Articles
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup
Wijaya, Hendra;
Santoso, Budi;
Azhar, Muhamad
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i1.38863
Abstract The purpose of this research is to identify juridical arrangements regarding the crime of environmental pollution in Indonesia and to specifically examine the responsibility for environmental pollution crime according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. By using normative legal research methods, it can be concluded, that: 1. How environmental pollution is carried out by Corporations, 2. In terms of criminal liability for environmental pollution, the parties that can be accounted for are not only individuals, but also corporation such as for example a business entity. This is confirmed in Articles 116-118 of Law No. 32 of 2009.  Keywords : environment; responsibility; corporation; pollution AbstrakTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai pengaturan yuridis mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia dan untuk secara spesifik mengkaji mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa : 1. Bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi, 2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.  Kata kunci : lingkungan hidup; pertanggungjawaban; korporasi; pencemaran
Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020)
Huda, Asrul;
Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42712
AbstractIn the case of KPPU's Decision Number 31/KPPU-M/2020, according to KPPU, there was a delay in notification of the takeover of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry shares by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. This study aims to examine the regulation of the obligation to notify the takeover of shares in the perspective of business competition law and to analyze whether the KPPU's decision Number 31/KPPU-M/2020 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010. The research method in this study is the method normative juridical. The results of this study indicate that there is an obligation to give written notification to KPPU on the acquisition of shares with the aset value and/or sales value exceeding a certain amount no later than 30 (thirty) days from the date of the takeover. The sanction for late notification of share acquisition by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk has complied with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010.Keywords: notification; acquisition; kppuAbstrakKasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, menurut KPPU terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis apakah putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui adanya“kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU atas pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.Kata kunci: notifikasi; akuisisi; kppu
Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)
Irawati, Novi;
Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.53253
AbstractThe rise of issues regarding brands can disrupt the economy both inside and outside the country, so a system is needed that can control dispute resolution. This article discusses trademarks as part of Intellectual Property Rights (IPR) which need protection and the most effective form of settlement in the event of a trademark dispute. The research method uses normative juridical where the research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study, it was concluded that the protection of Intellectual Property Rights is carried out constitutively through arrangements for registering Intellectual Property Rights. The first applicant determines the Intellectual Property Right he registers. Legal efforts to prevent trademark disputes that have been registered through civil disputes and criminal proceedings. Efforts to prevent the emergence of trademark disputes should manufacturers carry out trademark registration and follow proper procedures.Keywords : violation; brand; settlement; decision AbstrakMaraknya persoalan mengenai merek dapat mengganggu perekonomian baik didalam dan diluar negeri, sehingga diperlukannya sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan. Artikel ini membahas mengenai merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang perlu mendapatkan perlindungan dan bentuk penyelesaian yang paling efektif pada saat terjadi sengketa merek. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Perlindungan HaKI dilakukan secara konstitutif melalui pengaturan pendaftaran merek HaKI. Pendaftar pertama menjadi penentu atas HaKI yang didaftarkannya. Upaya hukum untuk mencegah terjadinya sengketa merek yang telah terdaftar melalui sengketa keperdataan dan proses pemidanaan. Upaya pencegahan timbulnya sengketa merek sebaiknya produsen melakukan pendaftaran merek dan mengikuti prosedur yang tepat.Kaca Kunci : pelanggaran; merek; penyelesaian; putusan
Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif
Qurniasari, Alya Nuzulul;
Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41408
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Seiring perkembangan zaman HKI merupakan salah satu objek jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan upaya pengembangan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit di Perbankan pada era ekonomi kreatif. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini memandang hukum yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga perbankan pada umumnya secara hukum mengetahui dan memahami HKI dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini telah diatur dalam perundang-undangan HKI antara lain UU HC, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten dan sebagainya) serta UU Jaminan Fidusia. Namun, dalam prakteknya lembaga perbankan tidak jarang menggunakan HKI sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Upaya pengembangan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Perbankan melalui: Penguatan Substansi Hukum, Pembentukan Profesi Penilai/Jasa Penilai HKI, Pembuatan Jaminan Fidusia dengan akta Notaris, Sistem Terintegrasi IP Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pasar HKI.Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Jaminan; Ekonomi Kreatif
Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017
Mahardika, Angga Putra;
Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42112
AbstractThe purpose of this study is to identify the legal framework for registration procedures for local and international brand owners in Indonesia and to examine the legal protection for trademark owners whose trademark rights have been violated. Using the normative legal research approach, the following may be stated: 1. Registration of a mark in Indonesia that is comparable in concept or in its totality to a mark under Law No. 20 of 2016, and 2. trademark protection against trademark infringement under Law No. 20 of 2016. According to the study's findings, the trademark registration system in Indonesia now employs a constitutive system that also stresses the provision of legal protection to local and foreign trademark owners in compliance with existing legislation. There is a brand flaw if the similarities are fundamental. Article 21 paragraph (2) and Article 76 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications are therefore the relevant articles.Keywords: cancellation; brands; violationAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka hukum tata cara pendaftaran bagi pemilik merek lokal dan internasional di Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang hak mereknya telah dilanggar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendaftaran suatu merek di Indonesia yang dapat diperbandingkan secara konsep atau keseluruhannya dengan suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan 2. perlindungan merek terhadap pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan temuan penelitian, sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif yang juga menekankan pada pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek lokal dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada cacat merek jika kesamaannya mendasar. Oleh karena itu, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi pasal yang relevan.Kata kunci: pembatalan; merek; pelanggaran
Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan
Imadhani, Intan;
Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50651
ABSTRACTLand is investment property that many people are interested. The acquisition of property rights to land is through selling, with notarial deeds or deeds under hand. In Judgment Number 48/Rev.G/2019/PN.Bdg, sale and purchase made under hands using evidence with receipts and the seller's are unknown. The purpose’s to find out of the legal validity purchase agreement under hands and to analyze the judge’s consideration of the case. Method of normative juridical approach, Positivist legist concept. Specifics of descriptive research analysis. Sourced primary, secondary, tertiary legal materials. The treaty under hand was the transfer of rights to land remained valid as the obligatoir agreement. The judge's contention was appropriate because the plaintiff had made a payment using receipt.Keywords: Validity; Agreements; Deeds Under HandABSTRAKTanah merupakan property untuk investasi yang diminati banyak orang. Perolehan hak milik atas tanah melalui jual beli, dengan akta notariil maupun akta di bawah tangan. Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Bdg jual beli di bawah tangan menggunakan bukti dengan kwitansi lalu penjual tidak diketahui keberadaannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keabsahan hukum perjanjian jual beli di bawah tangan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara a quo. Metode pendekatan yuridis normatif, Konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan tersebut adalah peralihan hak atas tanah perjanjiannya tetap sah sebagai pelaksana perjanjian obligatoir. Pertimbangan hakim tersebut sesuai karena penggugat telah melakukan pembayaran lunas pada tanah tersebut dengan bukti kwitansi.Kata Kunci: Keabsahan; Perjanjian; Akta dibawah Tangan
Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu
Sakina, Nesha;
Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.47166
ABSTRACTNotaries are obligated to ensure legal certainty and provide professional services under the Notary Office Act (UUJN). Their duties carry risks, such as errors in drafting deeds that may harm rights or impose obligations. This study examines notary accountability in unlawful acts and the consequences for parties providing false statements in authentic deeds. Using a normative juridical method with a statutory approach and secondary data, this descriptive study finds that sanctions for notaries involved in deed falsification are regulated by Law Number 30 of 2004, including administrative sanctions and those under the Notary Code of Ethics. Law enforcement includes preventive supervision and repressive sanctions.Keywords: Accountability; Notary; Autenthic ActaABSTRAKNotaris memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pelayanan profesional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris menghadapi risiko, termasuk kekeliruan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan hak atau membebankan kewajiban seseorang. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban notaris dalam perbuatan melawan hukum serta konsekuensi hukum bagi pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berupa sanksi administratif dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum meliputi langkah preventif melalui pengawasan serta langkah represif melalui penerapan sanksi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Akta Otentik
Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia
Widya Dewi, Norma Yustisia;
Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.48756
ABSTRACTCopyright is a form of legal protection granted by the state for original works. To ensure legal certainty, these works must be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This research aims to analyze the function of authentic deeds as protective instruments for copyright holders in Indonesia using a normative juridical approach. The findings reveal that copyrights can be transferred to other parties, who then become the copyright holders. This transfer is formalized through written agreements in the form of authentic deeds prepared by a Notary. Authentic deeds serve as primary written evidence in legal proceedings and play a crucial role. The clauses drafted by Notaries provide legal protection and serve as a basis for claims or dispute resolution.Keywords: Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright.ABSTRAKHak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh kepastian hukum, karya tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama dalam persidangan dan memiliki peran penting. Klausul yang disusun oleh Notaris dalam perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum serta dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa.Kata Kunci: Akta Otentik; Instrumen Pelindung; Hak Cipta