Articles
Comparison of the Profile and TSH Levels from Several Types of Blood Collection Tubes
Gunawan Eka Putra;
Ninik Sukartini;
Suzanna Immanuel;
Fify Henrika;
Nuri Dyah Indrasari
INDONESIAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AND MEDICAL LABORATORY Vol. 26 No. 2 (2020)
Publisher : Indonesian Association of Clinical Pathologist and Medical laboratory
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24293/ijcpml.v26i2.1475
Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) is an important parameter in diagnosing thyroid disease which uses serum according to the World Health Organization's (WHO) recommendations. The use of plasma can help improve the Turn Around Time (TAT); however, the discrepancy with serum is unknown. A cross-sectional study using 89 blood samples was performed to compare TSH levels using serum tubes with clot activator (Tube I), plasma tubes with heparin (Tube II), and plasma tubes with heparin-gel separator (Tube III); and to overview of TSH levels according to gender and age. The median of TSH levels in Tubes I, II, and III were 1.380 (0.032-7.420) μIU/mL, 1.380 (0.030-7.480) μIU/mL, and 1.360 (0.030-7.460) μIU/mL, respectively. There were no statistically significant differences in TSH levels of the three tubes. The median TSH levels differences of Tubes II and III compared to the tube I were -0.9% (-7.2-2.2) and -1.7% (-8.0-1.6), respectively. Measurement bias observed in this study was following the specified desirable bias according to Ricos. The median TSH levels of the male and female groups were 1.500 (0.032-4.250) μIU/mL and 1.345 (0.058-7.420) μIU/mL, respectively. Median TSH levels of 31-40 years old age group and >61 years old age group were 1.190 (0.609-3.240) μIU/mL and 1.730 (0.088-5.760) μIU/mL, respectively. Specimens from three tubes could be used to examine TSH levels. Measurement of TSH levels showed a higher median in the male and older group.
PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat)
Nanda Rahmatul Putra;
Aldri Frinaldi;
Lince Magriasti
Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy Vol. 3 No. 1 (2023): Sustainability: Theory, Practice and Policy Juni Edition
Publisher : Pusat Kajian Berkelanjutan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30631/sdgs.v1i1.1813
Supporting Local Revenue in Fiscal Decentralization and Regional Development (The Study in The Departement of Revenue at Provinsi Sumatera Barat). Regional governments are required to be able to regulate and manage their own households broadly and thoroughly based on applicable regulations and to develop and increase Local Own Revenue. This is in accordance with Law No. 32 of 2004 concerning regional government, in the framework of implementing regional autonomy. This study aims to identify, describe and analyze the role of local revenue in supporting fiscal decentralization and regional development. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The analytical method used is the interactive Miles and Huberman method. It can be concluded that the Regional Original Revenue of West Sumatra Province has a degree of fiscal decentralization which is categorized as sufficient. The level of dependency that is not so high indicates an adequate contribution to development financing in the West Sumatra Provincial government
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar
Feby Hidayat;
Aldri Frinaldi;
Asnil Asnil
Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy Vol. 3 No. 1 (2023): Sustainability: Theory, Practice and Policy Juni Edition
Publisher : Pusat Kajian Berkelanjutan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30631/sdgs.v1i1.1817
Regional taxes are mandatory contributions from individuals or entities to the regions in accordance with applicable laws and regulations and are used in running the government with the aim of accelerating development and people's welfare. This study aims to determine the level of contribution of local taxes to PAD. This type of research is descriptive quantitative. The data collection technique used documentation techniques sourced from the 2020-2022 Tanah Datar Regency PAD documents. The results of this study indicate that the contribution of local taxes to PAD in 2020 is 14.57%, in 2021 it is 16.17% and in 2022 it is 17.22%. In general, the contribution of local taxes to PAD has increased every year, but based on the classification criteria, the contribution is included in the less category. The Tanah Datar District Government through the Regional Revenue Management Agency should maximize human resources and infrastructure in maximizing revenue from the local tax sector.
Penerapan Absensi Berbasis Online Melalui Smartphone untuk Meningkatkan Disiplin Pegawai di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nur Annisa;
Aldri Frinaldi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.75-85.2023
Penulis fokus pada masalah dimana absensi online aplikasi hanya dapat dilakukan di Android sehingga karyawan yang tidak menggunakan Android mengalami kesulitan melakukan absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasinya absensi online dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai dan untuk mengetahui kendala dan upayanya dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif pendekatan dan analisis teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Belum adanya SOP dalam pelaksanaan absensi online sehingga tidak adanya SOP, karyawan hanya memahami dasar-dasarnya saja dan tidak mengetahui penjelasan detailnya, ini berbeda jika admin absensi menjawab. Bahwa Penerapan Online Meningkatkan Disiplin Pegawai di Aparatur Sipil Negara Di Sumatera Barat sudah terlaksana dengan cukup baik dalam dimensi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Namun pada dimensi struktur birokrasi masih terdapat kendala.
Penataan Administrasi Desa dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kubang Gedang, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci
Hilda Mayang Sari;
Aldri Frinaldi;
Lince Magriasti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana penataan administrasi dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintah Desa Kubang Gedang Kecematan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagi sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunya dalam suatu satuan yang kemudian dikatagorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta manafsirkanya dengan analisis sesuai denga kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. maka penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penataan administrasi desa dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintah Desa Kubang Gedang Kecematan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci masih belum berjalan maksimal karena pemerintah Desa Kubang Gedang Kecematan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci sendiri belum terdata semua di buku-buku administrasi. Sebab itu, administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah dalam sistem administrasi. Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.
Inovasi Kawal Ketat Status Gizi Kelompok Rentan Sebagai Upaya Mengatasi Stunting di Puskesmas Kurai Taji Pariaman Selatan
Herza Netti;
Aldri Frinaldi;
Sri Hidayati
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.22431
Stunting in Indonesia is a significant figure. Based on data from the 2019 Indonesian Youth Nutrition Survey (SSGBI), the prevalence of stunting in Indonesia is 27.7%, which is still relatively high compared to the WHO threshold of 20%. To overcome these problems, the government has developed a National Action Plan for Nutrition and Food Security through the National Anti-Obesity Movement and is currently taking various steps. However, this does not help reduce stunts in accordance with the goals given. So we need fresh ideas in the form of innovative sticky rice wire (Strict Control of the Nutritional Status of Vulnerable Groups). The purpose of this innovation was made as a step to accelerate the reduction of stunting rates in the city of Pariaman. The method used in this study uses descriptive methods using literature studies. According to Sugiyono descriptive research method is a method used to describe or analyze a research result but not used to make broad conclusions. From the policies that have been made, it can be concluded that the city of Pariaman has experienced a decline in the stunting rate from 11.2% to 9.1% in September 2022 and the hope of the Pariaman city government at the end of 2022 the stunting rate can be 5%.
KEBIJAKAN KEGIATAN TMMD (KETERPADUAN ANTARA TNI DAN PEMDA DALAM RANGKA SISHANKAMRATA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT) DI KOTA PADANG
Syamsir Syamsir;
Aldri Frinaldi;
Alahan Sinaga;
Bobi Rizki Ananda
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 No 1 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/eer.v5i1.1794
Kebijakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program yang bertujuan untuk membangun daerah tertinggal atau terisolir di Indonesia. Program ini merupakan keterpaduan antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam rangka Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program TMMD dalam konteks Sishankamrata, antara lain masalah koordinasi, pemilihan sasaran, konflik, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara TNI dan Pemerintah Daerah, serta pemerataan pembangunan yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah yang berbeda-beda. Partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan program TMMD dalam mencapai tujuan Sishankamrata. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program TMMD untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan Sishankamrata.
KRITIK ATAS SIKAP TANPA PAMRIH (DISINTERESTED ATTITUDE) MELALUI SUDUT PANDANG VOYEURISTIK
Richardo Torang Manahan;
Harsawibawa Albertus
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 2, Juni 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/jige.v4i2.914
A work of art contains a stratified aesthetic element in accordance with the satisfaction of the human senses. Beauty is often directed at the object of the human body which is displayed tabooly in the form of "nude" and contains sexuality or intimacy. The work contains voyeuristic elements which often lead to negative perceptions or views and even behavioral deviations. disinterestedness attitude, thus, as answering the problem. the researcher tries to first explain the description of voyeuristic in a work of Newton's identical voyeuristic example. After that put forward a critical view of the use of disinterestedness attitude to interpret voyeuristic works. The method used is a phenomenological approach. The result of this analysis is the view of disinterestedness implying that selfless and selfless use can capture the value of the beauty of a work but in the existence of voyeuristic art it turns out that the effect is great if these two things are separated. Disinterestedness seems to encourage interpreters to create impersonal personalities in order to capture the "aesthetic" value of a work by capturing the other side of nudity. However, the value of a work cannot be separated from the truth it depicts.
Implementasi Inovasi e-Kelurahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Padang
Dwi Rizka Witria Gewe;
Aldri Frinaldi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 11 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8067650
The city of Padang as a Smart City city released an innovation program with the use of technology, namely e-Kelurahan. E-Kelurahan is a service innovation that aims to make it easier for the community to take care of letters according to their needs in the Kelurahan can be done manually by the Kelurahan operator or by the community itself. Merode The research used in writing this article is a qualitative research method. This article uses descriptive method research with deductive implication. The data collected is data derived from interview manuscripts, field notes, personal documents, memo notes and other official documents. The sample of villages selected in writing this article is the New Flamboyant Village, Padang Barat District, Padang City, the theory used in testing the implementation of e-Keluraham innovation, according to George C. Edward III. Based on the results of the study, it shows that the implementation of e-kelurahan innovation in improving public services in the city of Padang has been well implemented by village operators but not by the community as a whole. The obstacles found in implementing this e-kelurahan are internal to the organization and external to the organization. The efforts made in facing the obstacles that occur are by continuing to carry out socialization to the community about the benefits of using the e-kelurahan application and conducting training and improvements to this e-kelurahan application to make it simpler and more efficient so that people can easily use this application so that in the end public services to the community can improve.
Pengaruh Budaya Kerja Agen Perubahan Terhadap Perilaku Birokrasi di Kecamatan Padang Utara Kota Padang
Harvi Dasnoer;
Aldri Frinaldi;
Syamsir Syamsir
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 11 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8072346
The Municipal Government of Padang through North Padang District continues to make changes and developments in governance through bureaucratic reform. There are 8 areas of change in bureaucratic reform that need to be carried out seriously and sustainably. One of the important areas of change is a change in mindset and culture set (work culture). Mayor of Padang Decree Number 274 of 2019 concerning Bureaucratic Reform Change Agents for the Padang City Government assigns individuals or groups of organizational members from the leadership level to employees to be able to drive change in the work environment and at the same time act as role models for each individual organization. This study analyzes the influence of the work culture of change agents on the behavior of bureaucratic apparatus using a descriptive quantitative approach and the population is all State Civil Servants of the North Padang District with a total of 71 people based on the bezzeting of this District in December 2022. Data collection with this questionnaire starts from distribution until all questionnaires were collected again in full took place from October to December 2022. This questionnaire was prepared according to a Likert scale which was made based on the Padang Mayor Regulation Number 18 of 2016 concerning Guidelines for the Development of Change Agents. Based on this research data, it can be seen that the work culture of change agents has an influence significant and contributed 17.4% while the remaining 82.6% was influenced by other variables not examined in this study. Keywords: Work culture, Agent of Change, Bureaucratic behavior