Articles
Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Kerinci
Priska*, Sisi;
Frinaldi, Aldri;
Syamsir, Syamsir
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24834
Mengelola sampah merupakan perkara wajib yang dibuat oleh pemerintah yang telah membagikan kebebasan terhadap masing-masing masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena memiliki konsekuensi bahwasanya negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan administrasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh serta DPRD telah membentuk PERDA pengelolaan sampah dan bekerjasama membentuk PERDA pengelolaan sampah berkoordinasi dengan Kementerian. tentang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dalam hal pembebasan lahan untuk objek TPA, dan untuk mengetahui sejauh mana penambahan armada truk sampah dan pengawasan negara, sehingga masyarakat memiliki sikap yang lebih dapat diterima dalam pengelolaan sampah. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai studi kontekstual untuk menyelidiki kebijakan dan yurisdiksi pengelolaan sampah sebelum dikeluarkannya peraturan daerah pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh.
Implementasi e-Goverment di Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Aplikasi Si Sutan Mudo
Adrika*, Julharya;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24947
Elektronik government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mempercepat pencapaian kinerja pemerintah yang efektif maupun efesien. Implementasi e-government tujuannya adalah untuk percepatan pelayanan dan juga membantu pemerintah dalam menjaga hubungan antara pemerintah dengan warga, dengan pelaku usaha dan antar sesama instansi pemerintah. E-government mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an, akan tetapi penggunaan konsep dan teknologi e-government di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada kemampuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 telah mendorong pemerintah baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah untuk mengaplikasikan e-government dilingkup pemerintahannya masing-masing. Di kab. Sijunjung, dalam rangka mewujudkan e-government dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, telah dibangun beberapa aplikasi, salah satunya adalah Si Sutan Mudo yaitu Sistem Informasi Persuratan Mudah Dan Otomatis yang telah dibangun pada tahun 2021 dan telah diassesment dan terverifikasi oleh BSSN guna menghindari kejahatan siber. Si sutan mudo ini juga telah menerima sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari Kemenkumham RI. Aplikasi Si Sutan Mudo sudah digunakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada, dan juga beberapa nagari. Setiap aparatur juga telah dibekali Tanda Tangan Elektronik dari BSrE, hal ini keaslian dokumen dapat terjamin.
Kebijakan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Sijunjung
Adrika*, Julharya;
Syamsir, Syamsir;
Frinaldi, Aldri;
Rief Dela, Yosa
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24841
Kebijakan publik yang bagus adalah kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Penerima kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu tertuju untuk seluruh masyarakat, namun ada juga untuk sebagian kelompok tertentu, atau sebagian kelompok masyarakat. Jaminan sosial merupakan sebuah kebijakan publik yang menjadi bagian tugas dari pemerintah, maka dari itu kebijakan tersebut harus jelas tujuannya. Jaminan sosial merupakan sebagai upaya dari negara kepada rakyatnya dalam bentuk perlindungan sosial agar terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak. Pemerintah Kabupaten Sijunjung membuat kebijakan jaminan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal di Kabupaten Sijunjung. Tujuannya untuk memberikan rasa aman, melindungi masyarakatnya dalam menjalankan pekerjaannya dan juga untuk mencegah munculnya kemiskikan baru akibat meninggalnya tulang punggung keluarga. Pada saat ini, kabupaten sijunjung sudah mendaftarkan 14.790 orang BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. Pemerintah Kabupaten Sijunjung kedepannya diharapkan untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, kebijakan jaminan sosial ini dirasakan bermanfaat oleh masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jalur mandiri bagi yang tidak tertanggung oleh pemerintah daerah.
Efektivitas Penerapan E–Government di Pemerintah Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Melalui Whistle Blowing System
Rief Dela*, Yosa;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24854
Penerapan e-Government membawa banyak manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat memudahkan akses dan transaksi publik, serta mempercepat proses pelayanan. Namun, risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan pun dapat terus mengancam dalam penggunaan teknologi informasi.Efektivitas whistleblowing system (WBS) dalam e-Government dapat menjadi solusi efektif untuk menekan risiko tersebut. Pelapor yang mengetahui pelanggaran atau tindakan salah dalam penggunaan sistem e-government dapat melaporkan dengan cepat dan aman, tanpa takut mengalami diskriminasi atau balas dendam dari pihak yang terlibat. Sistem pelaporan pelanggaranyang terbuka, transparan, dan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dapat meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran dan menjamin akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik
tanjung*, Alber;
Yetti, Salma;
Frinaldi, Aldri;
Syamsir, Syamsir
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24712
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling mempengaruhi dan berhubungan erat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review. Penulisan literatur review ini mengadopsi artikel-artikel nasional yang dimuat pada berbagai platform penyedia jurnal dengan skala nasional yang membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja
tanjung*, Alber;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24713
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Penelitian literature review ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Tulisan ini merupakan literature review dari artikel penelitian. Review ini menggunakan metode evaluasi yang diawali dengan pertanyaan penelitian “pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja?”. Penelusuran artikel melalui Google Scholar dengan kata kunci yang digunakan pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Kriteria artikel yang digunakan yaitu dipublikasikan 10 tahun terakhir yaitu dari 2013 sampai 2022, jurnal mempunyai judul dan isi yang sesuai dengan tujuan penelitian, full text, dan keterkaitan dengan olahraga. Hasil dari review ini ialah kepuasan kerja adalah perasaan senang atau bahagia seorang pekerja dalam menghormati dan melaksanakan pekerjaannya. Seseorang akan senang untuk bekerja, jika orang tersebut puas terhadap pekerjaannya, faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kepemimpinan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya akan berpengaruh pada strategi organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemimpin harus dapat mengelola pola pikir pegawainya untuk menaati dan melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
Kebijakan Keuangan dan Fisikal untuk Pembangunan
Zulkenedi*, Zulkenedi;
Frinaldi, Aldri;
Asnil, Asnil
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25587
Dalam konteks ini, kita akan mengkaji mengapa seringkali begitu sulit bagi banyak pemerintah negara berkembang untuk menjalankan kebijakan moneter dan keuangan tradisional. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian literatur review yang mana Memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Di negara yang lebih maju, kebijakan moneter dan keuangan memainkan peran utama langsung dan tidak langsung dalam upaya pemerintah yang dirancang untuk memperluas aktivitas ekonomi pada saat pengangguran dan kapasitas surplus dan untuk mengontrak aktivitas itu pada saat kelebihan permintaan dan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama: penawaran agregat uang beredar dan tingkat suku bunga. Namun demikian, sistem keuangan tetap menjadi komponen integral dari sistem ekonomi umum di negara berkembang.
Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Agam
Ayu Lestari*, Novindia;
Syamsir, Syamsir;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24901
Penelitian ini bertujuan mengetahui lebih dalam mengenai pelaksaaan kebijakan pemilihan wali nagari di Kabupaten Agam dengan menggunakan E-Voting yang telah diimplementasikan dalam 3 kali pelaksanaan. Penelitian memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dapat menggambarkan secara mendalam terkait masalah yang diteliti. Dianalisis dengan menggunakan Van Metter dan Van Horn (1975) yang memiliki 6 varibel untuk mempengaruhi suatu implementasi. Selain itu, studi ini memanfaatkan konsep e-voting Crannor dan Cytron, yang menggabungkan tiga desain tambahan—Kenyamanan, Fleksibilitas, dan Mobilitas—dengan empat desain e-voting utama Akurasi, Privasi, Kebal, dan Verifikasi. Temuan penelitian menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana e-voting digunakan untuk memilih wali desa di Kabupaten Agam. Meskipun terdapat beberapa tantangan, penggunaan pemungutan suara elektronik dalam pemilu telah dilakukan secara optimal. Meskipun indikator akurasi, privasi, kebal, dan verifiabilitas sudah terpenuhi, indikator kemudahan dan fleksibilitas belum berhasil diterapkan, dan indikator mobilitas belum terpenuhi karena metode yang digunakan tidak memiliki kemudahan akses jaringan
Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan dengan Cara Desentralisasi Lingkungan
Bahari*, Krisna Marta;
Frinaldi, aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v9i1.29065
Sejalan dengan lemahnya keberhasilan legislasi lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin buruk. Eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam telah mengurangi kuantitas dan kualitas hal-hal tersebut, khususnya dalam hal pengawasan dan pemanfaatan mekanisme kelangsungan hidup. Tahun ini, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup akan dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil bagian aktif dalam hal ini. Di sini, keterlibatan masyarakat memastikan pelestarian dan konservasi lingkungan tetap dinamis dan memungkinkan upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Demokrasi dalam tindakan adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan mekanisme keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam konservasi dan perlindungan lingkungan hidup merupakan teknik pengelolaan lingkungan hidup yang berhasil di daerah otonomi daerah. Pendekatan terhadap penyelesaian masalah lingkungan yang mengutamakan elemen pengetahuan komunal di atas solusi teknologi tinggi telah dibentuk oleh inisiatif pemerintah daerah di bidang ini. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang terdesentralisasi merupakan alternatif praktis terhadap administrasi terpusat yang dapat membantu Indonesia mengatasi permasalahan lingkungan hidup, berkat otonomi daerah.
Dampak Pemekaran Nagari Kuranji Hulu Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging dalam Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Fatimah*, Siti;
Frinaldi, Aldri;
Magriasti, Lince
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28861
Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah penyediaan layanan. Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warganya dikenal dengan pelayanan publik. Hak atas pelayanan pemerintah yang berkualitas dijamin bagi semua warga negara. Karena peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tujuan otonomi daerah, maka penulisan artikel ini berupaya Untukmengetahui apadampaknya terhadappemekarannagari peningkatan pelayanan publik kepada apadampak yang dirasakan dari pemekaran nagari terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat nagari Batu Gadang. Nagari Batu Gadang merupakan Nagari Kuranji Hulu yang terdapat di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, wawancara serta tinjauan pustaka.Berdasarkan temuanstudiini, peningkatan pelayanan publik di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu terjadi sebagai akibat pemekaran danpeningkatan inilebihbesardibandingkan sebelum pemekaran. Dengan kata lain,cita-cita setiap nagari yang menginginkan pelayanan bermutu telah terwujud dengan berkembangnyaNagari Batu Gadang KuranjiHulu.