Articles
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUNA MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA JE’NETALLASA KABUPATEN GOWA
Damayanti, Ratna Ayu;
Syarifuddin, Syarifuddin;
Haerial, Haerial
Jurnal Terapan Abdimas Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI MADIUN
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25273/jta.v5i2.5593
Abstract. Je'netallasa Village, Pallangga Sub-district, Gowa Municipality has made the community as a subject of development, no longer as an object of development in accordance with the "bottom-up" model, and as a consequence the community has participated less in the process and supervision of village development. The purpose of this service is to eliminate doubts from villagers and encourage development effort by empowering the community. Encouraging community’s inclusiveness in the form of “meaningful participation” will create active community’s empowerment in the concept of village development as both planner and supervisor, as well as encouraging factors that influence community’s participation. This service uses the participatory method, where the service provider and a community together find a solution to the problems faced by the community in order to participate in village’s development. The result of this service is the need to establish a creative house as a center of community’s creativity so that the community can engage with village’s programs through synchronizing community’s and village’s programs on an ongoing basis. Abstrak. Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan sesuai dengan model “bottom-up”, dan konsekuensinya masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses dan pengawasan pembangunan desa. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menghilangkan keraguan masyarakat desa dan mendorong upaya pembangunan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Mendorong inklusivitas masyarakat dalam bentuk “meaningful participation” akan menciptakan pemberdayaan aktif masyarakat dalam konsep pembangunan desa baik sebagai perencana maupun pengawas, serta mendorong faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu. Pengabdian ini menggunakan metode berperan serta, dimana pelaku pengabdian dan masyarakat bersama-sama menemukan solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hasil dari pengabdian ini adalah perlunya membentuk rumah kreatif sebagai pusat kreativitas masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat dengan program-program desa melalui sinkronisasi program masyarakat dan desa secara berkelanjutan.
The Role State Sukuk Instruments to Support Halal Industry
Trimulato, Trimulato;
Syarifuddin, Syarifuddin
Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance Vol. 1 No. 1 (2023): Benefit: Journal Of Business, Economics and Finance
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (lppi) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (693.61 KB)
|
DOI: 10.70437/benefit.v1i1.14
The Purpose study describe development state Sukuk, halal industry, and role state Sukuk support halal industry. Method used research is qualitative type literature study. Source data used study is secondary, from data has been previously presented certain institutions. Data from Financial Services Authority, Directorate General Financing and Risk Management Ministry Finance and other. Data collection techniques are literature relevant theme. Data analysis technique used descriptive qualitative, which describes development State Sukuk, development Halal Industry, and role State Sukuk support halal industry. Results showed development state Sukuk instrument 2019 to 2020. Sukuk experienced largest growth PBS type Sukuk with private settlement scheme 214.39%, retail Sukuk 72.93%, PBS auction Sukuk 39.59%. Savings Sukuk decreased -35.76 percent, and SPN-S Sukuk decreased -30.01 percent. State Sukuk can support halal industry, including in terms direct capital, support establishment infrastructure directed towards supporting halal industry, for example, support in terms product marketing strategies and other activities.
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH
Syarifuddin, Syarifuddin;
Fawaid, Imam;
Islam, Faizul
Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 1 (2024): Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35316/iltizam.v2i1.5482
Islamic financial institutions in the midst of society have an important role in helping meet community needs, especially murabaha financing products. Where BMT NU already has a plan that has been designed to achieve common goals, before that product is everything that can be offered to customers to get a good response and be able to satisfy customer needs. And the product offered by the Tlogosari Branch of BMT NU is murabahah financing where the BMT NU provides financing to partners who apply for financing to buy goods but lack funds or even have no funds at all by way of installments. This study aims to find out how the murabaha financing contract is implemented at BMT NU Tlogosari Bondowoso branch and to find out the perspective of sharia economic law on murabaha financing contracts at BMT NU Tlogosari Bondowoso branch. This type of research uses qualitative methods to understand the discussion in question. The result of the discussion is that the implementation of the murabaha financing contract at BMT NU Tlogosari is based on the pillars of murabahah and is permissible because it is in accordance with sharia principles.
ANALISIS TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN TIPOLOGI KECELAKAAN PADA JALAN NASIONAL RUAS JALAN WAWOTOBI - POHARA
Syarifuddin, Syarifuddin;
Magribi, La Ode Muh;
Putra, Adris Ade
Jurnal Manajemen Rekayasa (Journal of Engineering Management) Vol 4, No 2 (2022): Oktober Tahun 2022
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/jmr.v4i2.27300
Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecelakaan lalu lintas berdasarkan tipologi kecelakaan pada jalan nasional ruas jalan Wawotobi-Pohara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi literatur.Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa : (1) tingkat kecelakaan tertinggi pada 2018 sebesar 64 kecelakaan; (2) keparahan dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2016 dengan orang meninggal berjumlah 18 orang; (3) Kecelakaan lalu lintas berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan jumlah rata-rata persentasi kecelakan tiap tahunya sebesar tahunya sebesar 79,5% untuk laki-laki dan 20,5% (4) Kecelakaan lalu lintas berdasarkan waktu kejadian pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi paling banyak pada pukul 14.00-22.00; (5) kecelakaan lalu lintas berdasarkan jenis tabrakannya didominasi oleh tabrak depan; (5) Kecelakaan berdasarkan penyebabnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu manusia , kendaraan dan jalan (6) ruas jalan dan kecematan yang berada di ruas jalan Wawotobi-Pohara tidak memilki daerah rawan kecelakaan; (7) upaya penanggulangan kecelakaan dan perbaikan jalan dengan melakukan perbaikan geomterik jalan, pemasangan marka jalan dan perbaikan struktur jalanKata Kunci: kecelakaan, tipologi, lalu lintas
Pengaruh Kemudahan Penggunaan ERP-SAP Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan Sebagai Variabel Moderasi
Novitasari, Hilda;
Syarifuddin, Syarifuddin;
Indrijawati, Aini
LAND JOURNAL Vol. 5 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47491/landjournal.v5i2.3549
This study aims to examine and analyze the effect of the ease of using Enterprise Resource Planning (ERP) based on System Application and Product (SAP) on employee performance with employees integrity as a moderating variable. The population in this research is all employees who use ERP-SAP at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Region III and Region IV. This research uses a non-probability sampling method with saturation sampling (census) selection technique. Data was collected using a questionnaire to 108 employees and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) and Moderate Regression Analysis (MRA) using Amos 24. The results of this study indicate that ease of use of ERP-SAP has a positive and significant effect on employee performance. Employee integrity has a positive and significant effect on employee performance directly but is unable to moderate the influence of ease of use of ERP-SAP on employee performance.The conclusion obtained is that employees perceptions of the ease of use of the system have an influence on increasing their performance and humans (individuals) are unable to intervene the system to increase their performance. Goal Setting Theory is only able to explain the effect between integrity on increasing employees performance directly
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Hamdi, Muh. Rizal;
Adnan, Idul;
Syarifuddin, Syarifuddin;
Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/ab.v2i2.99
Abstrak Peneletian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana awal sejarah Pemilihan Kepala daerah sejak awal terbentuknya negara Indonesia. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menerbitkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Dalam undang-undang ini kepala daerah ditentukan oleh pusat dan sebagai wakil pemerintah yang ada di daerah kecuali untuk daerah seperti Surakarta dan Yogyakarta. UU. No. 1 Tahun 1945 ini dianggap belum memadai, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini mengatur bahwa Kepala Daerah tingkat Provinsi dipilih oleh Presiden setelah DPRD Provinsi menagajukan minimal dua calon dan maksimal empat calon. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 diubah menjadi Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960. Dalam peraturan ini diatur mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Dimana Kepala Daerah tetap diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri. Pada tahun 2004 terbitlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai koreksi terhadap undang-undang sebelumnya. Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa genealogi pemilihan kepala daerah di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi terbagi menjadi dua tipologi yaitu: 1) pemilihan kepala daerah secara tidak langsung; dan 2) pemilihihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ditentukan oleh pemerintah pusat dan ada yang ditentukan melalui mekanisme penunjukan oleh DPRD kemudian disahkan oleh pemerintah pusat, sementara itu pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum yang melibatkan semua masyarakat yang telah melmiliki hak pilih berdasarkan undang-undang untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerahnya mulai dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Kata Kunci: Dinamika, Pemilihan, dan Kepala Daerah
Menakar Pilkada Tidak Langsung Perspektif Politik Profetik
Hamdi, Muh. Rizal;
Adnan, Idul;
Syarifuddin, Syarifuddin;
Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/ab.v2i2.101
Abstrak Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. UU. No. 22 Tahun 2014. Pasca disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 tersebut terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi, dan akdemisi. Karena dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Silang pendapat dan saling melontarkan argumen tidak bisa terhindarkan lagi. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan pilkada tidak langsung dari sudut pandang politik profetik. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik. Dalam penelitian ini ditepaparkan bahwa Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung oleh rakyat yang tercantum pada bunyi pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bentuk respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi selama pilkada dilakukan secara langsung. Permasalahannya memang terletak ketika pemilihan langsung dirubah lagi menjadi pemilihan secara tidak langsung yang terkesan kembali lagi ke zaman orde lama dan orde baru. Sebagian kalangan berpendapat bahwa itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena keterlibatan masyarakat untuk menentukan pemimpinya merupakan proses kemajuan demokrasi. Pilkada tidak langsung justru akan lebih mencerminkan politik profetik, dimana konflik-konflik antara pendukung tidak terjadi lagi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terpelihara. Masyarakat lebih harmonis dan tentram tanpa harus berkonflik dengan masyarakat lainnya. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah lebih sedikit, sehingga praktik money politics bisa dihidari dan diminimalisasikan. Karena KPK juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan dimensi transendental dalam kehidupan masyarakat supaya saling menghargai antar sesama mahluk Tuhan. Kata Kunci: Dinamika, Pilkada, dan Politik Profetik
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty)
Rizal Hamdi, Muh.;
Adnan, Idul;
Syarifuddin, Syarifuddin;
Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/ab.v2i2.107
Abstrak Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Lahirnya Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan undang-undang tax amnesty yang direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang ini menuai kontroversi sejak mulai proses perancangan sampai proses pengesahan menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini dianggap sangak kental dengan muatan politik. Hal ini bisa dilihat dalam proses perancangan sampai proses pengesahan terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan pengampunan bagi para penggemplang pajak. Pemerintah ingin memberikan ampunan kepada orang-orang yang tidak patuh pajak serta memnyimpan dananya di luar negeri. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan salah satu hasil politik hukum antara pemerintah dan DPR dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan. Draf RUU ini sebelumnya tidak terdapat dalam Prolegnas. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka merespon persoalan yang sedang dihadapi negara Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan. RUU menuai kontroversi dan melalui proses panjang dan alot sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pembehasan yang panjang dan alot tersebut disebabkan bukan hanya materi muatan perundang-undangan, tetapi menyangkut persolan kepentingan-kepentingan politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Semua itu harus dicari titik temu antara semua kepentingan-kepentingan tersebut. Kata Kunci : Politik Hukum, Undang-Undang, Tax Amnesty
PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER (STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA)
Elpipit, Elpipit;
Syarifuddin, Syarifuddin;
Saputra, Wawan;
Muzawir, Muzawir
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59259/ab.v2i2.109
The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both acamedic and gender activist? male views, and it is rarely asked for a famale?s opinion. Based on these studies the research in this article probes the famale?s view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women?s lives in urban areas with her few public duties, wether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the pheemona in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah. The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaahn Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims.
PERSPEKTIF ETIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM AKUNTANSI MANAJEMEN
Endang Tri Pratiwi;
Hamid Habbe, Abdul;
Syarifuddin, Syarifuddin;
Rura, Yohanis;
Irdam Ferdiansah, Muhammad
Journal Economics Technology And Entrepreneur Vol 3 No 02 (2024): ECOTECHNOPRENEUR : JOURNAL ECONOMICS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEUR
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62668/ecotechnopreneur.v3i02.1221
Artificial Intelligence (AI) and Robotic Process Automation (RPA) play a central role in the transformation of accounting and auditing practices. RPA focused on process automation, simplifies regulatory tasks such as data entry, while AI relying on quality of data, involves technologies such as data mining, machine learning, and natural language processing. This paper aims to explore the literature that investigates the ethical impact of artificial intelligence (AI) on management accounting during the adoption process. This paper uses conceptual analysis through a scientific literature approach from reputable journal databases in the fields of accounting, technology and information systems. Data collection was carried out in the period March to May 2024. Based on our literature review, we found that data security, privacy and misuse, accountability, Accessibility, benefits and challenges, and AI transparency and trustworthiness are among the most common ethical risks in the development and use of AI in management accounting. Ethical issues arising from the use of AI in management accounting have three characteristics.