Articles
KAJIAN YURIDIS VALIDITAS HUKUM APLIKASI GET CONTACT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2016
Santri, Nafadilla Dwi;
Zarzani, T. Riza;
Hasibuan, Syaiful Asmi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2049
Kehadiran aplikasi di ponsel bernama Get contact memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan kita untuk mengetahui siapa nama pemilik nomor handphone tersebut, sehingga memudahkan untuk mengetahui apakah nomor tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Dampak negatifnya adalah hak privasi konsumen (kerahasiaan data) dilanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya pemberian informasi pribadi konsumen pada aplikasi get contact. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Sebuah aplikasi get contact menurut analisa penulis tidak legal atau illegal dalam memberikan informasi pribadi milik konsumen, karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) sebagai instansi yang berwenang harus mengambil tindakan tegas, yaitu berupa pemblokiran atau tuntutan ganti rugi ke pengadilan untuk mewakili negara demi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)
Sepatia, Ribka;
Zarzani, T. Riza;
Purba, Melki
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1996
Fenomena perjudian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan menggunakan teknologi atau judi online untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin banyaknya pengguna alat komunikasi elektronik berbasis internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku website judi online dengan perkara no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, ketentuan hukuman terhadap pelaku pembuat website untuk dijadikan judi online dalam hal no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pembuat website yang digunakan untuk judi Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang digunakan untuk judi online dalam perkara no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn didasarkan pada pertimbangan hakim di atas, jika berkaitan dengan teori relatif atau teori tujuan (teori doel) maka seharusnya dalam memaksakan suatu kalimat bukan untuk memenuhi tuntutan absolut dari hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
Bistara Sembiring, Ivan Aditya;
Krisna, Robi;
Zarzani, T. Riza
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2091
Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkenaan dengan yang dimaksud dengan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 yaitu :“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan. Negara Indonesia berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Perlindungan Anak pada proses Peradilan Pidana Anak tercantum pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, dan 62. Berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan anak diatur pada KUHP Pasal 363 ayat 1 ke-5. Dalam pertanggung jawaban tindak pidana, anak tidak seluruhnya berupa pemidanaan. Dalam menjalani proses pemidanaan anak diberikan hak-hak yang sebagaimana di atur pada Pasal 4 butir (a) sampai (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Dalam konvensi-konvensi internasional telah mengatur mengenai Perlindungan Anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam proses Peradilan Pidana. Pelaku tindak pidana anak di proses sampai ke pengadilan namun putusanya hakim penyelesaian berdasarkan diversi dan di haruskan untuk rehabilitasi agar anak memperoleh kesejahteraan dan mengupayakan agar tidak ada lagi kasus-kasus anak yang bermasalah dengan hukum pihak pengadilan memberikan putusan untuk di rehabilitasi dengan demikian penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak di pidana tetapi di upayakan adanya penyelesaian secara musyawarah dan tidak di pidana.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI
Semarta PA, Harianto Frans;
Medaline, Onny;
Zarzani, T. Riza
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1997
Dimasalalu,hukumananak-anaksamadenganhukumanorangdewasa.Halinimenyebabkankondisipsikologisanakmulaidaripenyelidikan,penyidikandanpersidanganterganggukarenaseringkalidiintimidasiolehaparatpenegakhukum.Denganketentuantersebut,lahirlahUndang-UndangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilanAnak.SalahsatureformasidalamUUSistemPeradilanPidanaAnakmensyaratkanpenyelesaianperkarapidanaanakdengandiversi.Berdasarkanhasilpenelitianbahwakonsepsitindakpidanaterhadapanak-anakyangberkonflikdenganhukumdiIndonesiaberbedadengantindakpidana dengan tindak pidanakepadaorangdewasa.Anak-anakdiberihukuman yang palingringandansetengahdarihukumanpidana atas tindakpidanaorangdewasa.Bahwapertanggungjawabanpidanabagianak-anakyangterjeratdalamperkarapidanamenurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Untuk Anak masih dilakukan tetapi dengan sanksi hukum yang berbeda dari orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak adalah upaya ultimumremedium, yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak-anak adalah upaya hukum terakhir setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan anak. Bahwa konsep penegakan hukum pidana terhadap anak-anak yang terjebak dalam perkara pidana melalui diversi sebenarnya tidak semua sudah menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih ada hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anak yang berurusan dengan hukum.
SENGKETA LAHAN DI PUNCAK SIOSAR 2000 : PENYELESAIAN BERDASARKAN ANALISA PENDEKATAN HUKUM DAN SOSIAL
Sembiring, Brema Risdianto;
Zarzani, T. Riza;
Aspan, Henry
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2095
Persoalan Hukum Sengketa merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Sengketa lahan perkebunan antara masyarakat sekitar atau masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang ijin dari usaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah sangat sering terjadi di Tanah Karo. Salah satu sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Karo yakni Sengketa lahan PT BUK ( Bibit Unggul Karbiotek ) dengan petani puncak siosar 2000. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah mengenai penyelesaian sengketa lahan puncak siosar 2000 antara masyarakat dengan PT BUK melalui pendekatan hukum dan sosial.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
Halim, Gusni;
Zarzani, T.Riza;
Aspan, Henry
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2054
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Namun dewasa ini sering terjadi tindak pidana penggelapan kantor yang dilakukan oleh pegawai bank seperti penggelapan dana nasabah dan/atau pemalsuan pembukuan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum melalui kajian terhadap dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hasil analisis penulis bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang khusus mengatur tindak pidana di bidang perbankan. di Indonesia tidak boleh mengacu pada ketentuan Pasal 374 KUHP.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KECURANGAN DALAM UJIAN PENERIMAAN POLRI DI POLRES TANAH KARO
Priyatna, Escha Gusnadhi;
Zarzani, T. Riza;
Aspan, Henry
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2052
Penerimaan anggota Polri secara professional merupakan keharusan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Polri menggunakan sistem face recognition (perekaman wajah) untuk mencegah terjadinya kecurangan saat melakukan ujian penerimaan Polri. Melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan pada pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 penggunaan face recognition merupakan upaya yang dilakukan Polri dalam mencegah kecurangan saat ujian penerimaan Polri. Mulai tahun 2022 Kepolisian resort tanah karo telah menerapkan sistem face recognition sebagai perekam wajah untuk validasi keaslian identitas diri peserta ujian penerimaan Polri.
The Role Of The Class Iib Tanjung Pura Detention Center In Carrying Out Rehabilitation Of Women As Prisoners
Anugrah Kesatria Kaban;
T. Riza Zarzani
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijls.v1i2.28
The importance of rehabilitation for addicts or victims of drug abuse is to heal the physical, mental and mental conditions for addicts and victims of drug abuse. It isvery likely that addicts experience health problems as a result of drug abuse, so that the existence of rehabilitation services or health services will be able to improve the quality of life of addicts or drug abusers. The purpose of this study was to find out the legal regulations regardingrehabilitation, implementation of rehabilitation for narcotics convicts in class IIB Tanjung Pura and the role of class II Bprison in tanjung Pura in rehabilitating fostered residents. This research is included in the descriptive research with the type of empirical juridical research using qualitative analysis methods. From the results of the study it is known that the legal basis and regulations related to the rehabilitation of convicts who abuse narcotics are Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 46 of 2012 concerning Procedures for Implementing Medical Rehabilitation For Addicts, Abusers, and Victims of Narcotics Abuse. SEMA Number 4 of 2010, Concerning Placement of Abusers, Victims of Abuse, Narcotics Addicts Into Medical and Social Rehabilitation Institutions and SEMA Number 3 of 2011 concerning Placement of Victims of Narcotics Abuse in Institutions of Medical and Social Rehabilitation. Rehabilitation in Class IIB Tanjung Pura Detention Centre is carried out in the form of medical rehabilitation, non-medical rehabilitation and social rehabilitation with stages in the form of providing initial information and screening and assessment and In carrying out the rehabilitation of inmates by the Tanjung Pura detention Centre Class IIB it has an impact There is a change in behavior and mentality, The emergence of awareness to stop consuming drugs, the emergence of obedience in worship and the percentage of awareness of drug addicts has increased
Implementation of Protection of Spiritual Needs for Indonesian Citizens in the Class IIB Detention Home, Tanjung Pura
Arief Septiawan;
T. Riza Zarzani
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijls.v1i3.68
The spiritual and physical care of prisoners is very influential in life, starting from religious life and health. This formation means that all efforts are made to raise awareness and always maintain regularly the existence of religious and health values, with the aim that human behavior always remains within the norm. -good norms. The aim of this research is to find out the implementation of spiritual and physical care for prisoners at the Class IIB Tanjung Pura Narcotics Correctional Institution, the obstacles in implementing spiritual and physical care for prisoners at the Class IIB Tanjung Pura Detention Center and the efforts of the Class IIB Tanjung Pura Detention Center to overcome obstacles in the implementation of spiritual and physical care for prisoners. This research is included in descriptive research with the type of Normative juridical research using qualitative analysis methods. From the results of the research, the Class IIB Tanjung Pura Detention Center fulfills the rights of inmates in the form of providing spiritual care for inmates in the form of religious formation activities and the implementation of worship, while the implementation of physical care in the form of maintaining body fitness through morning exercise, sports, channeling hobbies through art. , recreation with family visits as well as support in providing proper and adequate nutrition and health care. The obstacles experienced by the Class IIB Tanjung Pura Detention Center in fulfilling the right to spiritual and physical care include the limited budget of the Class IIB Tanjung Pura Detention Center, human resources in terms of quality and quantity, and the facilities at the Class IIB Tanjung Pura Detention Center are inadequate. The efforts of the Class IIB Tanjung Pura Detention Center to overcome obstacles in implementing spiritual and physical care for prisoners include maximizing the use of the budget of the Class IIB Tanjung Pura Detention Center, providing training and using the services of lecturers, maximizing the facilities of the Class IIB Tanjung Pura Detention Center.
Legal Responsibility For Corporations Regarding The Crime Of Illegal Fishing In Indonesia
T. Riza Zarzani;
Ismaidar Ismaidar;
Welli Nirpa Pasaribu
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijls.v1i3.93
Indonesia is known as the largest archipelagic country in the world and is recognized as having a maritime territorial area that is almost equal to its land area. Indonesia's territorial waters contain abundant potential fishery resources and marine diversity, making it known as a maritime country. Illegal fishing is an activity or fishing activity that is contrary to a country's laws or international regulations, where the majority of perpetrators are corporations. Illegal fishing practices have a tremendous impact on marine sustainability, causing huge losses to the country. The occurrence of illegal fishing is caused by weak law enforcement and supervision in Indonesian waters and the authorities' indecisiveness in handling illegal fishing perpetrators. Understanding illegal fishing and crimes committed by corporations should be a strong basis for every legal practitioner to process and impose appropriate and correct sanctions on every perpetrator of illegal fishing or corporate crime perpetrators. The method used in this research is a normative legal research method sourced from primary data, namely the Criminal Code (KUHP), Law Number 45 of 2009 in conjunction with Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), secondary data and tertiary data based on regulations relating to fisheries and corporate crimes. The data collection method is qualitative descriptive analysis with literature study using a statute approach. This research aims to determine the factors that cause the crime of illegal fishing in Indonesia, the legal responsibility of corporations related to the crime of illegal fishing in Indonesia and the efforts made to prevent or eradicate the occurrence of criminal acts. illegal fishing in Indonesia.