Articles
Efektivitas Penerapan E–Government di Pemerintah Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Melalui Whistle Blowing System
Yosa Rief Dela*;
Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24854
Penerapan e-Government membawa banyak manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat memudahkan akses dan transaksi publik, serta mempercepat proses pelayanan. Namun, risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan pun dapat terus mengancam dalam penggunaan teknologi informasi.Efektivitas whistleblowing system (WBS) dalam e-Government dapat menjadi solusi efektif untuk menekan risiko tersebut. Pelapor yang mengetahui pelanggaran atau tindakan salah dalam penggunaan sistem e-government dapat melaporkan dengan cepat dan aman, tanpa takut mengalami diskriminasi atau balas dendam dari pihak yang terlibat. Sistem pelaporan pelanggaranyang terbuka, transparan, dan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dapat meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran dan menjamin akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik
Alber tanjung*;
Salma Yetti;
Aldri Frinaldi;
Syamsir Syamsir
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24712
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling mempengaruhi dan berhubungan erat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review. Penulisan literatur review ini mengadopsi artikel-artikel nasional yang dimuat pada berbagai platform penyedia jurnal dengan skala nasional yang membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
Kritik atas Sikap Tanpa Pamrih (Disintrested Attitude) Melalui Sudut Pandang Voyeuristik
Richardo Torang Manahan*;
Harsawibawa Albertus
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25338
Sebuah karya seni mengandung unsur estetika yang bertingkat sesuai dengan kepuasan indrawi manusia. Keindahan sering ditujukan terhadap objek tubuh manusia yang ditampilkan secara tabu dengan bentuk ketelanjangan yang mengandung unsur seksualitas dan keintiman. Karya tersebut mengandung unsur voyeuristik yang sering menimbulkan persepsi atau pandangan negatif bahkan penyimpangan perilaku bila dinikmati berlebihan. disinterestedness attitude, dengan demikian, seperti menjawab permasalahan tersebut. peneliti berusaha menjelaskan lebih dulu deskripsi dari voyeuristik dalam suatu karya contoh karya Newton yang identik bersifat voyeuristik. Setelah itu mengemukakan pandangan kritis terhadap penggunaan disinterestedness attitude untuk menafsir karya voyeuristik. Metode yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Hasil analisis ini adalah pandangan disinterestedness menyiratkan bahwa penggunaan tanpa pamrih dan dengan pamrih bisa menangkap nilai keindahan suatu karya namun dalam keberadaaan seni voyeuristik ternyata besar efeknya jika kedua hal ini dipisahkan. Disinterestedness seperti mendorong para penafsir nuntuk membuat pribadi impersonal untuk menangkap nilai “estetika” dari sebuah karya dengan menangkap sisi lain dari ketelanjangan. Namun nilai sebuah karya memang tidak bisa lepas dari kebenaran yang digambarkannya.
Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja
Alber tanjung*;
Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24713
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Penelitian literature review ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Tulisan ini merupakan literature review dari artikel penelitian. Review ini menggunakan metode evaluasi yang diawali dengan pertanyaan penelitian “pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja?”. Penelusuran artikel melalui Google Scholar dengan kata kunci yang digunakan pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Kriteria artikel yang digunakan yaitu dipublikasikan 10 tahun terakhir yaitu dari 2013 sampai 2022, jurnal mempunyai judul dan isi yang sesuai dengan tujuan penelitian, full text, dan keterkaitan dengan olahraga. Hasil dari review ini ialah kepuasan kerja adalah perasaan senang atau bahagia seorang pekerja dalam menghormati dan melaksanakan pekerjaannya. Seseorang akan senang untuk bekerja, jika orang tersebut puas terhadap pekerjaannya, faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kepemimpinan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya akan berpengaruh pada strategi organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemimpin harus dapat mengelola pola pikir pegawainya untuk menaati dan melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
Kebijakan Keuangan dan Fisikal untuk Pembangunan
Zulkenedi Zulkenedi*;
Aldri Frinaldi;
Asnil Asnil
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25587
Dalam konteks ini, kita akan mengkaji mengapa seringkali begitu sulit bagi banyak pemerintah negara berkembang untuk menjalankan kebijakan moneter dan keuangan tradisional. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian literatur review yang mana Memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Di negara yang lebih maju, kebijakan moneter dan keuangan memainkan peran utama langsung dan tidak langsung dalam upaya pemerintah yang dirancang untuk memperluas aktivitas ekonomi pada saat pengangguran dan kapasitas surplus dan untuk mengontrak aktivitas itu pada saat kelebihan permintaan dan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama: penawaran agregat uang beredar dan tingkat suku bunga. Namun demikian, sistem keuangan tetap menjadi komponen integral dari sistem ekonomi umum di negara berkembang.
Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Agam
Novindia Ayu Lestari*;
Syamsir Syamsir;
Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24901
Penelitian ini bertujuan mengetahui lebih dalam mengenai pelaksaaan kebijakan pemilihan wali nagari di Kabupaten Agam dengan menggunakan E-Voting yang telah diimplementasikan dalam 3 kali pelaksanaan. Penelitian memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dapat menggambarkan secara mendalam terkait masalah yang diteliti. Dianalisis dengan menggunakan Van Metter dan Van Horn (1975) yang memiliki 6 varibel untuk mempengaruhi suatu implementasi. Selain itu, studi ini memanfaatkan konsep e-voting Crannor dan Cytron, yang menggabungkan tiga desain tambahan—Kenyamanan, Fleksibilitas, dan Mobilitas—dengan empat desain e-voting utama Akurasi, Privasi, Kebal, dan Verifikasi. Temuan penelitian menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana e-voting digunakan untuk memilih wali desa di Kabupaten Agam. Meskipun terdapat beberapa tantangan, penggunaan pemungutan suara elektronik dalam pemilu telah dilakukan secara optimal. Meskipun indikator akurasi, privasi, kebal, dan verifiabilitas sudah terpenuhi, indikator kemudahan dan fleksibilitas belum berhasil diterapkan, dan indikator mobilitas belum terpenuhi karena metode yang digunakan tidak memiliki kemudahan akses jaringan
Analisa Kebijakan Publik Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional
Nancy Sofiani;
Tio Saputra*;
Syamsir Syamsir;
Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24683
This study aims to determine the analysis of public policy on the management of traditional markets. Traditional market management policy is a form of public policy that regulates and oversees the management of traditional markets. The type of method used in this article is a literature review. Writing this literature review adopts national articles published on various platforms providing journals on a national scale that discuss public policy analysis of traditional market management. The research results show that the implementation of traditional market management policies can help create a healthier and more productive market environment for traders and visitors. However, this policy must also pay attention to the social, economic and environmental impacts that may arise and must constitute a target or objective of a government program, so that it is made at a higher level up to the technical level. Aims to increase the economic growth of the community. The expected result of these activities is the availability of economic facilities as a forum to move and grow the regional economy so that the community's economic activities can develop properly and open up employment opportunities
Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital
Nia Endri Wiranti*;
Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24833
Kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat saat ini membuat masyarakat sangat perlu menyesuaikan diri dengan teknologi untuk menunjang kegiatan sehari-hari, peran pemerintah sebagai penyedia layanan sosial juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan pelayanan. Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak di manfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan pelayanan yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi mulai dari e-government dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Teknologi digital sebenarnya hanyalah sebuah sistem pemrosesan yang sangat cepat yang mengubah semua jenis informasi menjadi nilai numerik. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, terdapat perubahan dalam kualitas dan efisiensi data yang dihasilkan dan dikomunikasikan, termasuk: Kualitas yang lebih baik, kapasitas yang lebih efisien, dan prosedur pengiriman yang lebih cepat. Data digital berfungsi sebagai pendukung penting untuk seluruh proses dalam kehidupan nyata.
Analisa Kebijakan Publik terhadap UMKM
Indah Permata Sari*;
Krisna Marta Bahari;
Syamsir Syamsir;
Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24717
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa kebijakan publik terhadap UMKM. UMKM adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan, jumlah aset, dan omzet yang terbatas. UMKM dapat dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan modal yang relatif kecil. Pemerintah dan organisasi internasional memperhatikan UMKM karena kontribusi mereka terhadap perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review. Penulisan literatur review ini mengadopsi artikel-artikel nasional yang dimuat pada berbagai platform penyedia jurnal dengan skala nasional yang membahas tentang analisa kebijakan publik terhadap UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk melihat tingkat akurasi implementasi kebijakan pelatihan UMKM, di telaah dengan menggunakan pendekatan teori 5 tepat, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan proses yang tepat untuk menerima efektivitas kebijakan sebagai misi bersama terjadi di kedua lembaga terlepas dari faktor sejarah sebelumnya dan juga kerjasama antar lembaga. Inefisiensi muncul ketika masalah pelatihan dicurigai karena pihak selain Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM tidak berperan. Sementara jika memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan menurut Edward III sebagai berikut : dimensi komunikasi, dimensi sumberdaya, dimensi disposisi, dan dimensi birokrasi.
Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kabupaten Solok
Krisna Marta Bahari*;
Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.25144
Dalam mewujudkan E-govermant Pemerintahan Kabuapten Solok melaksankan inovasi Pengelolaan Kearsipan Arsip Dinamis melalui Aplikasi SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI bertujuan untuk memepermudah Proses Penyaluran surat melalui media elektronik.Tujuanpenelitianiniuntukmendeskripsikanseberapa efektif Aplikasi SRIKANDI bisa dilaksanakan di Kabupaten Solok. Jenispenelitianyangdipilihyaitupenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif,denganpengumpulandatamenempuhobservasi,wawancara,dokumentasi,danstudikepustakaan.FokuspenelitiandikajimenggunakanAplikasi SRIKANDI,telahberjalandengan baiksesuaidengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor28Tahun2012tentangPelaksanaanUUNo. 43Tahun2009tentang Kearsipan. Budayainovasiditinjaudaripengelolaankearsipanyangmengedepankankemudahan penyimpanan, penemuankembalidanpengendalianefisiensipengamananarsip.SelanjutnyakemampuandanalatinovasiAplikasiSrikandicukupmemadaitetapiterdapatkekurangantidakdimilikinyapegawaikhususpengelolaarsipatauarsiparis serta jangkauan jaringan yang belum menyeluruh di daerah Kabupaten Solok. Kemudiantujuan,hasil,pendorongdanhambatanadalahmemudahkanprosespenyimpanandanpenemuankembaliarsip,sertamengoptimakanpemeliharaanarsip,hambatannya yaitu sesekali terjadi error dan down pada jaringan.