Abstrak Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam membangun kolaborasi dengan stakeholder untuk menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori Praktik Sosial Bourdieu, melibatkan wawancara mendalam dengan informan terpilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA berhasil membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial staf dan relawan. Kolaborasi stakeholder tersebut mencakup advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diskusi multipihak, serta pendekatan kepada aktor masyarakat. Pemanfaatan modal sosial memungkinkan UPTD PPA memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban KBG, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika birokrasi. Kata kunci: Praktik Sosial, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Kolaborasi Stakeholder, Korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Abstract This study aims to explore the efforts of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of West Sumatra Province in building collaboration with stakeholders to address cases of Gender-Based Violence against women. This research employs a qualitative method using Bourdieu's Social Practice Theory, involving in-depth interviews with selected informants through purposive sampling techniques. Data analysis was conducted thematically based on the Miles and Huberman model. The results indicate that UPTD PPA has successfully established collaboration with local governments, NGOs, and communities by leveraging the social capital of staff and volunteers. This stakeholder collaboration includes advocacy to Regional Apparatus Organizations, multi-stakeholder discussions, and engagement with community actors. The utilization of social capital enables UPTD PPA to provide better protection to Gender-Based Violence victims, despite challenges such as limited resources and bureaucratic dynamics. Keywords: Social Practice, UPTD PPA West Sumatera Province, Stakeholder Collaboration, Gender Based Violence