Articles
CAPACITY CARRIER ANALYSIS OF THE REGION IN LARGE AND MEDIUM INDUSTRIES DEVELOPMENT (Case Study The whole subdistrict in Sidoarjo)
Madjid, Arief Zuchrizal;
Santoso, Dwi Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 1
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah dengan potensi daya dukung tinggi dalam pengembangan industri dan mengetahui pengaruh daya dukung wilayah terhadap pertumbuhan industri pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk menganalisis potensi daya dukung yang ada disetiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo menggunakan alat analisis skoring interval, sedangkan untuk menganalisis pembagian kelompok wilayah berdasarkan tinggi-rendahnya daya dukung wilayah, maka menggunakan alat analisis skoring batas nilai atas dan batas nilai bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan lokasi industri berdasarkan daya dukung wilayah tertinggi adalah Kecamatan Waru, Kecamatan Taman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Gedangan. Serta, faktor daya dukung wilayah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan industri pada suatu wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo adalah ketersediaan sumber daya manusia, daya dukung lahan peruntukkan industri, daya dukung aksessibilitas jalan arteri primer dan kolektor primer. Hal tersebut tentunya memberikan pengarahan pengembangan ruang untuk memacu pertumbuhan industri di Kabupaten Sidoarjo serta memperbaiki dan memanfaatkan sumber-sumber yang menjadi pemicu ketertarikan investor dalam menanamkam modalnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kata kunci : Kabupaten Sidoarjo, skoring interval, dan skoring batas nilai atas dan bawah nilai bawah
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PENGENDALIAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP NERACA PERDAGANGAN
Panglipur, Diah Retno;
Santoso, Dwi Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kenaikan  impor  kendaraan  bermotor  dapat  memiliki  dua  pengaruh  terhadap  neraca perdagangan, yakni dapat menurunkan neraca perdagangan dan dapat pula meningkatkan neraca perdagangan melalui pelemahan nilai tukar rupiah. Tanggal 15 Maret 2012 Bank Indonesia mengeluarkan aturan besaran uang muka kredit kendaraan bermotor (SE BI No.14/10/DPNP) guna membatasi kredit kendaraan bermotor yang selanjutnya diharapkan dapat memperlambat laju impor kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pengendalian impor kendaraan bermotor yang berupa aturan besaran uang muka kredit kendaraan bermotor (SE BI No.14/10/DPNP) dapat efektif mempengaruhi neraca perdagangan yang dilihat melalui pengaruh impor kendaraan bermotor baik secara langsung maupun melalui nilai tukar rupiah. Metode analisis yang digunakan adalah sistem persamaan simultan dengan metode Two  Stage  Least  Square (2SLS). Hasil  penelitian ini  menunjukkan bahwa  kebijakan pengendalian impor  kendaraan  bermotor  yang  berupa  aturan  besaran  uang  muka  kredit kendaraan  bermotor  (SE  BI  No.14/10/DPNP) tidak  efektif  mengendalikan impor  kendaraan bermotor. Sedangkan impor kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap nilai tukar rupiah dan selanjutnya nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa impor kendaraan bermotor memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap neraca perdagangan yakni melalui nilai tukar rupiah. Di sisi lain, impor kendaraan bermotor juga memiliki pengaruh secara langsung terhadap neraca perdagangan.  Kata kunci: Kebijakan Pengendalian Impor Kendaraan Bermotor, Impor Kendaraan Bermotor, Nilai Tukar, Neraca Perdagangan, Two Stage Least Square (2SLS)
ANALISIS PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN SEKTOR PERTANIAN di KABUPATEN MALANG
Janah, Siti Aliffatul;
Santoso, Dwi Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kemiskinan di  negara berkembang pada umumnya, terjadi pada masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Kebijakan pemerintah mencanangkan program revitalisasi pertanian guna percepatan pengurangan kemiskinan dirasakan belum berhasil karena 56% penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat serta  menyusun  strategi  percepatan pengurangan kemiskinan  sektor  pertanian di  Kabupaten Malang, di mana hasil analisis Klaster menunjukan faktor penghambat percepatan pengurangan kemiskinan  yaitu  minimnya  fasilitas  irigasi,  rendahnya  produktivitas  lahan,  kurangnya kemampuan akses pasar dan tingginya biaya produksi. Sedangkan strategi yang dilakukan guna percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Malang yaitu pembangunan fasilitas irigasi dengan peningkatan alokasi anggaran, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani, penyediaan bibit padi dan pupuk melalui penguatan kelompok tani serta pengembangan ataupun penciptaan teknologi baru.  Kata kunci: Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Sektor Pertanian, Analisis Klaster.
Judul : Analisis Sektor Produksi Pendorong Terwujudnya Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur
Kristyanto, Visi Saujaningati;
Santoso, Dwi Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang belum mengarah pada pertumbuhan inklusif dengan indikator berkurangnya tingkat pengangguran, berkurangnya ketimpangan pendapatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor apa saja yang mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan seberapa besar dampak sektor inklusif terhadap aktivitas ekonomi Jawa Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis input output yang mengkaji keterkaitan antar-sektor dalam perekonomian Jawa Timur. Dalam memetakan sektor pertumbuhan inklusif ditentukan berdasarkan kriteria angka pengganda pendapatan dan angka pengganda tenaga kerja dengan koefisien di atas rata-rata. Ditemukan ada 16 sektor pertumbuhan inklusif dengan didominasi sektor industri berbasis pertanian atau agro-industri. Dampak pertumbuhan inklusif dianalisis melalui simulasi peningkatan permintaan akhir (F) yang dinaikkan sebesar 20% terhadap output dan serapan tenaga kerja. Dari hasil tersebut, ada tiga subsektor utama pendorong pertumbuhan inklusif, yaitu subsektor penyediaan makanan dan minuman, industri beras, dan konstruksi bangunan sipil. Sektor produksi yaitu penyediaan makanan dan minuman serta sektor beras merupakan sektor dengan keterkaitan ke depan dan ke belakang yang relatif kuat. Berarti, sektor ini berkemampuan untuk meningkatkan permintaan input sektor ke belakangnya dan meningkatkan distribusi output melalui penawaran input dari sektor ke depannya dan merangsang aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Permasalahan pengembangan sektor pertumbuhan inklusif di Jawa Timur adalah kebutuhan investasi yang cukup tinggi karena tingkat efisiensi investasi sektor inklusif tergolong rendah. oleh karena itu diperlukan peningkatan efisiensi modal (capital) yang ditempuh melalui: pengembangan Research and Development (RnD) untuk mendorong inovasi teknologi, meningkatkan sumber daya manusia khususnya pada sektor pertumbuhan inklusif serta peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertumbuhan inklusif. Kata kunci: Sektor Produksi, Pertumbuhan Inklusif, Keterkaitan antar-sektor, Metode Input-Output, Investasi.
PEMETAAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
Manurung, Febri Angelina;
Santoso, Dwi Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 4 No. 1
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan Nasional dan kemiskinan Jawa Timur mengalami penurunan. Namun, kemiskinan Jawa Timur masih selalu berada diatas kemiskinan Nasional. Dengan demikian permasalahan kemiskinan di Jawa Timur merupakan isu sentral. Pembangunan ekonomi Jawa Timur oleh karena itu penelitian ini ingin melakukan pemetaan kemiskinan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi percepatan pengurangan kemiskinan khususnya di Jawa Timur. Hasil analisis klaster menunjukkan bahwa kondisi irigasi yang buruk ternyata merupakan indikator utama suatu daerah untuk mendapatkan predikat sebagai daerah kantong kemiskinan. Daerah kantong kemiskinan di Jawa Timur memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (i) rendahnya aksesibilitas pendidikan, (ii) buruknya infrastruktur jalan, (iii) buruknya sistem irigasi, (iv) rendahnya ketersediaan air bersih dan (v) rendahnya aksesibilitas kesehatan. Kata Kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Analisis Klaster.
Strategi Komunikasi Interpersonal Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Saat Pandemi Covid-19
Azahari, Helmi;
Fantini, Endah;
Santoso, Budi
Jurnal Komunikasi Esensi Daruna Vol 2 No 3 (2023): Jurnal Komunikasi Esensi Daruna (Special Issue)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis Nusantara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55886/daruna.v2i3.825
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kinerja karyawan pada saat pandemic Covid-19. Penelitian dilakukan di PT Bumindo Ganesha Lalolo Jakarta. Permasalahannya, komunikasi secara langsung jarang terjadi, perintah kerja sering disampaikan melalui pesan Whatsapp dan memo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil survei menunjukkan proses komunikasi interpersonal di PT Bumindo Ganesha Lalolo Jakarta guna meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi dua arah dan pemimpin menampung aspirasi karyawan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya waktu untuk menyampaikan aspirasi atau berkomunikasi dengan pimpinan disebabkan oleh kesibukan administrasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengatur waktu berdialog atau berdiskusi dengan pimpinan.
Penguatan Usaha Melalui Financial Planning Dan Marketing Mix Pada UMKM Keripik Di Desa Karangduren
Fatimah, Feti;
Martiana, Nina;
Santoso, Budi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage Vol. 5 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/manage.v5i1.419
Mitra merupakan Kelompok UMKM Keripik Rahayu dengan alamat dusun Krajan 2 RT 03 RW 08 Desa Karangduren Kecamatan Balung,Kabupaten Jember, yang beranggotakan 5 UMKM Keripik, dipimpin oleh Ibu Yayuk Wahyuningsih. Kelompok UMKM Keripik Rahayu beranggotakan ibu ibu rumah tangga yang memiliki usaha pembuatan keripik. persoalan prioritas yang disepakati antara tim pengusul dengan mitra antara lain Skala prioritas pertama ditekankan pada pelatihan dan pendampingan membuat Financial Planning. Skala prioritas kedua ditekankan pada pelatihan dan pendampingan mengaplikasikan marketing mix dalam menjalakan usaha. Guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh mitra usaha, maka metode pendekatan yang digunakan dalam Program Kemitraan Masyarakat Stimulus ini adalah dengan menggunakan pendekatan problem solving dan partisipatif
Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pendirian Perseroan Terbatas
Putri, Astuti Yudhika;
Santoso, Budi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2560
The establishment of a limited liability company has its own conditions which have been regulated in law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, however, when someone is about to set up a company limited, there are some who deviate from the law that has been determined wrong one of which is the requirement for the establishment of a PT to be carried out by (2) two or more people, however, this is not regulated in the PT Law clearly regarding the requirements to become a shareholder so that in practice it often occurs irregularities where the use of shareholders nominee. Agreement nominee as a shareholder in PT is an agreement and or a statement confirming that share ownership in the limited liability company for and on behalf of another person. The Company Law does not regulate provisions the use of nominee shareholders so that it can trigger legal problems if shareholders nominee it is not in good faith
Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia
Shabillia, Larasta;
Santoso, Budi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2871
The creative economy is one sector that has potention to continue to be developed, along with the lack of availability of natural resources to be exploited. The government started to pay attention to the creative economy by establishing a provision in the form of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. As regulated in PP No. 24 of 2022, the existence of an intellectual property-based lending system requires several parties to regulate intellectual property as collateral. Regarding the implementation of binding guarantees in the form of property rights debt, property rights procedures, and technical implementation in its enforcement, some need to be regulated further. In addition, financial institutions may be concerned about credit to creative economy actors because there are no clear rules at this time. This research method uses library research methods with a normative legal approach. The results of this study are the extraordinary potential of Indonesia's creative economy has not been able to develop optimally because the awareness of creative actors about the value of the creative economy has not been maximized, there is no synergy, coordination, and implementation related to intellectual property-based creative economy financing between government sectors to overcome economic creative problems.
Kepastian Hukum terhadap Objek Jual Beli Tanah yang Dimasukkan dalam Harta Boedel Pailit oleh Kurator
Putri, Olivia Gunawan;
Santoso, Budi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2872
The land sale and purchase agreement is not allowed to be carried out by parties who have existing rules. The application of the balance axis in the land sale and purchase agreement has been stated in the Civil Code (KUHPerdata) in article 1320 paragraph (1). The article wants a balance in a relationship that has been formed by the parties, both the seller and the buyer. At this time there are various new problems that arise, both in terms of the agreement and in terms of the object (land) of the land sale and purchase agreement. As for one of the problems that are often encountered, a land sale and purchase agreement is found, in which case the land as the object of sale and purchase is not entirely voting rights or is not under the control of the seller. The object (land sale and purchase) has been designated as the bankruptcy estate by the curator who has the authority. This research method is a type of library research (library research) using a juridical-normative approach. In this study, based on the title and problem formulation, the researchers used descriptive qualitative research analysis. The results of this study that the sale and purchase of land on objects declared as boedel bankrupt assets has the legal consequence of canceling the sale and purchase agreement, where it does not meet Article 1474, Article 1320, and Article 1330 paragraph (1) of the Civil Code regarding the conditions for the sale and purchase agreement. Legal certainty related to this is the existence of compensation from the seller/bankrupt party to the buyer in accordance with Article 1471 and Article 1243 of the Civil Code. In Article 36 of Law 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU wherein the object of sale and purchase which is the property of the bankrupt boedel the buyer can be declared a concurrent creditor for this matter from the bankrupt which must also be fulfilled the words of the sale and purchase agreement.