Articles
KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK OLEH UU NO. 5 TAHUN1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Nur Sinambela, Raja wahid;
Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.297 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.594
Negara sebagai suatu entitos ekonomi menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya tanpa memandang latar belakang dari negara tersebut. Upaya pemerintah untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi, dilakukan dengan mendatangi letter of intent sebagai bagian dari program bantuan International Monetery Fund (IMF). Perbagai negara sedang melakukan perubahan menuju sistem ekonomi pasar. Salah satu ciri khas sistem ekonomi pasar adalah persaingan pasar. Para pelaku usaha bebas melakukan kontrak dalam pemenuhan pasar. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Paraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pembatasan dalam kebebasan berkontrak.
KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Khairul, Khairul;
Siregar, Mahmul;
Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.201 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.606
Pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (follow the money) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan yang lebih strategis kepada PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia. PPATK dengan pihak pelapor mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektronis internasional (Internasional Fund Transfer Instruction). PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaaan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.
Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah
Anas, Azuar;
Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.905 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v11i1.1602
Pembalakan Liar (Illegal Logging) secara besar-besaran dengan menggunakan peralatan modern biasanya sebagai pemicu kerusakan hutan dan menimbulkan bencana alam terutama longsor dan banjir, tetapi penebangan pohon kayu di dalam kawasan hutan lindung Desa Simaningir Kec. Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan alat berupa chain saw saja, dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor dan menimpa rumah penduduk. Penyidik Polres Tapanuli Tengah telah mengungkap penyebab tanah longsor yaitu karena penebangan pohon kayu secara Illegal di dalam kawasan hutan lindung, selanjutnya penyidik Polres Tapanuli Tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penebangan pohon kayu. Faktor yang mempengaruhi sulit mengungkap kasus Illegal Logging adalah lemahnya peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, mentalitas aparat dan budaya masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
Fitriani, Rini;
Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.952 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v2i1.672
Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan orang tua. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Orang tua seharusnya menjadi orang pertama dan utama yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Kenyataan menunjukan bahwa banyak terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, paman atau orang yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Kasus kekerasan seksual tidak terungkap di media massa karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan memberikan saksi yang berat terhadap pelaku, meningkatkan peranan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Yudianto, Eldi;
Marlina, Marlina;
Arif, Arif
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.803 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.590
Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan merupakan sebuah keniscayaan, untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai sistem yang berhubungan dengan sarana dan prasarana tranportasi moda angkutan darat. Atas kajian yang mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, dipandang bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kemasyarakatan dan lingkungan stategis. Undang-undang UU No. 22 tahun 2009 mengatur tentang peran yang sangat signifikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sosialisasi dilakukan untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara yang cenderung dari waktu ke waktu menunjukkan trend yang terus meningkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sosialisasi oleh Polda Sumut dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara masih belum menunjukan efek yang positif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN AGRARIAN DALAM PENGALIHAN LAHAN EKS HGU PTPN II (PERSERO) TANJUNG MORAWA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Pengalihan Lahan Eks Kepada Yayasan Al Washliyah dan Yayasan Nurul Amaliya)
Marlina, Marlina;
Isnaini, Isnaini
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.03 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.607
Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris dan saat ini dikembangkan untuk mendukung pengembangan industrialisasi, maka fungsi dan peranan tanah adalah memegang peranan yang sangat penting. Tanah sebagai suatu sumber daya alam, sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan tanah dalam berbagai sektor kegiatan seperti pertanian, pemukiman, sarana umum dan lain-lain mengakibatkan tanah menjadi suatu benda yang kian hari kian sangat dibutuhkan. Selain itu tanah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia adalah merupakan kenyataan, bahwa permintaan akan kebutuhan terhadap tanah terus bertambah sesuai dengan pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. Secara umum, luas tanah yang ada dibumi ini tidak akan bertambah, sedangkan jumlah populasi manusia yang membutuhkan tanah tetap bertambah. Gejala pertambahan kebutuhan akan tanah yang terus meningkat yang berdampingan dengan kwantitas luas tanah yang tidak bertambah akan menimbulkan problema-problema sosial di masyarakat, seperti yang menyangkut penguasaan dan pemilikan tanah, pemanfaatan/penggunaan tanah, pemeliharaan/pelestarian tanah dan hubungan-hubungan hukum terhadap tanah akan menjadi fenomena yang penting untuk ditelusuri, karena hal tersebut mau tidak mau akan berbaur dengan dinamika kehidupan masyarakat.
TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGGAN TERHADAP PROGRAM JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN SWASTA DI WILAYAH MEDAN
Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.742 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.613
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, walaupun pada beberapa hal masih terdapat kekurangan atau belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja dengan perusahaan ternyata ditegakkan dalam waktu yang begitu lama. Semenjak jaman penjajahan Belanda sampai sekarang, dan baru benar-benar memiliki payung hukum yang cukup kokoh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan sama sekali tenaga kerjanya pada Program Jamsostek, atau kalaupun mendaftarkan masih hanya sebagian jumlah tenaga kerjanya atau sebagian upahnya atau hanya sebagian program yang diikutinya. Hal ini tentu merugikan pihak tenaga kerja.
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)
Lubis, Fauzul Hamdi;
Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.606 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v3i2.593
Tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas. Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan bahwa kerangka legal dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Upaya penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
faidir, faidir;
Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (773.522 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v5i1.623
Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
SYHNTHESIS OF CHITOSAN MODIFIED POLYURETHANE FOAM FOR ADSOPRTION OF MERCURY (II) IONS
Darmadi, Darmadi;
M, Irfan;
M, Iqhramullah;
Marlina, Marlina;
Lubis, Mirna Rahmah
Jurnal Bahan Alam Terbarukan Vol 7, No 1 (2018): June 2018 [Nationally Accredited]
Publisher : Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jbat.v7i1.13614
Mercury from the traditional gold mining activities in Aceh Jaya Regency causes water source and thus residents are exposed to mercury metals. In organic and inorganic conditions, mercury is toxic to the human body, causes damage to the nerve system, kidney failure, heart failure, blood pressure disorders, and damage to the immune system. The problem of mercury contamination can be chemically solved in various ways. This research uses polyurethane foam to adsorb mercury from water. The adsorption and selectivity of polyurethane foam adsorption can be improved through modification with Chitosan. In this research, preheating temperature, glycerol and toluene di-isocyanate (TDI) compositions greatly affect the physical form of foam. The condition under which optimal glycerol composition used for synthesizing the polyurethane foams is 20% (w/w of mixture A). This glycerol composition results in polyurethane foams with an optimum ratio of the mixture A/TDI/distilled water of 2 : 1 : 1. The best adsorption is obtained with polyurethane foam added by 2.5% Chitosan. The optimum mercury adsorption 25% is resulted from the operating time of 60 minutes with adsorption capacity of 0.313 mg/g. For Chitosan modified polyurethane foam, research points out that the reaction is the second order reaction. The result concluded that the polymer has semi crystalline crystallization and melting temperatures.