Articles
COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PROSES KEBIJAKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH KERINCI
Nia Endri Wiranti;
Aldri Frinaldi;
Syamsir Syamsir
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3492
Jika sebelumnya masyarakat hanya dipandang sebagai penerima hasil, masyarakat harus memahami posisi mereka menjadi pemangku kepentingan dan harus bertindak sebagai pelaksana. Oleh sebab itu, Collaborative Governance harus segera diterapkan untuk memperbaiki masalah yang ada dengan cepat dan memastikan pemulihan ekonomi yang lancar. Motor penggerak di balik pelaksanaan sistem pengelolaan pembangunan daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan masyarakat adalah komitmen para pelaku pembangunan daerah secara menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan penilaian. Penggunaan studi kepustakaan untuk membahas masalah ini, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2022. Pemerataan infrastruktur jalan daerah Kabupaten Kerinci, collaborative governance dapat menjadi metode yang efektif untuk melibatkan pihak-pihak yang berpartisipasi dan masyarakat dalam perumusan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penting untuk diingat bahwa collaborative governance bukanlah proses yang mudah, dan mungkin akan melibatkan tantangan seperti perbedaan pendapat dan kepentingan. Di Kabupaten Kerinci, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemerataan infrastruktur jalan memberikan sejumlah keuntungan penting.
The Effect of Stock Selection Ability, Market-Timing Ability, and Fund Cash Flow on the Performance of Sharia Equity Mutual Funds (Study During the Covid-19 Pandemic, 2020-2021): Pengaruh Stock Selection Ability, Market Timing Ability, dan Fund Cash Flow Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Syariah (Studi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021)
Rakhmad Pambudi Budi;
Mahendra Galih Prasaja;
Agus Saur Utomo
El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 13 No. 1 (2023): El-Qist
Publisher : Islamic Economics Department, Faculty of Islamic Economics and Business, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/elqist.2023.13.1.1-15
Abstract: The Coronavirus pandemic has had an extraordinary impact on the economies of countries in the world, including Indonesia. This economic condition was reflected in the collapse of the stock market index in Indonesia. Mutual funds are an investment alternative that has convenience for investors who want to invest but need more investment skills and time. Islamic stock mutual funds are one of the choices in investing because Sharia values guide their management. The performance of Islamic equity mutual funds during the Covid-19 pandemic has declined; the number of Islamic equity mutual funds looks stagnant, while the NAV value has fallen. This study aimed to test the effect of stock selection ability, market-timing ability, and fund cash flow on the performance of Islamic equity mutual funds during the Covid-19 pandemic. The population in this study is all Islamic equity mutual funds traded during the 2020-2021 period. The sampling technique in this study used purposive sampling. The samples obtained were 39 Sharia equity mutual funds that reported monthly NAV on the OJK website. The data were tested using regression with the help of Eviews software version 12. The results of this study indicate that stock selection ability, market-timing ability, and fund cash flow partially have a positive and significant effect on the performance of Islamic equity mutual funds. Abstrak: Pandemi Coronavirus berdampak luar biasa bagi perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Kondisi ekonomi tersebut tercermin pada runtuhnya IHSG pasar modal di Indonesia. Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi yang memiliki kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi tetapi memilliki keterbatasan keahlian investasi dan waktu. Reksa dana saham syariah dijadikan salah satu pilihan dalam berinvestasi dikarenakan pengelolaannya yang berpedoman pada nilai-nilai syariah. Kinerja reksa dana saham syariah pada masa pandemi covid-19 terlihat menurun, jumlah reksa dana saham syariah terlihat stagnan sedangkan nilai NABnya turun. Tujuan penelitian ini untuk menguji menguji pengaruh stock selection ability, market timing ability, dan fund cash flow terhadap kinerja reksa dana saham syariah pada masa pandemi covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh reksa dana saham syariah yang diperdagangkan selama periode 2020-2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 39 reksa dana saham syariah yang melaporakan NAB bulanan di website OJK. Data diuji dengan menggunakan regresi dengan bantuan software Eviews versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stock selection ability, market timing ability, dan fund cash flow secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kinerja reksa dana saham syariah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
Ira Haira Zulfia;
Gus Endrawan;
Citra Rosika;
Syamsir;
Aldri Frinaldi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6666
Kebijakan merupakan kegiatan yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat melayani secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik merupakan keputusan pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yakni pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi daerah. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik salah salah satunya melalui peningkatan kreativitas organisasi, pegawai/aparat baik dari level pimpinan sampai kepada level staf demi mewujudkan pemerintahan yang cerdas, melalui peningkatan kinerja organisasi dengan mengeluarkan kebijakan inovasi. Dimana kebijakan inovasi ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Kota Padang juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah. Peraturan mengenai inovasi sebelumnya telah ada, namun masih banyak perlu penyempurnaan sejalan telah dilaksanakan peraturan sebelumnya. Namun pelaksanaan inovasi ini tentunya dibutuhkan perjuangan yang besar serta keseriusan pimpinan, pegawai serta pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu pelaksanaan inovasi juga perlu dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan inovasi juga dukungan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia. Pelaksanaan inovasi daerah ini juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yaitu pegawai/aparat serta meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Padang agar meningkatnya kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah sudah berjalan cukup baik namun dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak baik dari Walikota, Sekda dan pimpinan OPD dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan inovasi demi meningkatkan kinerja organisasi. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada seluruh pimpinan agar dapat memberikan perhatian serius, komitmen dan menyediakan dukungan anggaran untuk dapat melaksanakan kebijakan ini agar meningkatkan kinerja oragnisasi.
Profile of vitiligo patients and distribution of narrowband-UVB therapy at dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital
Suseno, Lis Surachmiati;
Sukma, Putu Martha Gerynda;
Rihatmadja, Rahadi;
Agustin, Triana;
Rahmayunita, Githa;
Novianto, Endi
Journal of General - Procedural Dermatology and Venereology Indonesia Vol. 3, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Background: Vitiligo is a disease marked by depigmented macules. Prevalence of vitiligo varies between 0.1- 2.3% worldwide. The objectives of this study are to identify the socio-demographic profile of vitiligo patients and distribution of narrowband-UVB given as a treatment modality. However, in Indonesia, including at dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital, there has not been any study on the profile of vitiligo patients. Therefore, a preliminary study on the patients’ profile would be very useful for healthcare providers in calculating the need for narrowband-UVB equipment and evaluation of its current use. Methods: A retrospective descriptive study, using secondary data obtained from dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital medical records during the period of 2015-2017. Results: There were 255 vitiligo patients enrolled. Females were greater in number (55.3%). Most patients were distributed evenly in all age groups, highest number of patients were the 21-30 years age group (18.8%). Most patients received elementary school–high school education (56.9%), worked as private employees (36.9%), resided in Jakarta (47.8%). The common diagnosis were unspecified vitiligo (53.3%). Onset of symptoms were mostly around 2 months prior to diagnosis (38.8%) and most of the patients received other treatments other than narrowband-UVB (N=180, 70.6%). Conclusion: The number of vitiligo cases decreased each year with the average vitiligo cases of 85 cases per year and mostly women whereas the number of unspecified vitiligo were quite high. Therefore, more attention is needed from the physicians to treat the patient starting from the establishment of vitiligo to the decision treating with narrowband-UVB.
Clinical characteristics and treatment regimen of pemphigus patients: A retrospective study
Budianti, Windy Keumala;
Fitri, Eyleny Meisyah;
Meilinda, Puti Rineska;
Novianto, Endi;
Anindya, Shafira;
Debinta, Arlha Aporia
Journal of General - Procedural Dermatology and Venereology Indonesia Vol. 5, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Background: Pemphigus is a potentially life-threatening autoimmune bullous disease. In pemphigus, the therapeutic options are based on the clinical characteristics of each patient. However, other than corticosteroids, most therapeutic options for pemphigus are currently limited. Steroid-sparing agents might be considered since the initiation of therapy to prevent the side effects of corticosteroid. The objective of this study is to identify the clinical characteristics and therapy of choice in patients with pemphigus at Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital. Method: All cases of pemphigus from 2016 to 2018 at Dermato-Allergo-Immunology Clinic, Department of Dermatology and Venerology Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital were included in this study. Data were collected from medical records, including patient’s demographics, clinical data, and therapy. Data were analyzed using SPSS 20. Results: There were 24 new pemphigus cases from 2016 to 2018. Female to male ratio was 3.8:1 with median age of onset of 37.5 (16-73)years old. Pemphigus vulgaris was the most common subtype of pemphigus (75%), followed by pemphigus foliaceus. Number of patients with oropharyngeal mucosal involvement was found higher in pemphigus vulgaris compared to pemphigus foliaceus (p=0.012). Systemic steroid was given in 86.9% patients while the rest were treated with topical corticosteroid only. Steroid-sparing agents were given in 58.3% patients. Remission was achieved in 42.3% cases in average 5 (2-28) months. Conclusion: Pemphigus vulgaris is the most common subtype of pemphigus and corticosteroid remains to be its treatment of choice. The steroid-sparing agents most commonly used in this study are mycophenolate mofetil and azathioprine.
Public service innovation (free medicine program for disadvantage communities in Pasaman Barat District)
Sonda Winari;
Aldri Frinaldi
Enrichment : Journal of Management Vol. 13 No. 2 (2023): June: Management Science And Field
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/enrichment.v13i2.1348
This study aims to explain a public service innovation in the health sector in West Pasaman district. This research is important so that readers can obtain information related to the existence of public service innovations in the form of free medical treatment for underprivileged people in West Pasaman Regency. This study uses a qualitative-descriptive approach. This free medical treatment program is intended for underprivileged people who do not have BPJS. This program is a collaboration between the government and health services in West Pasaman district. The innovation in this service is due to its uniqueness with the free medical treatment system for the people of West Pasaman who do not have BPJS. The purpose of this public service innovation, especially in the health sector, is to create a healthy community in West Pasaman district. The implementation of the free medical treatment program in West Pasaman district is said to be quite good, this is evidenced by the satisfaction of 95% of West Pasaman residents who have received medical treatment.
Public policy in poverty reduction study of implementation BLT program in West Pasaman District
Sonda Winari;
Aldri Frinaldi;
Syamsir Syamsir
Enrichment : Journal of Management Vol. 13 No. 2 (2023): June: Management Science And Field
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/enrichment.v13i2.1349
The problem of poverty is a serious problem for a government, both the central government and the district government. Poverty reduction has a strategic role in efforts to accelerate poverty reduction in an area. One of the government's efforts to reduce poverty in Indonesia is in West Pasaman district, namely by implementing the Direct Cash Assistance (BLT) program based on Presidential Instruction No. 3 of 2008 dated May 14, 2008. Poverty is also defined as a condition where one's basic needs are not fulfilled. The problem of poverty is a very complex and multidimensional problem. Therefore, poverty alleviation efforts must be carried out in a comprehensive manner and cover various aspects of life and be implemented in an integrated manner. In accordance with what was described above, the purpose of this study was to find out the extent to which the West Pasaman Regency government's policies are in tackling poverty, one of which is by distributing Direct Cash Assistance (BLT).
Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Kabupaten Kerinci
Hilda Mayang Sari;
Aldri Frinaldi;
Asnil Asnil
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode 2018-2022 dibatasi pada aspek keuangan yang meliputi struktur dan pengesahan dalam menghitung rasio keuangan daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Penerimaan Daerah (TPD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), Bagi Hasil Pajak, Belanja Rutin, Bantuan-bantuan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 2018-2022.Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan PAD sebesar 17,68% atau dapat dikatakan masih tergolong rendah. Begitu juga dengan rata-rata tingkat pertumbuhan TPD (41,0%) dan DOF (12,64%) masih tergolong rendah. Sedangkan tingkat pertumbuhan IKR (70,16%) sudah tergolong tinggi sehingga dapat dikatakan Kabupaten Kerinci mampu membiayai belanja rutin dengan baik. Untuk Rasio Ketergantungan Kabupaten Kerinci masih mempunyai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 60,35%.
Desentralisasi Administratif Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Zulkenedi Zulkenedi;
Aldri Frinaldi;
Lince Magriasti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.111 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i6.12595
Desentralisasi merupakan elemen penting dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif kepada publik. Karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum, desentralisasi dibedakan atas tiga bentuk yaitu: desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Fiskal. Good Governance adalah bagian dari pembahasan tentang administrasi publik. Administrasi publik saat ini bergeser dari model admonistrasi publik tradisional dan New Public Management (NPM) menuju ke model Citizen Centered Governance atau bisa disebut sebagai the New Public Service. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian literatur review yang mana memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Bersamaan dengan semakin besarnya fungsi desentralisasi tersebut kewenangan pengelolaan keuangan pun makin besar. Disinilah kemudian pemerinta daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengumpulkan Pnedapatan Asli daerah (PAD
ANALISIS PENERAPAN BUDAYA KAIZEN PADA SEKTOR PUBLIK
Febiola Vena Anisa;
Aldri Frinaldi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1595-1603
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana budaya Kaizen digunakan di sektor publik. Penulis mengidentifikasi konsep Kaizen yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks sektor publik melalui penelitian kualitatif yang dilakukan di berbagai lembaga pemerintah. Temuan analisis menunjukkan bahwa menerapkan budaya Kaizen di sektor publik memiliki sejumlah keuntungan. Pertama-tama, penerapan konsep Kaizen merangsang partisipasi staf dan meningkatkan kebahagiaan kerja. Peningkatan motivasi dan kinerja setiap orang adalah hasil dari ini. Penerapan Kaizen juga meningkatkan prosedur kerja dan mengurangi pemborosan di sektor publik. Peningkatan efektivitas operasional dapat menyebabkan penghematan biaya. Implementasi budaya Kaizen di sektor publik bukan tanpa kesulitan, seperti yang juga ditemukan dalam studi ini. Adopsi lengkap konsep Kaizen terhambat oleh unsur-unsur seperti kekakuan birokrasi, penentangan terhadap perubahan, dan kurangnya sumber daya. Studi ini menyarankan untuk mengambil tindakan strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti pembentukan tim Kaizen yang terdiri dari pekerja yang berkomitmen, pelatihan yang sesuai, dan dukungan yang tak tergoyahkan dari manajemen puncak. Selain itu, kolaborasi antara institusi publik dan komersial dapat menjadi cara untuk berbagi keahlian dalam mempraktikkan budaya Kaizen. Kesimpulan makalah ini adalah bahwa sektor publik memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan dengan menganut budaya Kaizen.