Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu pelopor penerapan sistem informasi logistik berbasis web pada Pilkada Serentak 2024 sebagai upaya mewujudkan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi logistik dalam memperkuat tata kelola pemilu digital di daerah, dengan menyoroti hubungan antara aspek teknologi, sumber daya manusia, dan nilai-nilai demokrasi.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Kabupaten Bangkalan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap penyelenggara, pengguna sistem, serta pengawas pemilu. Analisis dilakukan secara tematik untuk memahami efektivitas sistem informasi logistik (SILOG) dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja lembaga penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SILOG mampu mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban logistik pemilu, mengurangi beban administrasi manual, serta meningkatkan akurasi data. Namun demikian, keterbatasan kemampuan teknologi di tingkat kecamatan dan desa masih menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas sistem. Faktor sumber daya manusia, terutama literasi digital dan komitmen kerja, terbukti berperan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem.Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi logistik pemilu bukan sekadar inovasi teknis, melainkan juga bagian dari proses sosial untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Dengan pendekatan integratif antara transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sistem informasi logistik dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat demokrasi lokal yang modern, terbuka, dan berkeadilan. Kata Kunci : Tata Kelola Pemilu Digital, Sistem Informasi Logistik (SILOG), Transparansi dan Akuntabilitas Literasi Digital dan Sumber Daya Manusia, Demokrasi Lokal