Articles
Analysis of Environmental Approval in Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management
Ningsih, Dwi Elvia;
Frinaldi, Aldri;
Rembrandt, Rembrandt
CIVED Vol. 11 No. 1 (2024): March 2024
Publisher : Universitas Negeri Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/cived.v11i1.483
The environment is one of the sectors that has undergone a transformation since the Job Creation Law was passed. A number of clauses in Law No. 32/2009 were removed and amended by the Cipta Kerja Law. One of them is the elimination of Environmental Permits and replaced with environmental approvals that are integrated with business licensing. Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management is a derivative regulation of the Cipta Kerja Law. Many stakeholders are still unaware of the government regulation even though it has been in effect for two years. Therefore, the purpose of this article is to provide a brief explanation of how environmental approvals are issued. The method is normative legal research through a literature study of the mechanism for issuing environmental approvals listed in Government Regulation No. 22 of 2021. This research uses content analysis and flow charts as analysis techniques. The mechanism for issuing environmental approval has been regulated in detail in Government Regulation No. 22 of 2021 starting from self-screening by the person in charge of the business and/or activity, preparation of environmental documents, the process of examining and/or assessing environmental documents in the form of Environmental Impact Analysis (EIA) and Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL) forms and Issuance of Environmental Approval.
Kompensasi Sebagai Unsur Pembentukan Budaya Organisasi : Sebuah Tinjauan Literatur
Maulana, Yoga;
Frinaldi, Aldri
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jim.v4i1.7045
Artikel ini membahas peran penting kompensasi dalam pembentukan budaya organisasi sektor publik. Budaya organisasi yang kuat berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan publik, serta implementasi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Pelaksanaan tata kelola organisasi publik, sistem kompensasi memiliki peran tidak hanya sebagai alat motivasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memperkuat nilai-nilai misi dan visi pelayanan. Pendekatan yang digunakan yakni literature review dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan terhadap kompensasi dan pembentukan budaya organisasi. Berdasarkan hasil penelusuran dapat diketahui bahwa kompensasi memiliki kedudukan yang penting dalam menentukan budaya yang ada dalam organisasi terutama pada aspek disiplin, motivasi dan produktivitas pegawai. Meskipun ada tantangan dalam penerapan sistem kompensasi berbasis kinerja, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan transparansi, pendekatan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan akan strategi kompensasi yang disesuaikan dengan karakteristik unik organisasi publik, di mana pendekatan satu ukuran tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, perlu dilakukan pembahasan guna mengevaluasi berbagai kompensasi dalam konteks organisasi publik dan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, transparansi, dan berkeadilan.
Analysis of Innovation Culture and Sound Governance in Mandiri VOE Program in Sibolahotang Village, Indonesia
Panjaitan, Debora S.;
Frinaldi, Aldri
Al-Risalah Vol 22 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v22i2.1277
This study aims to analyze the innovation culture of Village-Owned Enterprises (VOE) and the application of the sound governance dimension in developing programs for community welfare at Sibolahotang Sibulele Aritonang Sitampulak (SAS) Village. This was carried out using a qualitative descriptive method and the data were obtained through observation, interviews, and recording. Furthermore, the interview transcription data obtained from the field were analyzed using Manual Data Analysis Procedure (MDAP). The results showed the VOE innovation culture in Sibolahotang SAS Village has not been effective due to four challenges, namely weak Human Resources, the underdeveloped potential of the existing village assets, low financial resources, and the absence of cooperation with the private sector. The completion stage of these challenges entails conducting knowledge development training for Human Resources in savings and loan financial reporting for the Mandiri VOE program as well as collaborating with the private sector. Therefore, the village government is expected to provide facilities and infrastructure that can enhance the management of Mandiri VOE in order to run effectively and efficiently.
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MELALUI PENERAPAN SISTEM E-KINERJA DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rahmatul Putra, Nanda;
Frinaldi, Aldri
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.417 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.22028
Salah satu wujud dari adanya reformasi birokrasi adalah penggunaan system e-kinerja. E-kinerja merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja para pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan juga menjadi dasar dalam perhitungan prestasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan aplikasi E-Kinerja pada Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Sumateera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan pemanfaatan dokumentasi tertulis. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aplikasi E-Kinerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu penyempurnaan yakni dari segi SDM selaku objek dalam penerapan aplikasi ini dan dari segi sistem aplikasi yang berjalan agar terwujudnya kinerja yang efektif dan efisien
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
Rahim, Ridwan Kurnia;
Frinaldi, Aldri
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.25160
Sesuai dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dengan menelaah kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka penataan permasalahan permukiman dan mendorong pertumbuhan permukiman yang sejahtera di Desa, Pemerintah Desa mendapat bantuan dari Perangkat Desa. Metodologi studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur diadopsi. Situs web berita resmi, jurnal akademik, dan sumber lain yang dianggap relevan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Temuan kompilasi literatur terkait ini menunjukkan bahwa keterlibatan Di Sumbar, isu pemulihan masih bertumpu pada program yang disusun pada musyawarah pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahun dengan anggaran yang memadai. Kepala desa bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh pemerintah daerah. baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik telah diperoleh masyarakat melalui pembiayaan daerah.
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PERTAMINA SHOP
Febriandiela, Fifi;
Frinaldi, Aldri
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.25185
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengatur industri Toko Pertamina di wilayahnya. Tujuan pemerintah pusat adalah untuk memberikan pemerataan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi dasar operasional toko Pertamina ini. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pertashop masih belum memberikan batasan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah lainnya terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap bisnis program Pertashop yang ditujukan untuk lingkup Kecamatan atau Desa. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengawasi bisnis pertokoan Pertamina masih belum ideal. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk memberikan izin program usaha bengkel Pertamina, namun peran tersebut tetap harus dimainkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gagasan otonomi daerah Â
Hutan Kota dan Taman Satwa: Kepuasan Pengunjung & Budaya Kerja Sadar Wisata
Nengsih, Andi Riska Wahyu;
Frinaldi, Aldri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian dimaksudkan menganalisis pengaruh budaya kerja sadar wisata terhadap kepuasan pengunjung pada wisata hutan kota dan taman satwa di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan mengenai kepuasaan pengunjung terjadi dikarenakan fasilitas dan kinerja pelayanan disuguhkan belum sesuai harapan. Kepuasaan pengunjung dipengaruhi oleh budaya kerja sadar wisata dari pihak pengelola setempat belum bersih dan tertib. Penelitian menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam penelitian adalah pengunjung diobjek wisata dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data berupa angket dibagikan kepada responden dengan Skala Likert yang telah diuji coba terlebih dahulu pada objek wisata pantai sasak sebanyak 30 responden. Analisis penelitian menggunakan regresi berganda dengan pengujian hipotesis asosiatif. Hasil uji korelasi ganda diperoleh bahwa sub variabel budaya kerja sadar wisata secara bersama-sama atau secara simultan berhubungan dengan variabel kepuasan pengunjung dengan nilai sig.F change 0,000 <0,05, tingkat keeratan dilihat dari nilai R (koefesien korelasi) sebesar 0,793 sehingga diperoleh kriteria kekuatan hubungan antara sub variabel budaya kerja sadar wisata dengan kepuasan pengunjung mempunyai hubungan yang kuat.
Analisis Budaya Kerja Etnik pada Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Ekowisata Sungai Bangek di Kota Padang
Ratri Alfadira;
Frinaldi, Aldri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12743
Ethnic work culture is a value that originates from a particular ethnicity which is recognized as a distinctive character at work. This research aims to find out how the ethnic work culture of the tourism awareness group is in managing the Sungai Bangek Nature Park in the city of Padang. This research uses descriptive qualitative methods with data analysis techniques in the form of SWOT analysis. The object of this research is the Sungai Bangek Nature Park and Nature Tourism Awareness Group. The results of this research show that the ethnic work culture of the Sungai Bangek Nature tourism awareness group (Pokdarwis) is very influential in the management of the Sungai Bangek Nature Park in Padang City. The Pokdarwis ethnic work culture is influenced by the characteristics and ethnic background of the members of the group, where in the management of Sungai Bangek Nature Park, currently the Pokdarwis ethnic work culture has an individualistic, egalitarian and converse work culture, while creative work culture does not yet exist in the management of Sungai Bangek Nature Park.
Implementasi Program Bus Sekolah Gratis di Kota Pariaman
Ivo Darma Putra;
Frinaldi, Aldri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13809
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bus Sekolah Gratis di Kota Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah tidak terpenuhnya pelayanan kepada siswa/siswi dikarenakan terbatasnya jumlah armada bus sekolah gratis dikota Pariaman serta kurangnya rute jalur bus sekolah agar terpenuhi kebutuhan akses pelajar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi. Program Bus Sekolah Gratis di Kota Pariaman telah menjadi inisiatif penting pemerintah untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi siswa dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh siswa sekolah dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Kota Pariaman menyelenggarakan layanan bus sekolah gratis dengan total 9 unit, mengoperasikan 7 unit sebagai transportasi siswa, rute bus diatur sesuai dengan kecamatan di Kota Pariaman, yang terdiri dari 4 kecamatan. Namun, terdapat kendala dalam pengembangan program, terutama terkait penurunan jumlah bus akibat kondisi rusak dan konversi satu unit menjadi trado serts dalam pelaksanaan program meliputi pengaturan perilaku siswa, kerusakan kendaraan, dan masalah pencairan anggaran. Program Bus Sekolah Gratis di Kota Pariaman telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi penggunaan sepeda motor oleh siswa dan meminilisir angka kecelakaan pelajar.
Inovasi Budaya Organisasi dalam Pelaksanaan Program Sosialisasi Pencegahan Stunting oleh Puskesmas Kecamatan Pancung Soal
Indah, Sentia;
Frinaldi, Aldri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait inovasi budaya organisasi dalam pelaksanaan program sosialisasi pencegahan stunting oleh Puskesmas Pancung Soal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif . Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Puskesmas Pancung Soal, Tenaga Pengelola Gizi Puskesmas Pancung Soal dan Kader Pembangunan Masyarakat Nagari Kudo-Kudo Inderapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Inovasi budaya organisasi di Puskesmas Kecamatan Pancung Soal dalam pelaksanaan program pencegahan stunting belum dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan ditemui bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan stunting oleh pihak Puskesmas Pancung Soal masih menggunakan metode lama seperti ceramah dan penggunaan media sosial seperti facebook yang belum rutin dilakukan serta belum adanya pegawai yang ditunjuk secara khusus dalam bertugas mengelola dan memberikan informasi terkait pencegahan stunting tersebut. Sehingga belum adanya pembaharuan atau inovasi baik dalam bentuk cara ataupun metode dalam pelaksanaan program sosialisasi pencegahan stunting oleh Puskesmas Kecamatan Pancung Soal.