Articles
Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia
Widya Dewi, Norma Yustisia;
Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.48756
ABSTRACTCopyright is a form of legal protection granted by the state for original works. To ensure legal certainty, these works must be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This research aims to analyze the function of authentic deeds as protective instruments for copyright holders in Indonesia using a normative juridical approach. The findings reveal that copyrights can be transferred to other parties, who then become the copyright holders. This transfer is formalized through written agreements in the form of authentic deeds prepared by a Notary. Authentic deeds serve as primary written evidence in legal proceedings and play a crucial role. The clauses drafted by Notaries provide legal protection and serve as a basis for claims or dispute resolution.Keywords: Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright.ABSTRAKHak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh kepastian hukum, karya tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama dalam persidangan dan memiliki peran penting. Klausul yang disusun oleh Notaris dalam perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum serta dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa.Kata Kunci: Akta Otentik; Instrumen Pelindung; Hak Cipta
Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung
Alawi, Indriani Citra;
Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50311
ABSTRACTIncreasing Regional Original Revenue (PAD) can be achieved through the collection of Public Roadside Parking Service Fees. The roadside parking fees in Bandar Lampung City are regulated under Bandar Lampung Mayor Regulation Number 13 of 2017 concerning General Service Fees. This study aims to evaluate the effectiveness of roadside parking service fee collection and identify its inhibiting factors. A normative juridical approach was employed, utilizing secondary data supported by interviews conducted with the Regional Transportation Agency (UPT) of Bandar Lampung City. The findings indicate that the collection of roadside parking service fees is ineffective, as revenue targets set by the Bandar Lampung City Government have never been met. This issue arises from both internal and external factors.Keywords: Effectiveness; Service Fees; ParkingABSTRAKDalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu dengan adaya pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir tepi jalan umum Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Retribusi Jasa Umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas dari Retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum dan mengetahui faktor penghambatnaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis. Jenis data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh hasil Wawancara yang dilakukan dengan UPT Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukan kurang efektivitasnya hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pendapatan retribusi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan Peemerintah Kota Bandar lampung. Hal ini di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal.Kata Kunci: Efektivitas; Retribusi Pelayanan; Parkir
Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan
Yudistiara, Danti;
Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52340
ABSTRACTThe Law on Information and Electronic Transactions and the Ministerial Regulation on the Implementation of Systems and Electronic Transactions guarantee that electronic transactions have clear legal force. This research article discusses the proof of electronic land certificates and the power and legal provisions for proving electronic certificates in court. The research method used is normative juridical in which research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study it was concluded that electronic land certificates in proving in court have a position as strong and valid evidence in the law of registration of land rights in Indonesia. The legal strength of electronic land certificates is valid based on procedural law provisions in IndonesiaKeyword: Legal Force; Electronic Land Certificate. ABSTRAKUndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menjamin bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Artikel penelitian ini membahas mengenai pembuktian atas sertipikat tanah elektronik dan kekuatan serta ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sertipikat tanah elektronik dalam pembuktian di pengadilan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pendafaran hak atas tanah di Indonesia sebagaimana sertipikat tanah konvensional. Kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik bersifat valid berdasarkan ketetapan hukum acara di Indonesia.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Sertipikat Tanah Elektronik
Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa’rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja
Sari, Ita Purwita;
Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42383
AbstractInheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance problems in Indonesia often occur in every region, such as in Toraja, there is a form of inheritance distribution pa'rinding which is the giving of inheritance based on animal sacrifices at the time of the death ceremony of the testator. The problem is how the position of heirs pa’rinding inherits based on Toraja customary inheritance law and whether the decision of the Makale District Court panel of judges Number: 3-PDT.G-2015-PN.MAK regarding the position of heirs pa'rinding is appropriate or not according to customary inheritance law Toraja. This research method uses normative juridical, using secondary data through library research and primary data as complementary data conducted by interviews and qualitative data analysis with deductive conclusions. The position of heirs pa'rinding in Toraja is legally recognized and the heirs who are entitled to pa'rinding are those who are biological children of the heirs including adopted children. Court Decision Number 3-PDT.G-2015-PN.MAK is not in accordance with the provisions of customary inheritance law in Toraja regarding inheritance pa'rinding.Keywords: adat inheritance law; toraja adatAbstrakPermasalahan waris di Indonesia sering terjadi di setiap daerahnya, seperti di Toraja dikenal bentuk pembagian warisan secara pa’rinding yang merupakan pemberian harta warisan didasarkan oleh pengorbanan hewan pada saat upacara kematian pewaris. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pa’rinding mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja serta apakah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 3-PDT.G-2015-PN.MAK tentang kedudukan ahli waris pa’rinding sudah sesuai atau tidak menurut hukum waris adat Toraja. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dara primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara dan analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kedudukan ahli waris pa’rinding di Toraja diakui secara sah keberadaannya serta ahli waris yang berhak melakukan pa’rinding adalah mereka yang merupakan anak kandung dari pewaris termasuk anak angkat. Putusan Pengadilan Nomer 3-PDT.G-2015-PN.MAK tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris adat di Toraja mengenai pewarisan secara pa’rinding.Kata kunci: hukum waris adat; adat toraja
Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN
Rizaldy, Aldy Ferdinand;
Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41784
AbstractThe authority of a Notary, serving as a public official to meet citizens' needs for authentic evidence, undergoes oversight by the Notary Supervisory Council at regional and central levels. However, Constitutional Court Decision No.49/PUU-X/2012 has limited the Notary Regional Supervisory Council's oversight, eliminating its approval requirement in the investigative phase of legal proceedings. This study investigates the legal protection for notaries during investigations post the mentioned decision and analyzes the impact of Article 66 of Law Number 2 Year on the Notary Regional Supervisory Council's position within the legal framework. Using a normative juridical research method with primary data sources from legislation and secondary sources from literature studies, the qualitative data analysis reveals a lack of legal protection for the Notary Regional Supervisory Council after Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012. Consequently, the authority of the Notary Supervisory Council is restricted, preventing it from issuing recommendation letters for the investigative process.Keywords: notary; supervision; legal protection AbstrakMunculnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum didasari oleh adanya keperluan warga negara terkait alat bukti otentik. Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris baik tingkat daerah hingga pusat. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 maka Majelis Pengawas daerah Notaris wewenangnya hanya terbatas pada pengawasan saja, sehingga dalam proses peradilan dalam hal penyidikan tidak membutuhkan disetujui dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi proteksi hukum untuk notaris atas pemeriksaan penyidikan yang dikerjakan oleh penyidik pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Kemudian dalam riset akan melihat eksistensi Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilihat dari peraturan perundangan. Metode Penelitian yang digunakan ialah studi hukum Yuridis Normatif. Riset ini menggunakan sumber data primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber bahan sekunder. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan ialah Analisa data kualitatif. Hasil penelitiannya ialah tidak adanya proteksi hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris bagi Pejabat Notaris pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012. Hal ini membawa konsekuensi yuridis pada wewenang Majelis Pengawas Notaris yakni tidak berhak mengeluarkan surat rekomendasi lagi untuk proses penyidikan.Kata kunci: notaris; pengawasan; perlindungan hukum
Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya
Hasan, Winda Lestari;
Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42386
AbstractThe granting of power is an agreement that a person gives power to another person, to receive and carry out an affair. This research aims to specify and explain the responsibilities of someone who is given power in exercising their power. This study used a normative juridical approach, by analyzing qualitative descriptive data. The result revealed that the responsibility of the power of attorney consists of two aspects, namely aspect of freedom of contract and aspect of legislation that regulates the obligations of a power of attorney.Keywords: liability; authorization; negligence AbstrakPemberian kuasa ialah sebuah perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa ke orang lain, guna menerima serta menjalankan suatu urusan. Penelitian berikut bertujuan guna mengidentifikasi serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab dari seseorang yang diberikan kekuasaan dalam menjalankan kuasanya. Jenis penelitian berikut menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dari penerima kuasa mencakup dua aspek yakni aspek kebebasan berkontrak serta aspek perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban seorang penerima kuasa.Kata kunci: tanggung jawab; pemberi kuasa; kelalaian
Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia
Noviandra, Nabila;
Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42305
AbstractIndonesia, as one of the countries pursuing economic development, continues to strive to improve the quality of its economy, one of which is to become a country aware of the development of digital technology in the industrial revolution 4.0. Of course, in the process of economic development, one of which is increasing the ease with which the community can obtain credit through the existence of a fiduciary guarantee institution, where the regulation regarding fiduciary guarantees is one of those affected by the technological advances of the industrial revolution 4.0. Dynamic policy changes are required to keep up with the times so that people can accommodate their needs. The goal of this paper is to investigate the impact of the Fourth Industrial Revolution on fiduciary guarantees, as well as the challenges associated with the digitalization of fiduciary policies. As a result, the most recent fiduciary policy has accommodated the most recent technology in order to keep up with the 4.0 industrial revolution.Keywords: fiduciary policy; digitalization; industrial revolutionAbstrakSebagai salah satu negara yang berupaya untuk melakukan pembangunan ekonomi, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ekonominya, salah satunya adalah menjadi negara yang sadar akan perkembangan teknologi digital revolusi industri 4.0. Tentunya, dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, salah satunya adalah meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan kredit dengan adanya lembaga jaminan fidusia, yang mana peraturan mengenai jaminan fidusia ini merupakan salah satu yang terdampak dari adanya kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 ini. Penyesuaian kebijakan yang dinamis untuk mengikuti perkembangan jaman memang diperlukan supaya masyarakat dapat terakomodir kebutuhannya. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami dampak oleh karena perubahan revolusi industri 4.0 terhadap digitalisasi kebijakan fidusia dan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan digitalisasi kebijakan fidusia. Hasilnya bahwa kebijakan fidusia yang terbaru sudah mengakomodir teknologi yang terbaru guna mengikuti revolusi industri 4.0.Kata kunci: kebijakan fidusia; digitalisasi; revolusi industri
Tugas Manjelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Umum Notaris
Panarai, Natalia Silfania;
Santoso, Budi
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 4, No 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/pamali.v4i3.2343
Introduction: In the current era of globalization, the presence of Notary services in the development process is increasing. Therefore, in carrying out the position of Notary, it is necessary to supervise and provide guidance so that the Notary can carry out the duties and functions of his position optimally. Supervision and guidance is carried out by the Regional Supervisory Council. However, in its implementation, there are still many Notaries who commit violations both regarding Notarial behavior and the implementation of the Notary's position, apart from that the large area of Malang Regency creates obstacles to the supervision process.Purposes of the Research: Questioning how the Supervision Pattern of the Regional Supervisory Council and whether the supervision of Notaries carried out by the Regional Supervisory Council to Notaries has been carried out effectively.Methods of the Research: This research uses an empirical juridical approach.Results of the Research: The results of this research indicate that the implementation of supervision and guidance by the Regional Supervisory Council has been effective. This can be seen through the supervision pattern carried out by the Regional Supervisory Council, namely by holding regular meetings 1 (one) time every month, providing physical and electronic notifications to notaries, having procedures for handling notaries who are reported by the public, holding internal hearings. Explain the Regional Supervisor to decide on sanctions imposed on Notaries, Provide special rules to Notaries to install CCTV and finger print at the Notary's office in order to minimize violations.
KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM SISTEM PENGEMBANGAN E-COMMERCE DARI SEGI KEPERDATAAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
Marbun, Bachtiar;
Santoso, Budi;
Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.12.2.94-108
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kedudukan pemerintah dalam sistem pengembangan e-commerce dengan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan e-commerce dan menciptakan perspektif sipil untuk mengembangkan sistem dari segi keperdataan berdasarkan asas kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum: bahan primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menganalisis bahan-bahan yang digunakan di perpustakaan, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keperdataan, peran pemerintah dalam pengembangan sistem e-commerce didasarkan pada asas kepastian hukum yang diatur pada edisi ke-7 dengan Kode Dagang 2014. Peraturan E-Commerce memberikan pemahaman yang jelas tentang Sistem Transaksi Elektronik (PMSE).
Pembuatan pupuk organik berbahan baku limbah kotoran sapi dan pelepah kelapa sawit: Utilization of cattle dung and palm oil fond as a raw material of compost
Saragih, Evi Warintan;
Santoso, Budi;
Purwaningsih, Purwaningsih
IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Peternakan Universitas Papua
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46549/igkojei.v5i4.504
ABSTRACT Utilization of farm waste become a product that has economic value is one of solution to reduce environmental pollution. Community services activity has been carried out in Majemus Village on utilizing farm waste as row material of compost. This activity aimed to apply simple appropriate technology to manage farm waste to be compost that could support farming system in this village. The waste consists of palm frond waste and cattle manure. The participant of this activity were the farmers and student of Animal Husbandry of Papua University. Participatory Rural Approach (PRA) method has been applied to carry out the activity. The participants received waste management knowledge and involved in the compost production. All the participants were actively engangged from beginning till the end of the activity. There was improvement in the knowledge and skill on waste management and compost production. The compost was accordingly meet the Indonesia compost standart. Business analyses indicated the compost production is liable as a source of income and considered profitable. Keywords: Cattle manure;Compost;Fertilizer;Oil palm; Waste ABSTRAK Pemanfaatan limbah peternakan dan pertanian menjadi produk berdayaguna dan bernilai ekonomis merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di Kampung Majemus bertujuan untuk menerapkan teknologi tepat guna pengolahan limbah peternakan dan perkebunan menjadi pupuk kompos yang akan menunjang kegiatan pertanian masyarakat di kampung ini. Kegiatan PkM ini melibatkan kelompok tani/ternak Sumber Rejeki dan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Papua peserta praktik kerja lapang yang berlangsung selama satu minggu. Kegiatan dilakukan menggunakan metode pendekatan Participatory Rural Approach (PRA) yaitu suatu metode pendidikan kepada masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, demonstrasi/percontohan (demplot) dan pendampingan. Kegiatan ini mencakup penyuluhan dan praktik pembuatan kompos. Hasil kegiatan PkM menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta kegiatan dalam pengelolaan limbah dan pembuatan kompos. Masyarakat terlibat secara aktif pada seluruh kegiatan dan kelompok tani ternak melakukan praktik pembuatan kompos secara mandiri setelah kegiatan selesai. Kompos yang dihasilkan pada kegiatan ini memenuhi standar kualitas kompos sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil analisis usaha menunjukkan bahwa kegiatan ini layak dilanjutkan dan dipertahankan karena dianggap menguntungkan. Kata kunci: Feses sapi; Kelapa sawit; Kompos; Limbah; Pupuk.