Articles
PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ACEH TIMUR DALAM PEMBINAAN BAGI ANAK YANG TERKENA SANKSI PIDANA
Wahab, Abdul;
Akli, Zul;
Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13092
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga meimpunyai peiran yang peinting dalam meimbeirikan peimbinaan teirhadap para anak yang teilah meimpeiroileih peileipasan beirsyarat, yaitu deingan peimbeirian peingawasan yang khusus dalam hal pembinaan bagi anak yang terkena sanksi pidana. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di LPKS Aceh Timur. Sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling. sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur berperan sebagai tugas pelaksana untuk membina anak-anak yang terkena sanksi pidana dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syariah Aceh Timur untuk memberikan pendidikan dan pencegahan.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, pembinaan yang dilakukan LPKS Aceh Timur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pelatihan terhadap anak yang terkena sanksi pidana, hambatan LPKS Aceh Timur adalah minimnya tenaga didik, fasilitas dan anggaran sangat terbatas. Upaya yang sudah dilakukan LPKS Aceh Timur yaitu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Aceh Timur agar dilakukan penambahan tenaga didik, bantuan dan anggaran untuk LPKS Aceh Timur.Disarankan Perlunya meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dengan cara menempatkan petugas yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan mengadakan seminar atau diskusi tentang pelatihan anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS. Kata kunci : Anak dan LPKS
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Fahlevy, Muhammad Reza;
akli, zul;
hidayat, hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17087
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengutamakan model pemidanaan restorative justice. Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan edukatif dipergunakan sebagai suatu wujud sistem tindakan yang berlaku saat ini. Melalui memerhatikan kewajiban dan hak-hak anak dan memberikannya sebuah perlakuan yang bisa mengembangkan atau memajukan anak. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Oleh karena itu, Pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, di samping hakim memerhatikan unsur-unsur dari kebijakan yang didakwakan, hakim pun bisa memerhatikan rasa keadilan keadaan dari seorang anak yang bermasalah dengan hukum, dengan demikian pada pembuatan putusannya, bisa didapatkan keputusan yang adil, yakni terhadap pelaku kejahatan maupun korban, upaya yang perlu didahulukan untuk menangani permasalahan anak yang berbuat tindak pidana yakni mengutamakan aspek kemasalahatan anak pada waktu mendatang, dengan demikian pembinaan harusnya lebih dikedepankan, tapi harus ditinjau juga dari aspek jera pada anak.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)
Putra, Fhandio Akbar;
Husni, Husni;
Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17259
This research aims to find out and analyze the process of applying restorative justice to criminal acts of theft and the effectiveness of applying restorative justice to criminal acts of theft. Theft does not only happen to the general public, but can also affect agencies and organizations. This incident caused considerable concern in the community, because they were dissatisfied with the results produced by the criminal justice system. The crime of theft in Indonesian law is classified as a crime related to property in the Criminal Code. It is specifically stated in the second book, Chapter XXII, Articles 362 to 367. The presence of restorative justice is a solution and answer to the anxiety that occurs in society. This research uses empirical research methods and an empirical juridical approach. Data was obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. Based on research results, the process of applying restorative justice to criminal acts of theft at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office is in accordance with Prosecutor's Regulation number 15 of 2020. Throughout 2023, there will be at least two cases resolved with restorative justice at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office. Then the effectiveness of the application of restorative justice to criminal acts of theft at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office can be said to be quite effective, which can be seen from all the cases that have been carried out using restorative justice which were rejected as measured by the SPDP (Order to Commence Investigation) from the Police.
PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK DALAM MENDAMPINGI ANAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA LHOKSEUMAWE
Afif, Muhammad;
Sari, Elidar;
Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14798
Tindakan pelecehan seksual melanggar hak individu untuk merasa aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta hak milik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) semakin menegaskan pengakuan hukum atas peran penting sistem pendukung dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut di sistem peradilan. Advokat korban tidak lagi dipinggirkan dalam proses hukum; sebaliknya, hal ini dianggap sebagai bagian integral dalam mencapai keadilan bagi para korban. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif mengenai keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam melakukan pendampingan terhadap remaja putri yang mengalami kekerasan seksual, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga tersebut dalam memberikan dukungan kepada para korban tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Kata Kunci: LBH, Korban Kekerasan Seksual, Lhokseumawe
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan PN Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis)
Harahap, Nelistia Hildani;
Asmara, Romi;
Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.11451
Perjudian semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat bahkan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Mereka tidak menyadari perjudian dapat merusak norma agama, kesusilaan, moral dan hukum. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang sangat sulit dari generasi ke generasi sehingga tidak mudah diberantas. Adapun kasus perjudian yang dilakukan oleh Sudarso Alias Ganang di Kota Kisaran yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama. kemudian hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman hanya 6 bulan saja dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 bulan. Sedangkan dalam Pasal 303 Ayat (1) angka (1) KUHP yaitu orang yang tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi hukuman diancam dengan hukuman sepuluh tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif dalam perkara tindak pidana perjudian dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis).
Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sasmita, Dahlia;
Iskandar, Hadi;
Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16987
Saat ini sistem peradilan pidana sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian material yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Melalui penelitian ini, akan dibahas tentang pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi dan upaya yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada saat ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya hukum yang sudah berlaku dengan pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih bergantung kepada aparat penegak hukum sebagai penyelenggara. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif dan penegak hukum memerlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan hak restitusi. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan adanya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai perlindungan hukum kepada saksi dan korban terkait pelaksanaan pemenuhan hak restitusi, agar masyarakat lebih mengetahui akan pentingnya hak restitusi.
Pelaksanaan Metode One Day One Ayat (Satu Hari Satu Ayat) dalam Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Madinatul Qur’an Betung
Maruyati, Anti;
Astuti, Mardiah;
Hidayat, Hidayat
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 5 No. 3 (2024): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54373/imeij.v5i3.1205
This study aims to describe the implementation of the One Day One Ayat method for memorizing the Qur'an at the Madinatul Qur'an Islamic Boarding School. This research employs field research with a qualitative approach. The subjects of this study include 12 informants, consisting of ustadz (male teachers), ustadzah (female teachers), and students of the Madinatul Qur'an Islamic Boarding School. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The analysis results show that the targets and objectives set for the implementation of the One Day One Ayat method for memorizing the Qur'an have been successfully achieved. By using the one day one verse method, children find it easier to memorize, do not feel burdened, and do not experience difficulties in memorizing. The children can also apply this method to memorize the Qur'an. Thus, the goals or targets for memorizing the Qur'an using this method can be achieved effectively
From spirituality to innovation: How spiritual leadership drives mosque management innovation
Thoha, Ahmad Faiz Khudlari;
Hidayat, Hidayat;
Mauludi, Mauludi
Jurnal Inovasi Ekonomi Vol. 9 No. 02 (2024): October
Publisher : Center for Economics, Business and Entrepreneurship Development Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jiko.v9i02.25671
In recent years, there has been increased acknowledgment of spirituality in the workplace and its potential influence on organizational outcomes, including creative work behavior. This study examines the impact of spiritual leadership on driving innovative work behavior within mosque management teams in Surabaya, with a specific focus on the mediating role of spiritual well-being. Survey data from 106 team members were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM), revealing that spiritual leadership positively influences creative work behavior, with spiritual well-being partially mediating this relationship. This research contributes to the existing literature on the intersection of spirituality and innovation by investigating how spiritual leadership fosters an innovative culture within mosque administration. Furthermore, it extends the application of spiritual leadership theory to religious non-profit organizations, an area that has remained unexplored. The findings have practical implications for mosque leaders and managers seeking to promote innovation within their organizations by emphasizing spiritual leadership and well-being to enhance their teams' innovation capabilities.
Apakah fintech lending berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di indonesia?
Sudirman, Wahyu Febri Ramadhan;
Sari, Efti Novita;
Reza, Saru;
Syaipudin, Muhammad;
Hidayat, Hidayat
Money: Journal of Financial and Islamic Banking Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.298 KB)
|
DOI: 10.31004/money.v1i2.15357
Tujuan - Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh fintech lending terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Fintech lending, yang telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan layanan pinjaman berbasis teknologi kepada individu dan bisnis. Metode - Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis data panel, dengan menggunakan data dari bank syariah yang terdaftar di Indonesia selama periode 2019-2021. Data dianalisis dengan emnggunakan Eviews 10 dengan menguji asumsi kelasik yang disayaratkan untuk metode OLS. Hasil - Penelitian menunjukkan bahwa fintech lending memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Fintech lending berkontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasional. Originalitas (Novelty) - dari penelitian ini terletak pada fokusnya pada pengaruh fintech lending terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan industri keuangan yang diakibatkan oleh fintech lending dan dampaknya pada bank syariah. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya tentang fintech lending dan bank syariah secara terpisah, penelitian ini menggabungkan kedua bidang tersebut dan menghasilkan pemahaman baru tentang hubungan antara keduanya di konteks Indonesia. Implikasi - Penelitian ini diharapakan bisa dijadikan bank syariah dalam memformulasikan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh fintech lending. Hal ini dapat meliputi peningkatan inovasi produk dan layanan, serta kolaborasi yang lebih kuat dengan fintech lending. Selain itu, regulator juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung perkembangan bank syariah dan fintech lending secara seimbang di Indonesia.
THE PHYSICAL CONDITION OF THE HANDBALL ATHLETE IN GARUT
Hidayat, Hidayat;
Fitri, Mustika;
Paramitha, Sandey Tantra
ASEAN Journal of Sport for Development and Peace Vol 3, No 1 (2023): Sports Policy and Development in ASIA (January) 2023
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17509/ajsdp.v3i1.55957
This study aimed to determine the physical condition of Provincial Sports Week athletes in the men's handball sport in Garut Regency. This research is a descriptive study with a sample of 14 male handball athletes. The components of physical condition measured in this study were aerobic endurance, arm muscle strength, speed, leg muscle explosive power, and agility. The instrument in this study used the Indonesian Physical Fitness Test (Agung Nugroho, FIK UNY Standardization of the Physical Condition Status of Athletes in the KONI Special Region of Yogyakarta). The results showed that the condition of the men's handball sports athletes in Garut Regency showed an average result of 81% in the good category. By doing this test, we can get some benefits for their bodies.