Articles
Analisa Kebijakan Publik Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional
Sofiani, Nancy;
Saputra*, Tio;
Syamsir, Syamsir;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24683
This study aims to determine the analysis of public policy on the management of traditional markets. Traditional market management policy is a form of public policy that regulates and oversees the management of traditional markets. The type of method used in this article is a literature review. Writing this literature review adopts national articles published on various platforms providing journals on a national scale that discuss public policy analysis of traditional market management. The research results show that the implementation of traditional market management policies can help create a healthier and more productive market environment for traders and visitors. However, this policy must also pay attention to the social, economic and environmental impacts that may arise and must constitute a target or objective of a government program, so that it is made at a higher level up to the technical level. Aims to increase the economic growth of the community. The expected result of these activities is the availability of economic facilities as a forum to move and grow the regional economy so that the community's economic activities can develop properly and open up employment opportunities
Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital
Wiranti*, Nia Endri;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24833
Kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat saat ini membuat masyarakat sangat perlu menyesuaikan diri dengan teknologi untuk menunjang kegiatan sehari-hari, peran pemerintah sebagai penyedia layanan sosial juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan pelayanan. Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak di manfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan pelayanan yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi mulai dari e-government dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Teknologi digital sebenarnya hanyalah sebuah sistem pemrosesan yang sangat cepat yang mengubah semua jenis informasi menjadi nilai numerik. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, terdapat perubahan dalam kualitas dan efisiensi data yang dihasilkan dan dikomunikasikan, termasuk: Kualitas yang lebih baik, kapasitas yang lebih efisien, dan prosedur pengiriman yang lebih cepat. Data digital berfungsi sebagai pendukung penting untuk seluruh proses dalam kehidupan nyata.
Analisa Kebijakan Publik terhadap UMKM
Sari*, Indah Permata;
Bahari, Krisna Marta;
Syamsir, Syamsir;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24717
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa kebijakan publik terhadap UMKM. UMKM adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan, jumlah aset, dan omzet yang terbatas. UMKM dapat dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan modal yang relatif kecil. Pemerintah dan organisasi internasional memperhatikan UMKM karena kontribusi mereka terhadap perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review. Penulisan literatur review ini mengadopsi artikel-artikel nasional yang dimuat pada berbagai platform penyedia jurnal dengan skala nasional yang membahas tentang analisa kebijakan publik terhadap UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk melihat tingkat akurasi implementasi kebijakan pelatihan UMKM, di telaah dengan menggunakan pendekatan teori 5 tepat, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan proses yang tepat untuk menerima efektivitas kebijakan sebagai misi bersama terjadi di kedua lembaga terlepas dari faktor sejarah sebelumnya dan juga kerjasama antar lembaga. Inefisiensi muncul ketika masalah pelatihan dicurigai karena pihak selain Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM tidak berperan. Sementara jika memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan menurut Edward III sebagai berikut : dimensi komunikasi, dimensi sumberdaya, dimensi disposisi, dan dimensi birokrasi.
Konsep Inovasi Pariwisata Berbasis Kebudayaan Dalam Penggunaan Pakaian Adat Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sekitar Landmark Jam Gadang Bukittinggi
Muslim*, M Hidayat Panuntun;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24578
Jam Gadang Merupakan Menara jam yang penanda atau sebuah ikon bagi Kota Bukittinggi. Keberadaan Jam Gadang menjadi tempat lokasi bersejarah pada masa kemerdekaan. Pada saat sekarang, Jam Gadang dijadikan objek wisata dengan memperluas taman di sekitarnya. Taman tersebut digunakan sebagai ruang interaksi bagi masyarakat baik pada hari kerja maupun hari libur. Sebagai tempat wisata yang di rindukan oleh para perantauan ataupun wisatawan menjadikan jam gadang perhatian pemerintah terumata Walikota Bukittinngi. Banyak para pedagang dari berbagai daerah menjadikan Kawasan jam gadang menjadi mata pencaharian mereka. Banyak masalah yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima (PKL) dengan tidak tertib serta tidak mematuhi aturan yang ada. Disamping itu untuk menata para pedagang yang berjualan disekitar jam gadang, Walikota memberikan sebuah konsep inovasi kebijakan yang sekaligus untuk meningkatkan daya Tarik wisatawan. Para pedagang di wajibkan menggunakan seragam pakaian adat baju kurung basiba untuk perempuan dan baju taluak hitam babungo bagi laki-laki. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengalisa dari berbagai sumber tulisan. Ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi agar lebih mengenal budaya Minangkabau.
Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kabupaten Solok
Marta Bahari*, Krisna;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.25144
Dalam mewujudkan E-govermant Pemerintahan Kabuapten Solok melaksankan inovasi Pengelolaan Kearsipan Arsip Dinamis melalui Aplikasi SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI bertujuan untuk memepermudah Proses Penyaluran surat melalui media elektronik.Tujuanpenelitianiniuntukmendeskripsikanseberapa efektif Aplikasi SRIKANDI bisa dilaksanakan di Kabupaten Solok. Jenispenelitianyangdipilihyaitupenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif,denganpengumpulandatamenempuhobservasi,wawancara,dokumentasi,danstudikepustakaan.FokuspenelitiandikajimenggunakanAplikasi SRIKANDI,telahberjalandengan baiksesuaidengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor28Tahun2012tentangPelaksanaanUUNo. 43Tahun2009tentang Kearsipan. Budayainovasiditinjaudaripengelolaankearsipanyangmengedepankankemudahan penyimpanan, penemuankembalidanpengendalianefisiensipengamananarsip.SelanjutnyakemampuandanalatinovasiAplikasiSrikandicukupmemadaitetapiterdapatkekurangantidakdimilikinyapegawaikhususpengelolaarsipatauarsiparis serta jangkauan jaringan yang belum menyeluruh di daerah Kabupaten Solok. Kemudiantujuan,hasil,pendorongdanhambatanadalahmemudahkanprosespenyimpanandanpenemuankembaliarsip,sertamengoptimakanpemeliharaanarsip,hambatannya yaitu sesekali terjadi error dan down pada jaringan.
Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Kerinci
Priska*, Sisi;
Frinaldi, Aldri;
Syamsir, Syamsir
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24834
Mengelola sampah merupakan perkara wajib yang dibuat oleh pemerintah yang telah membagikan kebebasan terhadap masing-masing masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena memiliki konsekuensi bahwasanya negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan administrasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh serta DPRD telah membentuk PERDA pengelolaan sampah dan bekerjasama membentuk PERDA pengelolaan sampah berkoordinasi dengan Kementerian. tentang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dalam hal pembebasan lahan untuk objek TPA, dan untuk mengetahui sejauh mana penambahan armada truk sampah dan pengawasan negara, sehingga masyarakat memiliki sikap yang lebih dapat diterima dalam pengelolaan sampah. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai studi kontekstual untuk menyelidiki kebijakan dan yurisdiksi pengelolaan sampah sebelum dikeluarkannya peraturan daerah pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh.
Implementasi e-Goverment di Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Aplikasi Si Sutan Mudo
Adrika*, Julharya;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24947
Elektronik government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mempercepat pencapaian kinerja pemerintah yang efektif maupun efesien. Implementasi e-government tujuannya adalah untuk percepatan pelayanan dan juga membantu pemerintah dalam menjaga hubungan antara pemerintah dengan warga, dengan pelaku usaha dan antar sesama instansi pemerintah. E-government mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an, akan tetapi penggunaan konsep dan teknologi e-government di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada kemampuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 telah mendorong pemerintah baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah untuk mengaplikasikan e-government dilingkup pemerintahannya masing-masing. Di kab. Sijunjung, dalam rangka mewujudkan e-government dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, telah dibangun beberapa aplikasi, salah satunya adalah Si Sutan Mudo yaitu Sistem Informasi Persuratan Mudah Dan Otomatis yang telah dibangun pada tahun 2021 dan telah diassesment dan terverifikasi oleh BSSN guna menghindari kejahatan siber. Si sutan mudo ini juga telah menerima sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari Kemenkumham RI. Aplikasi Si Sutan Mudo sudah digunakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada, dan juga beberapa nagari. Setiap aparatur juga telah dibekali Tanda Tangan Elektronik dari BSrE, hal ini keaslian dokumen dapat terjamin.
Kebijakan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Sijunjung
Adrika*, Julharya;
Syamsir, Syamsir;
Frinaldi, Aldri;
Rief Dela, Yosa
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24841
Kebijakan publik yang bagus adalah kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Penerima kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu tertuju untuk seluruh masyarakat, namun ada juga untuk sebagian kelompok tertentu, atau sebagian kelompok masyarakat. Jaminan sosial merupakan sebuah kebijakan publik yang menjadi bagian tugas dari pemerintah, maka dari itu kebijakan tersebut harus jelas tujuannya. Jaminan sosial merupakan sebagai upaya dari negara kepada rakyatnya dalam bentuk perlindungan sosial agar terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak. Pemerintah Kabupaten Sijunjung membuat kebijakan jaminan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal di Kabupaten Sijunjung. Tujuannya untuk memberikan rasa aman, melindungi masyarakatnya dalam menjalankan pekerjaannya dan juga untuk mencegah munculnya kemiskikan baru akibat meninggalnya tulang punggung keluarga. Pada saat ini, kabupaten sijunjung sudah mendaftarkan 14.790 orang BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. Pemerintah Kabupaten Sijunjung kedepannya diharapkan untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, kebijakan jaminan sosial ini dirasakan bermanfaat oleh masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jalur mandiri bagi yang tidak tertanggung oleh pemerintah daerah.
Efektivitas Penerapan E–Government di Pemerintah Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Melalui Whistle Blowing System
Rief Dela*, Yosa;
Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24854
Penerapan e-Government membawa banyak manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat memudahkan akses dan transaksi publik, serta mempercepat proses pelayanan. Namun, risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan pun dapat terus mengancam dalam penggunaan teknologi informasi.Efektivitas whistleblowing system (WBS) dalam e-Government dapat menjadi solusi efektif untuk menekan risiko tersebut. Pelapor yang mengetahui pelanggaran atau tindakan salah dalam penggunaan sistem e-government dapat melaporkan dengan cepat dan aman, tanpa takut mengalami diskriminasi atau balas dendam dari pihak yang terlibat. Sistem pelaporan pelanggaranyang terbuka, transparan, dan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dapat meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran dan menjamin akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik
tanjung*, Alber;
Yetti, Salma;
Frinaldi, Aldri;
Syamsir, Syamsir
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24712
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling mempengaruhi dan berhubungan erat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review. Penulisan literatur review ini mengadopsi artikel-artikel nasional yang dimuat pada berbagai platform penyedia jurnal dengan skala nasional yang membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.