Articles
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMILIKI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Oktavianus, Faldo Yefri;
Hermansyah, Hermansyah;
Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69917
Abstrak Ketergantungan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sektor kehutanan termasuk pemanfaatan kayu hutan cukup signifikan namun dalam pemanfaatannya sering tanpa disertai dengan izin. Tulisan ini membahas mengenai faktor yang menyebabkannya dan upaya pencegahannya. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pemanfaatan hasil kayu hutan tanpa izin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketidakmengertian terhadap kewajiban memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) serta yang kedua adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pengajuan IUPHHK. Upaya pencegahan penebangan dan pengerusakan hutan tanpa izin oleh masyarakat dilakukan terutama oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan melalui sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan yang ada kawasan hutannya, serta melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan.
ANALISIS KEWENANGAN INSTITUSI PEMERINTAHAN YANG MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN)
Putra, Andreas Quinn Hartono;
Hermansyah, Hermansyah;
Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71532
Abstrak Penelitian ini berupaya melakukan analisis terhadap batasan-batasan secara normatif kepada insitusi pemerintahan yang berwenang dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta mengkaji tentang adanya dugaan overlapping dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui proses inventarisasi, observasi dan klasififikasi kepustakaan terhadap dokumen perundang undangan, literasi ilmu hukum dan hasil penelitian hukum lainnya. Dalam melakukan analisis data, dilakukan secara deskriptif yuridis. Hasil penelitian dapat menunjukkan tentang batasan limitatif kewenangan setiap insitusi pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Batasan kewenangan secara limitatif tersebut adalah Kepolisian mengacu pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi dana (KUHAP), dimana Polisi bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara korupsi. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang Undang No. 16 Tahun 2004. Sedangkan kewenangan KPK menurut Pasal 6 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK tersebut kemudian dalam Pasal 11 dibatasi secara limitatif, yaitu pada tindak pidana korupsi yang: dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan, potensi overlapping kewenangan masih bisa terjadi ketika aparat dari lembaga penegak hukum yang berbeda tersebut menangani satu kasus tindak pidana korupsi yang sama.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Diaan, Fransiskus;
Hermansyah, Hermansyah;
Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72677
Penelitian ini membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal sekaligus. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi yang ada serta dasar penentuan nilai tarif pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dipungut adalah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, upaya yang dilakukan terutama dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Kata Kunci: Efektivitas hukum; Pajak daerah; Retribusi daerah; Pemerintah daerah.
PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA)
Kurniawati, Novia;
Hermansyah, Hermansyah;
Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71529
Abstrak Artikel ini membahas peran yang dilaksanakan oleh tenaga ahli anggota DPR RI dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran tenaga ahli anggota dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR RI dilaksanakan dengan memberikan telaahan keahlian mengenai masalah tertentu dalam bentuk kajian dan analisa sesuai dengan fungsi di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Kendala yang dihadapi dalam dukungan tenaga ahli anggota DPR RI bersumber pada sistem rekrutmen tenaga ahli dan pengetahuan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota. Untuk memaksimalkan dukungan tenaga ahli anggota DPR RI diperlukan upaya dengan melakukan seleksi secara profesional dan melakukan peningkatan kemampuan bagi tenaga ahli dalam bidang legislative drafting.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Tenaga ahli; Tugas dan fungsi konstitusional.
EFEKTIVITAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK
Laowo, Hadiryaman;
Hermansyah, Hermansyah;
Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81926
This research aims to describe and analyze the effectiveness of facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City and to explain the obstacles to implementing facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City. Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results. The results of the research found that the facilitation of preventing and handling narcotics abuse by the Pontianak City Government was carried out in collaboration with other related agencies such as the Pontianak City National Narcotics Agency and the Pontianak Police Narcotics Investigation Unit which was well established, but there was still no written cooperation in the form of coordination. especially after the issuance of Regional Regulation Number 6 of 2022. The obstacles to the effectiveness of facilitating the prevention of handling and abuse of narcotics are mainly: lack of community participation; limited human resources in each agency such as the National Narcotics Agency and the Police; and there are no rehabilitation homes available in Pontianak City. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis efektivitas fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak serta memaparkan hambatan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak. Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Pontianak dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak serta Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak sudah terjalin dengan baik akan tetapi masih dalam bentuk koordinasi belum ada kerjasama secara tertulis, khususnya setelah dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2022. Adapun penghambat dari efektivitas fasilitasi pencegahan penanganan dan penyalahgunaan narkotika ini terutama adalah: kurangnya partisipasi masyarakat; terbatasnya sumber daya manusia pada masing-masing instansi seperti dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian; serta belum tersedianya panti rehabilitasi di Kota Pontianak.
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK
Emma, Emerensiana;
Hermansyah, Hermansyah;
Azizurrahman, Sy Hasyim
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94058
Abstract This article aims to analyze the implementation of supervision of foreign workers by the Class I Immigration Office of the Pontianak Immigration Checkpoint and the factors that influence the implementation of such supervision. The research was conducted through a literature study to collect secondary data and through a field study by conducting interviews to collect primary data. The implementation of supervision of foreign workers is carried out through two supervision systems, the first is administrative supervision and the second is field supervision. The factors that influence the implementation of supervision of foreign workers are: the need for renewal of regulations related to the process of registering foreigners in the territory of Indonesia through one door; lack of number of supervisors and communication and coordination in the field; lack of facilities; and lack of community participation. Keywords: Foreign workers; Immigration; Supervision Abstrak Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan melalui dua sistem pengawasan yang pertama pengawasan administrasi dan kedua pengawasan lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing adalah: dibutuhkannya pembaharuan aturan terkait proses pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia melalui satu pintu; kurangnya jumlah pengawas serta komunikasi dan koordinasi di lapangan; kurangnya jumlah fasilitas; dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Imigrasi; Pengawasan; Tenaga kerja asing
PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN AIR DAN UDARA DALAM PENANGANAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU BAGI NELAYAN DALAM WILAYAH PERAIRAN (STUDI DITPOLRAIRUD KALIMANTAN BARAT)
Kuncorojati, Antonius Trias;
Hermansyah, Hermansyah;
Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72679
Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan beserta hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan tepat sasaran.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sekaligus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 2001; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan berasal baik dari dalam (intern) maupun yang berasal dari luar (ekstern). Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis tertentu, khususnya bagi nelayan di wilayah perairan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak; Distribusi; Kepolisian.
PERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI OBYEK TANAH
Manurung, Alber;
Hermansyah, Hermansyah;
Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81849
Land issues sometimes also give rise to crimes against land, including fraudulent buying and selling of land objects, including those that occur in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police.nThis research uses normative and empirical legal research at the same time. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research were analyzed qualitatively to find answers to research problems. The role of the West Kalimantan Regional Police, especially through Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum in efforts to enforce the law against criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects is carried out in two ways, namely: first, through a penal policy which focuses on repressive nature after a criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects occurs and the second is through non-penal policies which are more preventive or preventative in nature. Law enforcement of the criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects by the West Kalimantan Regional Police is influenced by factors such as the lack of quantity and quality of personnel from the West Kalimantan Police Criminal Investigation Department, the lack of community participation in uncovering criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects and the lack of optimal coordination with other institutions. Permasalahan tanah terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah termasuk penipuan jual beli obyek tanah termasuk yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris sekaligus. Data primer yang dudapatkan melalui penelitian lapangan serta data sekunder yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian. Peran Polda Kalbar, khususnya melalui Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, melalui kebijakan penal yang menitikberatkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah terjadi dan yang kedua melalui kebijakan non-penal yang lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan. Penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah oleh Polda Kalbar dipengaruhi oleh faktor kurangnya kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda Kalbar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lainnya.
Mi‘rāj al-Sālikīn ilá Martabat al-Wāṣilīn bi Jāh Sayyid al-‘Ārifīn: Baqā’ al-ṭarīqah al-Shaṭārīyah fī Aceh fatrat al-isti‘mār
Hermansyah, Hermansyah
Studia Islamika Vol. 20 No. 3 (2013): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sdi.v20i3.515
This article discusses the development of Syattariyah Sufi order as one of religious traditions in Aceh in the colonial era based on the manuscript of Muhammad Khatib Langien’s Mi‘rāj al-Sālikīn ilá Martabat al-Wāsilīn bi-Jāh Sayyid al-Mursalīn. The Syattariyah teachings in Mi‘rāj al-Sālikīn have proved the existence of Muhammad Khatib Langien in the Malay-archipelago world. In applying his teachings, Muhammad Khatib Langien has the different procedures than that one of ‘Abd al-Raūf al-Fansuri. In addition to practical teachings, Muhammad Khatib Langien employs local symbols such as wearing skullcaps and turbans in the swear oath (bay‘ah) process. This tradition is meant to respond the foreign culture as well as to show the identity of each members of Syattariyah sufi order. It is proved that Muhammad Khatib Langien’s teachings that can be accepted by all people and groups even without having support from the local authorities at the time.DOI: 10.15408/sdi.v20i3.515
Al-Islām wa al-Thaqāfah al-Mahlīyah: Dirāsah fī Mujtama’ “Embau” fī Kapuas Hulu Kālimantān al-Gharbīyah
Hermansyah, Hermansyah
Studia Islamika Vol. 15 No. 1 (2008): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sdi.v15i1.539
The research for this piece was carried out in Embau - one of the sub districts of the region of Kapuas Hulu. Socio - demo graphically, this region is inhabited by n community of Muslims that that continues to grow in numbers. Further to the Muslims, the area is inhabited by considerable numbers of non-Muslim Dayaks and other migrants to the area. What is interesting to note is the process of Islamization of the Dayak community, which has occurred naturally as a result of its intersection with the Muslim community. It was the Malays, who appeared in the area hundreds of years ago, who brought Islam to the area. The introduction of Islam to the area has brought with it a number of changes to the Dayak community in West Kalimantan. Not only did many Dayaks adopt Islam as their religion, they further adopted the culture typical of other Muslims.DOI: 10.15408/sdi.v15i1.539