Articles
O-CITRI Soap: Antibacterial Paper Soap Made from Orange Peel (Citrus sinensis L.) and Basil (Ocimum sanctum L.)
Fitriyani, Fitriyani;
Bustomi, Mochammad Y. A.;
Maulina, Novia;
Kinasih, Larasati S.;
Arriziq, Muhammad A.
Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology Vol 11, No 2 (2024)
Publisher : Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/ijpst.v11i2.52344
Basil (Ocimum sanctum L.) have a dominant content of citral compounds with antibacterial activity. Another plant suspected to contain antibacterial bioactive components is orange peel. Orange peel (Citrus sinensis L) contains phenolic compounds (phenolic acids, flavonones, and polymethoxylated flavones), carotenoids, and ascorbic acid. Phenolic compounds are known to have several activities such as antimicrobial, antioxidant, anticancer, anti-inflammatory, and anti- allergic. The aim of this research is to prove that the combination of orange peel and basil extracts has antibacterial effects against Staphylococcus aureus, which can be formulated as paper soap which is named O-Citri. This research method is experimental, involving the physical and chemical evaluation of the formulation, as well as antibacterial activity testing. The research results show that the combination of orange peel and basil extracts in the paper soap formulation has antibacterial effects. The highest concentration combination for antibacterial activity is F1 with a ratio of orange peel and basil extract at 5%:15%.
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Perlindungan Hak Atas Keamanan Pribadi bagi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana
Fitriyani, Fitriyani
Jurnal HAM Vol 1, No 1 (2010): First Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/ham.2010.1.38-57
The aim of this paper is to find out the practice conducted by the law enforcement institutions in implementing the Law No. 13 of the year 2006 on The Protection of Witness and Victim. The method used in this paper is descriptive qualitative which based on secondary data that is the research done at four provinces (Provinces of Papua, Bali, Nort Sumatera, and South Sulawesi). The result of the research shows that the mechanism of the witness and victim protection conducted by the law enforcement institutions (the police, district attorney and the court) have not given the maximum protection yet as the implementation of protection on the rirgt of personal security by the state. This condition is caused by the unavailable of the regulation to ensure the authority, mechanism, the form of protection and funding by the law enforcement institutions. With the existence of the Law No. 13 of the year 2006 on The Protection of Witness and Victim so the protection of the witness and victim as the implementation of the protection of the right of personal security will be more guaranted. In fact on lack of capacity from the law enforcement institutions, so that the police, district attorney and the court should work together with the Instution of Witness and Victim Protection, as the institutions formed based on the Law No. 13 of the year 2006, and other institutions that have function in witness and victim protection in order that the right on the protection of personal security of the citizen in the area of criminal justice process can be guaranted.
HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DAN POLA MAKAN DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAROBO KECAMATAN MAROBO KABUPATEN MUNA TAHUN 2023
Fitriyani, Fitriyani;
Ruwiah, Ruwiah;
Fithria, Fithria
Jurnal Gizi dan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 3 (2023):
Publisher : Program Studi Gizi FKM UHO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37887/jgki.v4i3.46262
Abstrak Status gizi merupakan status kesehatan dari suatu individu yang diperlukan dipengaruhi oleh asupan makanan dan penggunaan zat gizi dalam tubuh. Penilaian status gizi secara antropometri pada ibu hamil dilakukan melalui pengukuran lingkar lengan atas. Ambang batas ukuran LILA yang direkomendasikan adalah ≥23,5 cm. Ketika ibu hamil memiliki ukuran LILA
KELAYAKAN HUMAN ELECTRIC BLOOD MEDIA PADA MATA PELAJARAN IPA SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA FASE C PADA SISWA SEKOLAH DASAR
Fitriyani, Fitriyani
Jurnal Jaringan Penelitian Pengembangan Penerapan Inovasi Pendidikan (Jarlitbang) Vol. 10 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59344/jarlitbang.v10i1.177
This research aims to: 1) knowing how the natural sciences learning activities in Fase C. 2) Knowing the Media Development on natural sciences of the human blood circulatory system, 3) knowing the feasibility of Human Electric Blood Media on natural sciences of the human blood circulatory system in Fase C. The results showed that learning of natural sciences Fase C in the elementary school have been utilizing the media of instruction. The type of media Learning of natural sciences especially human blood circulatory system which have been used only media visual images this make the students difficult to understanding of the material and less enthusiastic when learning activities. Development of Human Electric Blood Media be an alternative in overcoming those problems. This type of research is development research, using the method of research and development (Research and Development / R & D). Media that have been developed validated by experts of natural sciences matter and instructional media expert. After repairs and validated by experts then carried out the assessment test product to the user, is students of Fase C as many as 16 students and 2 teachers. This research used data collection techniques of interview, observation, documentation, and questionnaire. Data analysis technique using quantitative and qualitative analysis. Research and development showed that produced the human electric blood media base LED. The results of the assessment of the eligibility level average media electric blood by 85% of incoming material in the category is very feasible, assessment of the media expert of 92% in the category of very decent, and the average user assessment by teachers and students amounted to 89.2% entered on categories is very decent.
ANALISA PENELANTARAN LANSIA BERKEDOK PENITIPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI PANTI SOSIAL
Muthahir, Ardi;
Fitriyani, Fitriyani;
Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i2.66
Di kota Lubuklinggau salah satu tempat yang dijadikan penitipan lansia atau lanjut usia yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha yang berada di kelurahan kayuara kecamatan lubuklinggau barat I. Panti Sosial Tresna Werdha sepenuhnya dibawah pengelolaan Dinas Sosial Sumatera Selatan. Fenomena penitipan lansia dipanti jompo ini menimbulkan pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab penelantaran terhadap para orang tua lanjut usia. Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan yaitu karena adanya kemungkinan orang tua lanjut usia yang sengaja dititipkan masih mempunyai keluarga utuh yang bisa dan sanggup untuk mengurusnya, karena seharusnya lansia tersebut bisa menikmati masa tua bersama orang-orang terkasih disekitarnya. Masalah dalam penelitian ini yaitu akibat hukumnya bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap orang tua lanjut usia dengan menitipkannya di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau meskipun sebenarnya orang tersebut masih sanggup untuk merawatnya dan menganalisa tentang penelantaran lansia berkedok penitipan sebagai tindak pidana dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.
ANALISA TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA
Fitriyani, Fitriyani;
Anggreni, Devi;
Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v3i1.82
Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KEPUTUSAN HAKIM YANG DIINGKARI OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DI KOTA BENGKULU
Sari, Riri Tri Maya;
Fitriyani, Fitriyani;
Anggreni. Sy, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v3i2.89
Perlindungan pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua pasca perceraian menimbulkan masalah hukum Antara suami istri yang telah bercerai dan sudah memiliki putusan Hakim Pengadilan Agama, tetapi setelah bercerai seorang ayah tidak menjalankan perintah putusan Hakim yang telah ditetapkan kepadanya terhadap nafkah anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia serta bagaimana Implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dilengkapi dengan data normatif guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif, Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengunakan wawancara serta Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian bahwa pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun, lalu dalam menangani permasalahan anak sebagai korban tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu memfokuskan diri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
Fitriyani, Fitriyani;
Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v4i2.124
Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Negara adalah berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
ANALISIS DAMPAK BURUK NARKOTIKA & MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI LUBUK LINGGAU
Zainal, Rah;
Fitriyani, Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v3i1.184
Narcotics in Indonesia are prohibited from being distributed and used for abuse, this is as intended in the provisions of Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics are used as evidence in a trial based on a court decision that has permanent legal force. Furthermore, the narcotics evidence will be destroyed by the prosecutor's office in accordance with the provisions of Article 91 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The type of research used is empirical legal research, where empirical legal research is a scientific research model, both qualitative and quantitative, that is empirical-socio-legal in nature, to answer questions and hypotheses that have previously been prepared deductively. The research location is the Asahan District Prosecutor's Office. The mechanism for destroying narcotics evidence at the Asahan District Prosecutor's Office is carried out by involving several related regional government agencies such as: BNN, Health Service, Environment Service where evidence is destroyed by: burning, blending, throwing into the sea. The obstacles in destroying narcotics evidence at the Asahan District Prosecutor's Office are the lack of human resources, inadequate equipment and lack of budget to carry out the destruction of narcotics. Keyword :
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
Sari, Riri Tri Maya;
Fitriyani, Fitriyani;
Anggreni. Sy, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v4i1.185
Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana umum menjadi jalan alternatif untuk mewujudkan keadilan materiil atau substantif bagi semua pihak yang terkait suatu tindak pidana. Memposisikan hukum pidana sebagai ultimum remidium harus tetap dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara. Data yang diperoleh dari data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ditemukan bahwa Kewenangan JPU dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan pendekatan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai fasilitator tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku serta penerimaan oleh anggota masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pendekatan restorative justice oleh JPU dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat serta kepentingan hukum lainnya. Terdapat hambatan dalam penerapan pendekatan restorative justice oleh JPU antara lain dibutuhkan aturan yang lebih terinci dalam pengecualian persyaratan dapat dilakukannya pendekatan restorative justice dan permintaan korban atau damai dengan syarat yang tidak dapat dipenuhi pelaku selama masa upaya restorative justice.