Articles
Due Diligence in Financial Aspects for Mobile Fuel Station Business Development
Saputra, Edwin Tri Angga;
Indradewa, Rhian;
Negoro, Dimas Angga;
Hamdi, Edi
Dynamic Management Journal Vol 8, No 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/dmj.v8i3.11289
The fuel sales of motorcycle experience complex dynamics, particularly in satisfying consumer demand for leanness and ease of service. The Mobile Fuel Station (MFS) service innovation, powered by information technology, was created to accelerate the establishment of new sales outlets and enhance the efficiency and convenience of consumer service. However, this option requires substantial expenses, necessitating due diligence on the financial side. The objective of this study is to evaluate and ensure the feasibility of the Mobile Fuel Station Investment Program (PI MFS). The research findings indicate that the Return on Investment (ROI) is 18.46%, with a positive Net Present Value (NPV) and an Internal Rate of Return (IRR) of 23.42% in the sixth year so that PI MFS is feasible to implement. To shorten short-term debt obligations, PI MFS has a current ratio of 2.64 times. Additionally, a 32.06% DER value indicates that a greater proportion of its financing comes from equity rather than debt. This research provides direction for the future development of more efficient managerial practices, as well as generates investor interest by demonstrating the potential for growth and profitability.
Penerapan Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining (SFAE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih
Yufi Mohammad Nasrullah;
Nenden Munawaroh;
Sifa Fauziah;
Acep Rahmat
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan temuan pada pembelajaran fiqih siswa kelas VIII di MTs Mathlaul-Ulum Kabupaten Garut bahwa siswa, khususnya siswa kelas VIII, kurang termotivasi untuk belajar. Ini berdampak pada hasil belajar mereka karena guru fiqih masih menggunakan model pembelajaran yang kuno atau konvensional, membuat siswa jenuh dan bosan. Model pembelajaran memainkan peran yang sangat penting dalam membuat pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Ini terutama berlaku untuk pembelajaran agama Islam, khususnya fiqih, di mana guru harus dapat menggunakan rangkaian pembelajaran yang menarik dan efektif untuk membuat siswa tidak merasa bosan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE) dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE) pada mata pelajaran fiqih di kelas VIII MTs Mathlaul-Ulum Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di madrasah. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa serta pengadaan lembar kerja siswa. Siswa yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VIII B dan VIII C MTs Mathlaul-Ulum Kabupaten Garut yang berjumlah 55 orang.
Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana (Ninggal Kedaton ) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)
Chandra, Brindawan;
Isnaini , Atin Meriati;
Rifai , Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v2i1.54
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem pewarisan dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali dan untuk mengetahui hak waris laki-laki dalam perkawinan nyentana ninggal kedaton menurut hukum adat Bali (studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap judul yang diangkat yaitu buku awig-awig Desa Antap Kecamatan Selemadeg, buku-buku hukum adat Bali, khususnya tentang perkawinan nyentana, buku-buku mengenai hukum pewarisan, dan buku sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara Studi Dokumen. Sebagaian besar masyarakat di Pulau Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dalam perkawinan maupun pembagian waris. Tetapi khusus di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Tabanan, Bali memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari aturan adat istiadat. Dimana perkawinan nyentana dilakukan di daerah tersebut yang hukum kekerbatannya menganut sistem matrinileal begitu pula dengan hukum pewarisannya.
Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah )
Wardiman, Halim;
Meriati Isnaini,, Atin;
Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v2i2.117
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan Penerapan Restorative Justice Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana dan mengetahui Bagaimaana mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice ( Studi Di Polres Lombok Tengah) sebagai upaya untuk pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di polres Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu (1) Konsep dan Penerapan Restorative Justice Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah dosmetic violence karena terjadinya di ranah domestik. Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi. (2) Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice (Studi Di Polres Lombok Tengah. Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi atau nRestorative justice. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dan istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyarakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatannya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan suami, Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan berita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau penyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikanya/penyidikan di hentikan. Jenis Penelitian Yang Digunakan Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian ini bersifat desksriptif, Data Dan Sumber Data Memuat Data Primer, Sekunder, Dan Tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice ( Studi Di Polres Lombok Tengah. Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi/Restorativ justice. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dann istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyrakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatanya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan nsuami, Setelah ada kesempakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan brita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau pinyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikanya/penyidikan di hentikan.
Perlindungan Hukum Pramuwisata Dalam Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Bahri, Syamsul;
Isnaini , Atin Meriati;
Isnaini, L. Ahmad Tijani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v2i3.130
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembangunan kepariwisataan dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam bidang perjalanan wisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia sesuai tema yang diangkat. Berdasarkan Hasil penelitian 1) bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembanguna kepariwisataan, Peranan dari Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) sebagai lembaga formal yang berbadan hukum yang beranggotakan pramuwisata dari berbagai kalangan yang berbeda namun tetap satu tujuan yaitu meningkatkan citra positif dikancah kepariwisatan baik ditingkat nasional maupun internasional. 2) Bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam perjalan wisata, Pemberian sanksi pidana lebih mungkin memberi efek jera kepada biro perjalanan wisata dan pramuwista-pramuwisata yang sengaja mengulangi kesalahan kesekian kalinya dari sanksi tersebut akan lebih memberi ganjaran yang srius dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang sadar hukum. Revisi Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan agar eksistensi pramuwisata bisa tersosialisasi secara nasional, dengan begitu Pramuwisata tidak lagi bernaung hanya di lingkup Perda saja.
Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Studi Di Kantor Basarnas Mataram
Komang Subudiyasa;
Atin Meriati Isnaini;
Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i2.177
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di kantor Basarnas Mataram. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan dengancara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa pertauran perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dan penulis temukan di lapangan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas menurut hukun positif di Indonesia? Dan bagaimana efektifitas pengawasan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas Mataram?. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di atur dalamn undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara. PP. No. 36 tahun 2006, tentang pencarian dan pertolongan, Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan. Selain itu untuk efektivitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas kota Mataram terimplementasi melalui peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021tentang siaga Penelitian ini juga merekomendasikan pertama Kepada Kepala Badan Sar Nasional pusat dan kepala Kantor Sar Mataram, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, kedua para petugas pertolongan/rescur Basarnas Mataram agar dalam setiap menjalankan tugasnya supaya selalu mentaati prosedur oprasi dan mematuhi instruksi dari pimpinan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur
Muhammad Izzuddin;
Atin Meriati Isnaini;
M. Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i3.208
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan? dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA? studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo.Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan Tidak Tercatat, HAM
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Investasi Ilegal Platform Fec (Future E-Commerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)
Muhammad Junaedi Al Bahgdadi;
Atin Meriati Isnaini;
Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i4.219
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) dan asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung obyek penelitian dan menelti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) sebagai dampak atas adanya hubungan hukum sebagai mitra dagang diantara pihak pengguna (anggota) dengan penyedian layanan Platform FEC ialah hanya dapat diperoleh dengan upaya perlindungan hukum represif yakni berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Namun apabila upaya persuasif (secara kekeluargaan) tidak dapat diperoleh maka upaya lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan secara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce) yakni harus sesuai dan berdasarkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana isi dari Pasal 1320 KUHPerdata ialah terdiri dari 4 ayat, yang menentukan harus adanya “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Syarat Objektif terdapat pada ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata.
Pengaruh Media Sosial, Skin Health Awareness, Brand Preference, dan Kualitas Produk terhadap Pembelian Produk Skincare
Sifa Fauziah;
Andri Kusmayadi
GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56910/gemilang.v6i1.3318
The growth of the skincare industry in Indonesia continues to show an upward trend in line with increasing public awareness of the importance of maintaining healthy skin. This study aims to examine the influence of social media, skin health awareness, brand preference, and product quality on the purchase decisions of skincare products in the Greater Jakarta area. A quantitative approach was employed through the distribution of online questionnaires to 125 respondents who actively use social media. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method version 4.0. The findings indicate that all four variables have a positive and significant effect on purchase decisions, with product quality being the most dominant factor, followed by skin health awareness, social media, and brand preference. This study suggests that companies should improve product quality, build brand trust, and optimize digital communication. The findings not only provide practical contributions for industry players in designing marketing strategies but also broaden the understanding of consumer behavior, which is increasingly influenced by skin health awareness in making skincare product choices.
Participatory Training: A Solution to Dealing with Livelihood Loss due to Environmental Change
Maulana, Hasan Tafsir;
Sudiapermana, Elih;
Sulistiono, Eko;
Shantini, Yanti
International Journal of English and Applied Linguistics (IJEAL) Vol. 4 No. 3 (2024): Volume 4 Nomor 3 Desember 2024
Publisher : ITScience (Information Technology and Science)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijeal.v4i3.4953
This study aims to analyze the participatory training organized by PKBM Maharani Sumedang and its impact on livelihood change and community empowerment. The training was specifically designed to restore the self-reliance of affected community members by equipping them with the skills to make shredded fish, which utilizes local natural resources. Using a qualitative approach with descriptive methods, this study aimed to gain an in-depth understanding of the training process and outcomes. Data collection techniques included interviews, observations, questionnaires and documentation to obtain comprehensive views from participants, trainers and community leaders. Triangulation was applied to ensure data reliability, while data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing or verification. The results showed that the training used a participatory approach in accordance with the needs, skill levels and resource potential of the local community. This approach not only actively involved participants but also tailored the training to realistic economic opportunities in the area. The training fosters self-reliance, allowing community members to use their newly acquired skills to create alternative livelihoods. By utilizing available fish resources, residents can now generate a sustainable income that complements the natural environment in the region. This initiative highlights a successful model for community-based training programs, demonstrating how participatory training can drive livelihood change and long-term resilience for communities affected by large-scale infrastructure projects.