Articles
Fragmentation and Audience Activity on Video-on-Demand Platform: Netflix and the ‘Binge-watching’
Reisa, Steffiani;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal InterAct Vol. 9 No. 2 (2020): Jurnal InterAct
Publisher : School of Communication - Atma Jaya Catholic University of Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/interact.v9i2.2235
One of digital transformation of television systems is an interactive service called video-on-demand (VOD). VOD provides full control to its users, by allowing viewers to enjoy, choose, store, and even download the desired audio-visual content anytime and through any electronic communication device. The presence of Netflix and other VOD service providers is transforming people's behavior patterns in watching television. People are beginning to switch to watching audiovisual content and episodes the same televisions or programs known as binge-watching through online streaming. This study focused on the concept of audiences’ activities based on Levy and Windahl’s typology model. The study also explored the motivation that was a part of uses and gratification theory. This new audience habit and motivation were explored by qualitative approach. The interview was conducted to the Netflix subscribers in Jakarta to discover the behavior activities and motivation of binge-watching. The thematic analysis was applied to analyze the process of fragmentation and audience activity that occurs in a very active new media society.
Kekuatan Instagram dengan Electronic-Word-of-Mouth (Ewom) dan Influencer dalam Komunikasi Pemasaran
Gultom, Atikah Putri Adrilia;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal InterAct Vol. 10 No. 2 (2021): Jurnal InterAct
Publisher : School of Communication - Atma Jaya Catholic University of Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/interact.v10i2.3150
Social media has the power to change the patterns of people interacting and communicating. The growth use of Social Networking Sites/SNS has also led to changes in the communications industry, one of this is the integration of communication and marketing. This study aims to understand how the power of Instagram with eWOM and influencers that focus on the beauty and lifestyle in the digital era when conducting communication and marketing activities for one of the beauty products brands. The method in this study uses a “qualitative approach”, while data collection uses the “Indepth Interview” technique. Interview process using the Zoom application on two informants who were actively using Instagram, had used social media for eWOM, had a minimum number of followers was 1000, and focused to the development of beauty trends in Indonesia. The results of this study indicate that currently the brand not only focus on eWOM and influencers with a large number of followers, but also focus to the scope and closeness of influencers with their followers. The eWOM activities carried out by influencers with reviews based on experience. The variety of eWOM is divided into two, sponsored and not sponsored.
Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009
Selviyati, Selviyati;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323207
Pemilihan Kepala Desa merupakan Pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Khususmengenai pemilihan Kepala Desa di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4Tahun 2009 Tentang Tata cara Pemulihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh. Namun permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum sepenuhnya efektif. Pemelitian ini merupakan penelitian lapanggan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades telah sesui dengan dengan qanun Aceh Noomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh.
Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara
Desky, Satria Akbar;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323201
Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, kemudian disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang no 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu methode Omnibus di cantumkan sejak tahapan perencanaan methode ini digunakan dalam penyusunan Peraturan perundang Undangan Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan;(2)Methode Omnibus (3) tahapan penyusunan; (4) tahapan pembahasan; (5) tahapan pengesahan atau penetapan, (6) tahapan pengundangan, dan (7) tahapan penyebarluasan. Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan oleh pembahruan yitu Undang-Undang no 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan dan penyusunan mengunakan Methode Omnibus, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan adanya skema pembentukan prosuk hukum agar pembentukan produk hukum lebih terarah dan terkoordinasi secara formal.
Evaluasi implementasi periode "lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini
Hasibuan, Mahruzar;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202322854
Di Indonesia, periode Lame Duck masih menuai banyak kritik karena dinilai sebagai hal yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleih karena itu, beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap priode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian yuiridis normаtif atau peineilitiаn hukum secara kepustakaan, yaitu dengan cаrа melakukan penelitian terhadap bаhаn pustaka ataupun dаtа sekunder kesimpulannya, periode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia telah menjadi kontroversial dan menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak demokratis dan merugikan rakyat. Namun, terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan diskusi yang lebih lanjut mengenai kebijakan yang tepat untuk mengatasi periode Lame Duck agar tidak merugikan rakyat dan tetap memperbaiki kualitas pemerintahan).
Analisis sistem peradilan pidana anak dengan children hearing prespektif fiqh siyasah assyar’iyyah
Fadhillah, Titania;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323076
Membicarakan mengenai strategi penanganan perkara Anak tidak jauh dari usaha penanggulangan kriminalitas Anak. Penelitian ini didasari oleh sistem peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan sampai sekarang ini dengan landasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Mekanisme proses yang dijalankan disamakan layaknya orang Dewasa Walaupun terdapat perbedaan Namun tetap melewati tahap pemeriksaan dan interogasi oleh kepolisian, bahkan sampai tahap penuntutan oleh kejaksaan dalam persidangan di pengadilan. Untuk mencari solusi terkait hal ini ditawarkan nya sistem peradilan anak atau yang disebut children hearing sistem. Berdasarkan kondisi yang demikian, akhirnya penulis ingin melaksanakan kajian mengenai bagaimana children hearing sistem diamati dari Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai strategi children hearing sistem menjadi gagasan baru pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bertujuan menjadi usaha dalam menggapai Restorative justice di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian ini memanfaatkan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menjelaskan jika Children Hearing sistem menjadi memperoleh penyempurnaan Peradilan Pidana Anak khususnya di Indonesia menjadi pengoptimalan dari di versi dalam menggapai Restorative justice, menyelesaikan perkara Pidana Anak di Indonesia. Sistem ini dilihat dengan landasan ideologi Negara, sistem Hukum, dan dari segi HAM yang ada di Undang-Undang NRI tahun 1945, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Jejak Peninggalan Kejuruan Selesai pada Masa Kesultanan Langkat
Sitorus, Faisal Nugraha;
Irwansyah, Irwansyah;
Faishal, Muhammad
Local History & Heritage Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Medan Resource Center
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57251/lhh.v4i1.1315
This research discusses the traces of Kejuruan heritage scattered in the Langkat Sultanate area. In this context, the research aims to understand the background and significance of these relics, as well as finding answers to questions about how Kejuruan was maintained and used during the Sultanate of Langkat. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through direct observation, interviews with local community leaders, and historical document analysis. The results revealed that Kejuruan had an important role in the life of the Langkat Sultanate community, especially in economic, social, and cultural contexts. This research also highlights the preservation efforts made to maintain the heritage of Kejuruan, as well as its implications in understanding local identity and history. Thus, this research makes a valuable contribution in enriching our understanding of the cultural heritage of the Sultanate of Langkat and the importance of its preservation for future generations.
Examining Personal Data Protection Law of Indonesia and South Korea: The Privacy Rights Fulfilment
Shahrullah, Rina Shahriyani;
Park, Jihyun;
Irwansyah, Irwansyah
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/halrev.v10i1.5016
Personal data leakages have been experienced by both Indonesia and South Korea. To ensure the protection of privacy rights relating to personal data, both countries have promulgated special laws, namely the Indonesian Personal Data Protection Law (PDP Law) and the South Korean Personal Information Protection Act (PIPA). This study aims to compare the two laws to ascertain their similarities and differences by adopting a comparative law approach. The study found that similarities exist in the two laws. They are to protect personal data and confer rights on data subjects. In the absence of explicit consent given by data subjects, data controllers and processors are prohibited from collecting and processing the data with some exceptions. They also mandate a special institution that is tasked to investigate and sanction data controllers and processors when they conduct data infringement. There are inherent differences in the two laws. PIPA is designed to be the framework legislation and PDP is designed to be a special statute. Additionally, PIPA mandates the institution dealing with personal data protection without referring to any other law but the Act itself.  PDP Law clearly states that further provisions relating to this institution will be governed by Presidential Regulation.
Dewas' Legal Effects on KPK Independence: A View from Siyasah Dusturiyyah
Haryani, Yeni;
Irwansyah, Irwansyah
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jms.v25i1.17801
This article says that the Supervisory Board's (Dewas) main job is to keep an eye on how the Corruption Eradication Commission (KPK) is doing. This includes making performance goals, managing the budget, and keeping an eye on wiretapping and searches done by the KPK. The goal of this paper is to explain, from the point of view of Siyasah Dusturiyyah, how the presence of the Supervisory Board in Law No. 30 of 2002 about the KPK affects the independence of the KPK. In this study, normative legal research was used. For this study, library research was used to find legal information. Based on the results of this study, Siyasah Dusturiyyah thinks that the presence of the Supervisory Board has a positive effect on the independence of the KPK. The Supervisory Board is an independent body that makes sure the KPK follows the law and isn't affected by political or other groups' interests. Artikel ini berusaha menegaskan tugas utama Dewan Pengawas (Dewas) adalah mengawasi bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini termasuk menetapkan sasaran kinerja, mengelola anggaran, dan mengawasi penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan, dari sudut pandang Siyasah Dusturiyyah, bagaimana keberadaan Dewan Pengawas dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK mempengaruhi independensi KPK. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Siyasah Dusturiyyah menilai kehadiran Dewan Pengawas berpengaruh positif terhadap independensi KPK. Dewan Pengawas adalah badan independen yang memastikan KPK taat hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok lain.
PEMILIHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TERBAIK MENGGUNAKAN METODE COMPOSITE PERFORMANCE INDEX (CPI)
Muryono, Tupan Tri;
Wiranata, Ade Davy;
Sudaryana, I Ketut;
Irwansyah, Irwansyah
Infotech: Journal of Technology Information Vol 8, No 1 (2022): JUNI
Publisher : ISTEK WIDURI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37365/jti.v8i1.132
Lecturers are professional educators and scientists with the main task of transforming, developing, and disseminating science, technology, and art through education, research, and community service. The problem in this research is that the process of selecting the best thesis lecturer is still subjective without considering the criteria and weighting factors and is also done manually resulting in the selection process being less effective and efficient. The method used in this research is the Composite Performance Index (CPI). Methods of data collection techniques by means of observation, interviews, documentation. From this research, the result is that the CPI method can help in selecting the best thesis supervisor and also the first rank is A6 with a value of 500, the second rank is A4 with a value of 470, and the third rank is A2 with a value of 445.