Articles
Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009
Selviyati, Selviyati;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323207
Pemilihan Kepala Desa merupakan Pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Khususmengenai pemilihan Kepala Desa di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4Tahun 2009 Tentang Tata cara Pemulihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh. Namun permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum sepenuhnya efektif. Pemelitian ini merupakan penelitian lapanggan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades telah sesui dengan dengan qanun Aceh Noomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh.
Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara
Desky, Satria Akbar;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323201
Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, kemudian disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang no 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu methode Omnibus di cantumkan sejak tahapan perencanaan methode ini digunakan dalam penyusunan Peraturan perundang Undangan Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan;(2)Methode Omnibus (3) tahapan penyusunan; (4) tahapan pembahasan; (5) tahapan pengesahan atau penetapan, (6) tahapan pengundangan, dan (7) tahapan penyebarluasan. Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan oleh pembahruan yitu Undang-Undang no 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan dan penyusunan mengunakan Methode Omnibus, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan adanya skema pembentukan prosuk hukum agar pembentukan produk hukum lebih terarah dan terkoordinasi secara formal.
Evaluasi implementasi periode "lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini
Hasibuan, Mahruzar;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202322854
Di Indonesia, periode Lame Duck masih menuai banyak kritik karena dinilai sebagai hal yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleih karena itu, beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap priode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian yuiridis normаtif atau peineilitiаn hukum secara kepustakaan, yaitu dengan cаrа melakukan penelitian terhadap bаhаn pustaka ataupun dаtа sekunder kesimpulannya, periode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia telah menjadi kontroversial dan menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak demokratis dan merugikan rakyat. Namun, terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan diskusi yang lebih lanjut mengenai kebijakan yang tepat untuk mengatasi periode Lame Duck agar tidak merugikan rakyat dan tetap memperbaiki kualitas pemerintahan).
Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut persfektif siyasah dusturiyah
Sagala, Nur Fadilah Putri;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323228
Dalam UUD 1945, secara eksplisit tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara constitutional complaint, karena dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara limitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada Mahkamah Agung sebagai perwujudan negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengunakan pendekatan secara yuridis yang bersifat observatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat dua mekanisme yang ditempuh dalam menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu: mekanisme pengadilan dan meknisme luar pengadilan. Ada dua arti penting mekanisme constitutional complaint dalam penerapannya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, yaitu Constitutional Complaint sebagai kebutuhan teoritis dalam penyelenggaraan negara hukum dan juga Constitutional Complaint sebagai empiris dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam siyasah dusturiyah terdapat lembaga yudikatif merupakan cara, sarana, dan jalan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas fakta kehidupan yang sering mengalami ketidakadilan dan kezaliman atas proses ajudikasi dalam pengadilan. Ketidakadilan dan kezaliman tersebut terjadi sebab adanya hak-hak yang ditindas oleh kebijakan penguasa dalam suatu negara itu sendiri. Siyasah dusturiyah sangat berkesesuaian dengan konsep constitutional complaint. Ini berkesesuaian dengan adanya perlindungan HAM dalam Islam serta wilayah al-mazalim sebagai pengadilan kesewenangan penguasa terhadap rakyat yang mencederai hak rakyat.
Analisis sistem peradilan pidana anak dengan children hearing prespektif fiqh siyasah assyar’iyyah
Fadhillah, Titania;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323076
Membicarakan mengenai strategi penanganan perkara Anak tidak jauh dari usaha penanggulangan kriminalitas Anak. Penelitian ini didasari oleh sistem peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan sampai sekarang ini dengan landasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Mekanisme proses yang dijalankan disamakan layaknya orang Dewasa Walaupun terdapat perbedaan Namun tetap melewati tahap pemeriksaan dan interogasi oleh kepolisian, bahkan sampai tahap penuntutan oleh kejaksaan dalam persidangan di pengadilan. Untuk mencari solusi terkait hal ini ditawarkan nya sistem peradilan anak atau yang disebut children hearing sistem. Berdasarkan kondisi yang demikian, akhirnya penulis ingin melaksanakan kajian mengenai bagaimana children hearing sistem diamati dari Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai strategi children hearing sistem menjadi gagasan baru pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bertujuan menjadi usaha dalam menggapai Restorative justice di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian ini memanfaatkan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menjelaskan jika Children Hearing sistem menjadi memperoleh penyempurnaan Peradilan Pidana Anak khususnya di Indonesia menjadi pengoptimalan dari di versi dalam menggapai Restorative justice, menyelesaikan perkara Pidana Anak di Indonesia. Sistem ini dilihat dengan landasan ideologi Negara, sistem Hukum, dan dari segi HAM yang ada di Undang-Undang NRI tahun 1945, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Evaluasi implementasi periode "lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini
Hasibuan, Mahruzar;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202322854
Di Indonesia, periode Lame Duck masih menuai banyak kritik karena dinilai sebagai hal yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleih karena itu, beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap priode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian yuiridis normаtif atau peineilitiаn hukum secara kepustakaan, yaitu dengan cаrа melakukan penelitian terhadap bаhаn pustaka ataupun dаtа sekunder kesimpulannya, periode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia telah menjadi kontroversial dan menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak demokratis dan merugikan rakyat. Namun, terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan diskusi yang lebih lanjut mengenai kebijakan yang tepat untuk mengatasi periode Lame Duck agar tidak merugikan rakyat dan tetap memperbaiki kualitas pemerintahan).
Analisis sistem peradilan pidana anak dengan children hearing prespektif fiqh siyasah assyar’iyyah
Fadhillah, Titania;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323076
Membicarakan mengenai strategi penanganan perkara Anak tidak jauh dari usaha penanggulangan kriminalitas Anak. Penelitian ini didasari oleh sistem peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan sampai sekarang ini dengan landasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Mekanisme proses yang dijalankan disamakan layaknya orang Dewasa Walaupun terdapat perbedaan Namun tetap melewati tahap pemeriksaan dan interogasi oleh kepolisian, bahkan sampai tahap penuntutan oleh kejaksaan dalam persidangan di pengadilan. Untuk mencari solusi terkait hal ini ditawarkan nya sistem peradilan anak atau yang disebut children hearing sistem. Berdasarkan kondisi yang demikian, akhirnya penulis ingin melaksanakan kajian mengenai bagaimana children hearing sistem diamati dari Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai strategi children hearing sistem menjadi gagasan baru pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bertujuan menjadi usaha dalam menggapai Restorative justice di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian ini memanfaatkan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menjelaskan jika Children Hearing sistem menjadi memperoleh penyempurnaan Peradilan Pidana Anak khususnya di Indonesia menjadi pengoptimalan dari di versi dalam menggapai Restorative justice, menyelesaikan perkara Pidana Anak di Indonesia. Sistem ini dilihat dengan landasan ideologi Negara, sistem Hukum, dan dari segi HAM yang ada di Undang-Undang NRI tahun 1945, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara
Desky, Satria Akbar;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323201
Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, kemudian disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang no 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu methode Omnibus di cantumkan sejak tahapan perencanaan methode ini digunakan dalam penyusunan Peraturan perundang Undangan Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan;(2)Methode Omnibus (3) tahapan penyusunan; (4) tahapan pembahasan; (5) tahapan pengesahan atau penetapan, (6) tahapan pengundangan, dan (7) tahapan penyebarluasan. Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan oleh pembahruan yitu Undang-Undang no 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan dan penyusunan mengunakan Methode Omnibus, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan adanya skema pembentukan prosuk hukum agar pembentukan produk hukum lebih terarah dan terkoordinasi secara formal.
Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009
Selviyati, Selviyati;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323207
Pemilihan Kepala Desa merupakan Pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Khususmengenai pemilihan Kepala Desa di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4Tahun 2009 Tentang Tata cara Pemulihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh. Namun permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum sepenuhnya efektif. Pemelitian ini merupakan penelitian lapanggan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades telah sesui dengan dengan qanun Aceh Noomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh.
Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut persfektif siyasah dusturiyah
Sagala, Nur Fadilah Putri;
Irwansyah, Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323228
Dalam UUD 1945, secara eksplisit tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara constitutional complaint, karena dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara limitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada Mahkamah Agung sebagai perwujudan negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengunakan pendekatan secara yuridis yang bersifat observatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat dua mekanisme yang ditempuh dalam menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu: mekanisme pengadilan dan meknisme luar pengadilan. Ada dua arti penting mekanisme constitutional complaint dalam penerapannya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, yaitu Constitutional Complaint sebagai kebutuhan teoritis dalam penyelenggaraan negara hukum dan juga Constitutional Complaint sebagai empiris dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam siyasah dusturiyah terdapat lembaga yudikatif merupakan cara, sarana, dan jalan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas fakta kehidupan yang sering mengalami ketidakadilan dan kezaliman atas proses ajudikasi dalam pengadilan. Ketidakadilan dan kezaliman tersebut terjadi sebab adanya hak-hak yang ditindas oleh kebijakan penguasa dalam suatu negara itu sendiri. Siyasah dusturiyah sangat berkesesuaian dengan konsep constitutional complaint. Ini berkesesuaian dengan adanya perlindungan HAM dalam Islam serta wilayah al-mazalim sebagai pengadilan kesewenangan penguasa terhadap rakyat yang mencederai hak rakyat.