Articles
The Role of Communication in Health Services in Indonesia
Cut Khairunnisa;
masriadi, masriadi;
Mohd Zamre Mohd Zahir;
Muhammad Hatta;
Nurarafah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8115983
In the principle of informed consent, doctors were obliged to establish communication with patients before carrying out medical treatments. Information from the doctor became a guideline or consideration for patients in making a choice (freedom to choose) and gave approval to the doctor to carry out medical action to them. The obligation of doctors to effectively communicate has been regulated in Article 35 and Article 45 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice and further strengthened by Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 concerning Approval of Medical Measures. The effectiveness of communication in health services was an act of caution in medical treatments. Before the medical treatment was carried out, the patient should already knew about the disease, the chances of healing, the risk of medical treatment and the patients were also given alternative methods of other treatments so that the patients has information about the illness and therapy that doctors would do. If communication between patients and doctors is effective, it could prevent medical malpractice.
Medical Negligence Concept in Malaysia: A Legal Study
Hidayani, Poppy Putri;
Muhammad Hatta;
Sumiadi;
Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8422287
Doctors could not guarantee regarding recovery of their patient. Doctors can only work according to the knowledge they have. However, the failure of doctors to cure patients often accused of doing medical negligence. The issue of medical negligence is not a new phenomenon in the doctoral profession, and even medical negligence has become a global issue. Although Malaysia is one of the few countries where medical emergencies occur, but each year the number of medical negligence increases. The Bolam v Friern Hospital Management Committee 1957 case has long been a measure of cases in medical negligence in Malaysia. However, after the Federal Court's decision in the case of Foo Fio Na v Dr Foo Sook Mun & Anor 2007, there was a change in the approach taken by a Malaysian court, which showed that the courts in Malaysia now no longer prioritize the Bolam test in medical negligence cases. In Civil Act 1956 and the Medical Act 1971, medical negligence is only regulated in a civil aspect only so that the guilty physician will be punished to pay compensation to the patient. Generally, medical negligence cases are resolved through court. However, it is difficult to prove the negligence done by the doctor and the length of time needed to tackle the case of medical negligence through the court has prompted physicians and patients to bring their case through the mediation forum
Expert Witness against the Crime of Medical Malpractice in Indonesia
Mohd Zamre Mohd Zahir;
Muhammad Hatta;
Khairunnisa, Cut;
Yati Nurhayati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10463968
In the legal aspect, the position and role of the doctor as an expert witness is very important. Their expert testimony even plays major consideration in the decision of the judges. However, it is not easy to invite doctors as expert witnesses if the suspects are their colleagues. In addition, the doctor, the expert witness, would give less objective testimony in court to protect their colleagues. Also, it is very rare that expert witness points out different medical measures carried out by the suspects. Proof mechanism by using a doctor as an expert witness is a flaw in law enforcement in cases of medical malpractice. Globally, there are some countries such as the Netherlands, Belgium, France and Switzerland that have introduced reversed burden proof systems.
Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Julpandi;
Muhammad Hatta;
Hamdani
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10934449
Pelapor memainkan peran kunci dalam mengungkap tindak pidana, kecurangan, atau praktik tidak etis di suatu organisasi publik. Namun, risiko dan ancaman terhadap keselamatan mereka bisa sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan pada setiap tahap proses peradilan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri tentang pengaturan hukum berkenaan dengan Whistle-Blower dalam system hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative dimana kajian difokuskan kepada analisis hukum semata. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Whistle-Blower dalam system hukum pidana Indonesia sangat kuat. Walaupun nomenklatur Whistle-Blower terbilang masih baru tetapi kedudukannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah
Pratama, Andrian;
Muhammad Hatta;
Marlia Sastro
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12699936
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. dilatarbelakangi adanya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim. Disparitas hakim tersebut dianggap tidak tepat, akan menimbulkan kontroversi dan pencitraan sosial serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana? Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan yuridis empiris, dan penelitian ini bersifat analisis preskriptif. Sumber data berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str., yaitu pertimbangan yang didasari secara yuridis dan non yuridis serta mempertimbangkan reaksi sosial masyarakat, fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi terhadap penipu, dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Pertimbangan hakim didasari dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga terjadilah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe
Diras;
Muhammad Hatta;
Faisal
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12742340
Abstrak: Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah kebijakan daerah Aceh salah satunya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaian perkara pidana pada perkara pidana di lembaga adat Kota Lhokseumawe yakni dengan meneliti penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan sifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian didapati dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku agar dapat di lakukan perdamaian oleh lembaga adat gampong berdasarkan prinsip kekeluargaan. Keywords: Perkara Pidana; Lembaga Adat; Gampong
Barriers and Challenges of Death Penalty Implementation against Corruption Crimes Perpetrators in Indonesia
Zulfan;
Husni;
Muhammad Hatta;
Ramalinggam Rajamanickam
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12741592
Since the enactment of the anti-corruption law, no perpetrators of corruption in Indonesia have been sentenced to death. The obstacle to implementing the death penalty for corruptors lies in the provisions set forth in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 and its Jo. Law No. 20 of 2001 regarding the corruption eradication, which specifies that the death penalty can only be imposed under certain circumstances. The interpretation of "certain circumstances" such as corruption of funds for mitigation against states of danger, natural disasters, social unrest, mitigation of monetary crises, and mitigation of corruption crimes; is determined by other institutions/agencies, which opens up a broader interpretation and debate and is difficult to measure because it is not limitative. To address the issue of corruption crimes, the government must amend the conditions for imposing the death penalty by restricting the interpretation of "certain circumstances" that highlight the severity of state losses due to criminal crimes.
KEGIATAN FUN KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS BAGI ANAK-ANAK PANTI ASUHAN GRAHA YATIM DAN DHU'AFA (GRAY) YAYASAN HARAPAN ROBBANI
Magdalena, Lena;
Hatta, Muhammad
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : STKIP PGRI SITUBONDO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47668/join.v3i1.1045
The activity "Fun Independence Day on August 17 for Children of Graha Yatim and Dhu'afa Orphanage (GRAY) under the Hope Robbani Foundation" is a community service program aimed at providing valuable and festive experiences in celebrating Indonesia's Independence Day for children residing at the Graha Yatim and Dhu'afa Orphanage managed by the Hope Robbani Foundation. This activity is held to instill a sense of nationalism and love for the homeland from a young age, and to create memorable moments for children who may not have had the opportunity to fully celebrate independence. The event will involve the Association of Information Systems Student (Himasi) and several lecturers. The planned series of activities include various enjoyable and educational events, such as marbles competitions, cracker-eating contests, balloon-blowing, traditional Indonesian games, as well as the distribution of small prizes to children as a token of appreciation for their participation. In addition to the celebratory activities, this event will also encompass educational sessions with the aim of enhancing the children's understanding of the significance of Indonesia's Independence Day on August 17 and the nation's struggle to attain freedom. Through storytelling, presentations, and interactive games, the children will be introduced to national hero figures and pivotal moments in Indonesia's history. This initiative serves as a small yet meaningful step in building a foundation of patriotism and communal values among the young generation of Indonesia, and actively contributes to fostering positive community development through dedicated service.
EKSPLORASI BUDAYA MENGHIDUPKAN TARI DAERAH DALAM PERAYAAN KARTINI DI CIREBON
Magdalena, Lena;
Febima, Mesi;
Hatta, Muhammad
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : STKIP PGRI SITUBONDO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47668/join.v3i3.1317
The celebration of Kartini's Day in Cirebon offers a unique platform for junior and senior high school students to delve into and appreciate the richness of local culture. In this context, cultural exploration becomes crucial to revitalizing the essence of traditional dance as an integral part of the celebration. This dedication explores approaches that can be used to introduce and present regional dances as an essential component of the celebration. Focusing on the nuances of regional classical dance, this article discusses concrete efforts to involve students in understanding the values of bravery, beauty, and grace reflected in traditional dance movements. In the context of Kartini's Day festival, this cultural exploration serves as a form of celebration and a means to strengthen the local cultural identity and foster appreciation for invaluable cultural heritage. In conclusion, through this cultural exploration, it is hoped that the spirit of Kartini can continue to be revived, and cultural heritage can be preserved for future generations. Thus, this cultural exploration serves as a means to commemorate Kartini's contributions and as a platform to deepen understanding of local cultural heritage and foster creativity and appreciation for traditional arts. Amidst the tide of modernization, efforts like these are crucial to ensure that cultural values and traditions remain alive and relevant for the younger generation.
IMPLEMENTASI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Penelitian di Polres Bireuen)
Marzatillah, Siti;
Zulfan, Zulfan;
Hatta, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16811
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung terhadap proses pinjam pakai barang bukti. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan sesuai dengan perjanjian awal penyidik dengan pemilik barang bukti atau saksi korban pada pengajuan surat permohonan pinjam pakai. Maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang maka konsekuensi hukumnya menjadi tanggung jawab penyidik. Dengan demikian dapat disimpulkan, proses pinjam pakai barang bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum. Saran penulis dalam penelitian ini, penting bagi Kepolisian Resor untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang bukti guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan tetap menjaga kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.