Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara kepada pemerintah kecamatan dan pelaku usaha pariwisata setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di daerah ini belum berjalan optimal, terutama karena kurangnya penerapan prinsip-prinsip implementasi kebijakan yang tepat. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan masih lemah, sehingga menghambat proses pengembangan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sebagai elemen kunci tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Ditemukan pula adanya ego sektoral di antara lembaga pemerintah yang turut menghambat efektivitas program. Sebagai solusi, disarankan adanya integrasi antara pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta pembentukan unit khusus pengembangan pariwisata di tingkat kecamatan untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan dan evaluasi kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata di wilayah Mangarabombang.