Articles
Pemanfaatan Smartphone Bagi Petani Sebagai Alat Pengukur pH Tanah di Desa Tanggalrejo Mojoagung Jombang
Nasirudin, Mohamad;
Zulfikar, Zulfikar;
Muhibuddin, Anton;
Ashar, Salim;
Indana, Izzatul;
Zakaria, Ari Viqri;
Aminah, Siti;
Mei Sintia, Khusnul
Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32764/abdimasif.v5i1.4103
Technology in agriculture is something that cannot be separated from its application in the agricultural sector. The use of smartphones in soil pH measuring devices makes the measurement process faster, easier and more affordable. This research aims to develop a simple and affordable soil pH measuring tool for use by farmers in Tanggalrejo Village, Mojoagung, Jombang. The method approach taken for community service in Tanggalrejo Village is to use the Participatory Action Research (PAR) method. One of them is by implementing training methods and approaches from local farmers so that indirectly farmers in Tanggalrejo Village can capture the material well. This tool is named "Soil pH Meter" and is designed to help farmers manage the quality of their soil. This research involves the steps of designing, prototyping, field testing, and evaluation. This tool has the potential to increase efficiency in farming and help farmers take appropriate actions to increase crop yields. Based on the results of this community service activity, it can provide an overview of the use of a pH meter for accurate and efficient soil pH monitoring by: (1) Providing understanding and practice in checking soil pH using a telegram monitoring pH meter to farmers in Tanggalrejo Village, so that the Farmers know the condition of bass or acid soil and can determine good and correct handling. (2) Provide understanding and explanation about the use of smartphones, that the soil pH monitoring tool via telegram can be checked via smartphones used by farmers in Tanggalrejo Village.
Students' Barrier and Motivation Regarding English Online Learning during the COVID-19 Outbreak
Mahmuda, Indah;
Harsyah, Ahmad Syauqi;
Aminah, Siti
IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature Vol. 11 No. 2 (2023): IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Lite
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/ideas.v11i2.4305
The aim of this study was to analyze students’ barrier and motivation regarding English Online Learning during the COVID-19 outbreak. The subject of the research was eleventh-grade students at SMA Negeri 1 Batang Hari in academic year of 2020/2021. This research employed a descriptive research method using quantitative and qualitative techniques to explore and explain students’ barrier and motivation. Based on the data presentation and analysis of the research, it can be concluded that Eleventh graders at SMA Negeri 1 Batang Hari encounter barriers regarding online learning during the COVID-19 outbreak such as condition for accessing the internet, deficiency in using the online learning application used by the teacher, the courseware is too rigid and becomes a burden, the learners did not know how to get help from the teacher, and the learners did not know how to get help from the teacher. Besides that, several motivations are also identified in this study, they are: (1) The students were willing to study English using the media chosen by their teacher, as long as it is easy to use. (2) Majority of students ask their English teacher when they had difficulty in learning English through online learning. (3) Majority of students were always working on English assignments given by the teacher because they were afraid of their parents and teacher. (4) They will try as best as they can in completing the assignments. (5) Most of the students were motivated and enthusiastic to study English through online learning.
Politik Hukum Terhadap Masyarakat Dilarang Memberi Uang Kepada Pengemis (Studi Kasus : Kota Pontianak, Kalimantan Barat)
Aprilsesa, Tri Dian;
Suasono, Edy;
Aminah, Siti;
Abunawas, Abunawas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pada dasarnya pemerintah Kota Pontianak sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi penertiban umum terhadap masyarakat untuk tidak memberi uang pada pengemis dan pengamen di beberapa titik di Kota Pontianak. Tetapi masih banyak masyarakat memberi uang ke pengemis dan gelandangan tidak dikenakan sanksi denda atau administrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber datanya menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan Pasal 42 Huruf e Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat masih belum terlaksana sepenuhnya. Jika masyarakat masih memberi uang kepada pengemis dan pengamen maka semakin banyak pula pengamen dan pengemis di tempat-tempat umum di Kota Pontianak karena mereka merasa sebagai pengemis dan pengamen sebuah pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Diharamkan bagi mengeksploitasi orang untuk meminta-minta ataupun mengamen. Dan bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena itu mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik untuk warga negara. Upaya yang diharapkan pemerintah lebih bijak lagi untuk menegakkan aturan yang ada kepada masyarakat yang memberi uang pada pengemis dan pengamen agar fenomena sosial ataupun masalah sosial berupa pengamen dan pengemis tidak semakin berkembang.
Studi Empiris Peran Product Management Dalam Fitur Bisalelang Sebagai Solusi Mengurangi Penumpukan Sampah dan Berdonasi Dalam Aplikasi Kitabisa
Aminah, Siti;
Aghniarahma Junia, Annisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Program Product Management di PT. Mahija Abitha (Apiary Academy) menggunakan metode pembelajaran model campuran (blended learning model asynchronous dan synchronous) yang merupakan kondisi dari belajar mandiri (self learning) melalui LMS dan quiz, belajar kelompok (peer-learning) melalui studi kasus dan individual assessment, dan mentor-led learning melalui live session serta final project. Apiary Academy merupakan sebuah tempat pelatihan yang memberikan layanan untuk bisa menjadi seorang Product Management dengan misi untuk melatih dan membekali jutaan orang Indonesia dengan keterampilan serta pola pikir yang berkembang, sehingga dapat melahirkan manajer produk berkualitas dan memiliki kompetensi yang bagus melalui pembelajaran & praktik langsung dengan mentor dan pelatih yang berpengalaman dari berbagai macam industri. Dalam program Product Management Fundamentals Training for Digital Product by apiary academy selama studi independent batch 4 memiliki misi atau tujuan untuk bisa menjadi wadah pembelajaran bagi mahasiswa agar dapat memenuhi kompetensi dalam bidang manajemen produk, serta mempersiapkan karir bagi mahasiswa yang ingin menjadi seorang product management. Dalam pengerjaan final project sendiri banyak proses yang dihadapi untuk bisa menghasilkan sebuah fitur yang dapat menjadi solusi dan permasalahan yang user miliki yaitu research data melalui interview & survei, menentukan permasalahan terbesar yang ingin diselesaikan, menentukan target market yang ingin kita tuju, membuat perbandingan antara produk kita dengan kompetitor, membuat alur produk dan kemungkinan masalah yang akan muncul, mencoba melakukan usability testing (uji coba) untuk mendapatkan feedback seputar produk. Dengan sebuah rancangan fitur yang berhasil dibuat adalah fitur BisaLelang dalam aplikasi Kitabisa (subjek fiktif pembelajaran) yang sudah berupa prototype final dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi user yang ingin berdonasi tetapi memiliki keterbatasan dana dengan mengadopsi kegiatan lelang online dengan menjadikan keseluruhan hasil penjualan lelang untuk didonasikan diharapkan bisa menjadi solusi yang terbaik dan mudah bagi user tersebut. Product Management yang baik dapat menciptakan produk yang bisa menyelesaikan permasalahan user pengguna nya dengan berdasarkan pada research yang berupa data yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi tujuan dari sebuah produk dibuat.
Profiling Preferences of the Counseling Paradigm by School Counselors in Indonesia
Sofyan, Afriyadi;
Hidayah, Nur;
Ramli, M;
Aminah, Siti;
Folastri, Sisca
KONSELOR Vol. 12 No. 3 (2023): KONSELOR
Publisher : Universitas Negeri Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/0202312349-0-86
This study aims to obtain an overview of the paradigm tendencies owned and practiced by school counselors in Indonesia. The study involved 233 school counselors in Indonesia on Sumatra, Java, and Bali islands. The research instrument reveals the counseling model that respondents use in providing counseling services (individual/group) and the reasons for its use. Statistics such as frequencies and percentages are used for quantitative data analysis. Qualitative data for reasons for specific counseling models were analyzed using Miles and Huberman data analysis. The results of this study show that school counselors most widely use behavior counseling models because they are effective in overcoming student behavior problems. This approach suits general needs and concerns and is easily understood with its techniques. The rational-emotive behavior therapy counseling model was chosen because it helps change mindsets to be more realistic and mature. This technique follows the needs and problems that arise and the development of adolescents who often act without consideration. Referring to Cotton's opinion, both models are counseling models that fall into the psychological paradigm. The tendency of school counselors to use psychological paradigms may be due to the psychology-focused counselor education curriculum, lack of resources or knowledge of other paradigms, and limitations of the school environment that encourage the use of traditional psychological approaches. School counselors must work with other school staff to integrate counseling approaches into the school program, which is essential. Professional organizations are expected to encourage training in behavioral counseling and REBT, supporting students' holistic education that includes academic, social, and emotional aspects.
Challenges and Opportunities of Integrating AI in Guidance and Counseling Services for Students in Islamic Higher Education
Ristianti, Dina Hajja;
Sofyan, Afriyadi;
Aminah, Siti;
Muryono, Sigit
KONSELOR Vol. 14 No. 1 (2025): KONSELOR
Publisher : Universitas Negeri Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/0202514199-0-86
This study investigates student behavior in utilizing artificial intelligence (AI) to address academic and personal challenges, as well as the subsequent implications for guidance and counseling services within Islamic higher education contexts. A qualitative research approach was employed, utilizing literature reviews and semi-structured interviews conducted with four counselors and six students from an Islamic higher education institution in Bengkulu. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that students predominantly use AI tools to efficiently manage academic tasks, such as organizing schedules and accessing information. However, excessive dependence on AI has been observed to adversely affect students' critical thinking abilities, as they often unquestioningly accept instantaneous solutions provided by these technologies without deeper reflection or critical assessment. Additionally, counselors identified significant challenges in integrating AI technologies with a humanistic and spiritually grounded counseling approach rooted in Islamic values, particularly concerning issues of data privacy, confidentiality, and ethical use of technology. The results of this study emphasize the necessity of developing a balanced strategy that combines the advantages of AI with robust human interaction in counseling practices. Consequently, it is recommended that Islamic higher education institutions enhance counselor training in ethical AI utilization, while concurrently supporting students in cultivating critical thinking capacities and moral consciousness aligned with Islamic ethical frameworks. Future research should consider employing quantitative methodologies to statistically assess AI's impact on students' academic and personal development and to broaden the exploration of effective integration between technological advancements and Islamic educational values.
Peraturan Desa Sebagai Landasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Aminah, Siti;
Aprilsesa, Tri Dian;
Marnita, Marnita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7928
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa diakui keberadaannya, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan desa pun wajib diadakan oleh pemerintahan desa untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Peraturan Desa menjadi penting untuk diadakan oleh pemerintah desa sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terhadap desa yang belum mengadakan peraturan desa, dapat melakukan upaya seperti melakukan musyawarah antara perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa untuk menyelesaikan masalah, melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah daerah yang lebih tinggi untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dapat pula menggunakan peraturan daerah dimana desa tersebut berada.
The Effectiveness of the Reading, Mindmapping, and Sharing (RMS) Learning Model in Improving Students' Learning Outcomes in Road and Bridge Construction
Aminah, Siti;
Suryadi, Dady;
Rahayu, Sri
Jurnal Pendidikan Teknik Sipil Vol. 5 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21831/jpts.v5i2.63504
Background: The principal aim of this study was to evaluate the impact of employing the Reading, Mind Mapping, and Sharing (RMS) learning strategy on student learning outcomes within a course focused on road and bridge construction. The motivation for c conducting this research arose from the observation that SMK Negeri 1 Sumedang students exhibited inferior performance compared to their KKM peers in the context of road and bridge construction.Methods: Furthermore, limited research has explored the implementation of student-centred educational models within this specific realm. To address these concerns comprehensively, researchers opted to utilize a quasi-experimental strategy encompassing a non-equivalent control design. Data collection involved gathering information before the implementation of intervention methods through pre-tests and subsequently following up with post-tests post-intervention.Result: A detailed analysis of the gathered data demonstrated clear discrepancies in learning outcomes between both experimental and control groups. Additionally, A notable discovery involved calculating normalized gain (N Gain) values for participants utilizing RMS model techniques. Such calculations indicated a moderate level of enhancement, as apparent through median value determinations yielding 0.553. Additionally, outcomes among exceptionally effective participants yielded impressive N gain percentages, standing at around 55.26 percent.Conclusion: Accordingly, it can be concluded without doubt that implementing teaching techniques based on RMS (Reading, Mind Mapping, and Sharing) principles hold substantial promise in enhancing student comprehension levels within road and bridge construction curriculums.
Politik Hukum Perubahan Konstitusi dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
Subiyatno, Subiyatno;
Aminah, Siti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8974
Dalam sejarah perjalanan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak penetapannya sampai dengan perubahan untuk pertama kalinya setelah reformasi sudah dikenal beberapa Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kemudian diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, menyusul Undang-Undang Dasar 1950 dan kembali lagi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode ke-2 dan dilanjutkan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Perubahan yang terjadi dari konstitusi yang satu ke konstitusi yang berikutnya ini tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang berlaku pada saat konstitusi itu dibuat oleh para pembentuknya. Dengan demikian peranan politik hukum sangat menentukan kearah mana ke depannya konstitusi akan di bangun. Bangunan konstitusi idealnya harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Untuk dapat memahami secara koseptual arah politik hukum perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak perumusan sampai dengan penetapannya perlu digali secara historis, politis dan yuridis perkembangan ketatanegaraan Indonesia hingga perubahan terakhir yang di dalamnya terkandung unsur politik hukum. Dalam penelitian normatif ini peranan politik hukum mempunyai kekuatan yang luar biasa karena akan ikut menentukan perubahan kostitusi, materi muatan dan menentukan hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk menjadi titik temu, titik tumpu dan titik tuju dalam pembangunan hukum pada umumnya dan hukum konstitusi pada khususnya.
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Aminah, Siti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9666
Didalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran yang tahun lalu. Dalam hal pengelolaan keuangan negara atau APBN, pertanggung-jawaban keuangan negara dituangkan kedalam perhitungan anggaran Negara sebagai kuasa dari DPR kepada pemerintah memberikan dasar yang kuat yang berhak menerima pertanggungjawaban keuangan Negara adalah DPR. Oleh karena itu, Proses penyusunan dan penetapan APBN oleh DPR merupakan suatu Wewenang DPR berdasarkan hak anggaran yang dimiliki berhak mengelola anggaran sendiri yang ditetapkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, lembaga DPR dilengkapi dengan hak untuk meminta keterangan (interpelasi), hak untuk menyelidiki (angket), hak menyatakan pendapat (resolusi), hak untuk memperingatkan tertulis (memorandum), dan bahkan hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut secara efektif maka DPR perlu diberikan sejumlah hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Kemudian, Fungsi pengawasan yang bersama-sama dengan DPR dan BPK yang mempunyai hubungan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR dan DPD. Sedangkan oleh DPR hasil pemeriksaan tersebut untuk mengevaluasi APBN untuk tahun akan datang. Dalam penulisan artikel ini mempergunakan metode normatif analisis, pengumpulan data dengan teknik kepustakaan, dan teknik analisa data menggunakan teknik deskripsi.