemampuan khusus dan kualifikasi khusus. Amanah tersebut tentunya bukan hanya sekedar nama saja melainkan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Oleh karena itu Korps Brimob harus mampu menggerakkan anggotanya dalam mencapai satuan pamungkas yang menjadi kebanggaan Polri maupun pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui tugas dan fungsi Korps Brimob dalam melaksanakan dan menggerakkan anggotanya sebagai satuan pamungkas UU No 2 Tahun 2002. Metode penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data, analisis yang berar sesuai dengan kaidah keilmuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian Korps Brimob dalam melaksanakan tugas menggerkakkan anggota untuk menjadi satuan pamungkas dilakukan melalui beberapa upaya yaitu Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat), Melakukan simulasi kegiatan pengamanan dan lain-lain, Melakukan pembinaan mental, Menerapkan disiplin Korps. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korps Brimob untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas adalah Kemampuan yang terbatas, Kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan, Kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi, Rotasi personil yang kurang tepat.