Articles
Criminal Law Sanctions for Illegal Logging of Forests Carried Out by Corporations Based on Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage
Ismaidar Ismaidar;
T. Riza Zarzani;
Arnovan Pratama Surbakti
International Journal of Sociology and Law Vol. 1 No. 3 (2024): August : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijsl.v1i3.109
Forest areas are open natural resources that have potential and an important role in supporting human needs. However, as time goes by, natural resources in the forestry sector are starting to decline due to the large number of business entities or corporations carrying out illegal logging activities. If this is allowed to continue continuously, damage to Indonesia's forests will increase and will have a major impact on the economy due to decreased state income. The research method used in this research is a normative legal method which examines Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and other laws as research material by taking a statutory approach (Statute Approach) obtained from literature studies ( Library Research). This research aims to determine the impact of illegal logging carried out by corporations and to determine criminal legal sanctions for illegal logging carried out by corporations based on Law number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage. From the problem formulations above, it can be concluded that corporate crime resulting from illegal logging activities is a major crime and is very dangerous and threatens the lives of humans, animals and plants.
Application Of Criminal Law Against Corporations For Criminal Actions Of Tax Evavasion Based On Law Of The Republic Of Indonesia Number 28 Of 2007 Concerning General Provisions And Procedures For Taxation
Ismaidar Ismaidar;
T. Riza Zarzani;
Muhammad Faiz Hadi
International Journal of Sociology and Law Vol. 1 No. 3 (2024): August : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijsl.v1i3.116
Constitutionally, tax collection is regulated in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which confirms that taxes and other coercive levies are for state needs as regulated by law. Tax regulations themselves are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. Tax is an official state levy on taxpayer citizens. What is meant by taxpayer is an individual or entity including taxpayers, tax holding agents and tax collectors who have tax rights and obligations in accordance with the provisions of tax laws and regulations. As time goes by and the development of economic globalization, there is a lot of potential for crimes or crimes in the economic sector committed by corporate business actors. The difficulty of holding corporations criminally liable results in many material and immaterial losses to the state. However, criminal liability in the form of strict liability can provide a solution to this problem. Where full corporate criminal liability (strict liability) states that corporations can be held criminally liable. This research uses normative research methods by taking a statutory approach and a conceptual approach. The data obtained in this research was through literature study by collecting data from secondary legal materials, namely primary data, secondary data and tertiary data related to the problem formulations that will be discussed in this research. Then the data obtained is analyzed and described qualitatively. The aim of this research is to determine the modus operandi of perpetrators in committing criminal acts of tax evasion based on Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures and to find out how criminal law is applied to corporations for criminal acts of tax evasion based on Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.
Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam
Purba, Jose Fernando Seven;
Zarzani, T Riza
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke dalam rumah tahanan pun tetap mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) sangat penting untuk di jalankan, perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistemmatis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam sistem pembinaan terhadap anak di lembaga pembinaan khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 61 ayat (2), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang perlindungan anak dimana dalam sistem pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu juga dengan narapidana yang memiliki cacat mental atau fisik juga berhak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum atau hilang kemerdekaan sesuai dengan minat dan bakatnya
Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)
Antonius, Agam Saputra;
Saragih, Yasmirah Mandasari;
Zarzani, T. Riza
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8954
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pancur batu Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis (social legal approach). Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pemasyarakatan dapat dicapai yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar jadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam hal pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Gemilang, Gilang;
Ismaidar, Ismaidar;
Zarzani, T. Riza
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10027
Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan usaha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikan korporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi dalam perkembangannya korporasi juga melakukan tindak kejahatan yang seringkali merugikan, tidak hanya kepada masyarakat bahkan juga negara dirugikan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yaitu pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk ditanggulangi dikarenakan sulitnya untuk mengusut dan menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebabkan karena korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal baru yang tercantum di dalam perundang-undangan, yang kemudian proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Karena berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Menggunakan System Boarding School)
Chair, Achmad;
Rahmayanti, Rahmayanti;
Zarzani, T. Riza;
Sukarwoto, Sukarwoto;
Diriyanti, Susi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11032
Perilaku kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di lingkungan pendidikan masih banyak dijumpai di berbagai sekolah dan universitas, khususnya di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem sekolah berasrama (boarding school). Penelitian ini bertujuan untuk melihat terkait dengan faktor yang melatarbelakangi perilaku kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di lingkungan pendidikan. Selain menganalisis faktor yang melatarbelakangi kekerasan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak kekerasan di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem sekolah berasrama dapat terjadi, cara pencegahannya dan juga kendala yang dihadapi dalam upya pencegahan tindak pidana kekerasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui literatur dari berbagai jurnal, buku dan website yang sesuai dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan senior ke junior di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem pesantren atau asrama. Dengan demikian untuk dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap junior di lingkungan pendidikan dengan sistem asrama atau pesantren perlu dilakukan evaluasi yang mendalam mendalam mengenai pentingnya pendidikan dengan sistem pesantren (boarding school) terkait dengan mutu pendidikan.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis oleh Dokter yang Bertugas Di Rumah Sakit
Zarzani, T. Riza;
Ismaidar, Ismaidar;
Sirait, Abdur Rahman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11041
Rumah sakit bukan semata tempat praktik pelayanan kesehatan namun memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Subyek hukum rumah sakit berbentuk korporasi yang berbadan hukum. Karakteristik badan hukum korporasi rumah sakit mempunyai perbedaan dengan korporasi lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh struktur organ korporasi rumah sakit yang membedakan pemilik, organisasi manajerial dan pelayanan. Malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dimana akibat dari kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan mengkaji aspek hukum pidana dalam hukum kesehatan tentang malpraktik, teori dan pendapat ahli untuk usulan kebijakan hukum yang lebih baik. Melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktek di rumah sakit, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medis di rumah sakit dan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi atas terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa pelayanan dalam rumah sakit sangat bertumpu pada pelayanan dokter karena berperan penting dalam fungsi memberi pelayanan kepada pelanggan rumah sakit. Dalam melakukan profesinya, dokter dituntut harus mematuhi kode etik kedokteran yaitu ilmu kedokteran mutakhir, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.
Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank
Ismaidar, Ismaidar;
Zarzani, T. Riza;
Habeahan, Delianto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11348
Korporasi adalah badan hukum yang memiliki organ menjalankan bisnis yang terdiri dari manajemen dan karyawan perusahaan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan tidak luput dari oknum pemangku kepentingan yang melakukan perbuatan melanggar hukum di dunia perbankan. Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dapat dituntut dimuka hukum dan diadili apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya bank diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk-bentuk kejahatan dan dasar hukum kejahatan di perbankan, serta bagaimana proses penegakan hukum terhadap bank sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada undang-undang, jurnal, artikel dan buku. Penelitian kualitatif ini disusun secara deskriptif dengan tujuan menganalisis bentuk-bentuk kejahatan dan dasar hukum kejahatan perbankan, serta mengetahui proses penegakan hukum terhadap bank sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Apabila ada pegawai atau karyawan bank yang melakukan kejahatan maka pertanggungjawaban pidana akan dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi dengan catatan korporasi mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya.
Implementasi Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lubuk Pakam
Jumaga Sihombing;
Mhd. Azhali Siregar;
T. Riza Zarzani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4459
The coaching system for drug convicts is carried out in correctional institutions, where Correctional Institutions are a form of criminal punishment (imprisonment). In the rehabilitation process, victims of narcotics abuse are not objects but subjects. Criminal punishment (punishment) is not merely giving suffering to deter, but an element of guidance and coaching with the aim that lawbreakers can realize their mistakes and not repeat their actions again, and can return to society and carry out their social functions properly. The purpose of this study was to find out the concept of fostering convicts through rehabilitation, Implementation of Rehabilitation of Narcotics Prisoners in Lubuk Pakam Class II B Prison, Effectiveness of implementing Narcotics Rehabilitation in Lubuk pakam Class II B. This research is included in the descriptive research with the type of empirical juridical research using qualitative analysis methods.From the results of the research it is known that the concept of rehabilitation in the process of coaching prisoners is aimed not only at the mentality of prisoners but also treating dependence on narcotics themselves so that prisoners can recover physically and mentally. Implementation of rehabilitation is based on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and several rules for the implementation of rehabilitation, the Implementation of Fehabilitation in the Class IIB Lubuk Pakam Penitentiary includes medical rehabilitation and social rehabilitation. The implementation of medical rehabilitation includes the Health Examination Stage, the Detoxification Stage, the mental and emotional stability stage of the sufferer. While social rehabilitation includes personality development and independence development and the application of medical rehabilitation and social rehabilitation at the Lubuk Pakam Class IIB Penitentiary is quite effective in reducing the repetition rate (recidivist) of convicts who have completed their sentence, convicts who have served a period of detention have recovered from dependence on narcotics, but the environment outside the prison can affect the re-use by inmates.
Dimensions Of Corporate Crime
T. Riza Zarzani;
Ismaidar Ismaidar;
Wildan Fahriza
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.72
corporation is a group of people and/or assets that are organized, whether legal entities or non-legal entities. Corporate crimes that occur in Indonesia are quite an important note in law enforcement in Indonesia. The discussion of corporate crime is very different from crimes that occur in general (as regulated in the Criminal Code). The problem formulation in this research is the dimensions of corporate crime. And the aim of the research based on the problem formulation above is to determine and analyze the dimensions of corporate crime. This research method is analytical descriptive research which is research to describe and analyze existing research and is included in the type of library research which will be presented descriptively. Corporate crime has special characteristics when compared to other types of crime. The general view has at least 2 (two) main characteristics, namely Non Violent (non-violent) and Corrosive effect (damaging moral standards). Corporate crime is essentially an act that is condemned by law. Its existence is an act prohibited by any law. Therefore, the understanding of corporate crime can be divided based on the understanding of corporate crime as organized crime because it involves all aspects and parts of the corporation, as transnational crime because the scope of acts carried out is not only in one country but across countries . As a white collar crime considering that corporations are parties who have an important position and have certain economic power in society.