Articles
SENGKETA HAK MEREK DAGANG GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU
Catherine Angelica;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.313 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16381
This study examines the dispute over the trademark rights of "Geprek Bensu" owned by Ruben Onsu with "I Am Geprek Bensu" owned by PT. Benny Sujono's Geprek Chicken. Knowing Indonesia's legal protection for trademarks and dispute resolution on trademark rights "Geprek Bensu" with "I Am Geprek Bensu" in the Commercial Court. The party entitled to a trademark is the party who first registered the mark. The research method used in this case approach is the normative juridical method. The source of data from normative juridical research is researching library materials or secondary materials. The research results show that Indonesian legal protection for trademarks applies a first to file system. One of the trademark rights disputes that has occurred in Indonesia is the seizure of the brand name "Bensu" by Geprek Bensu and I Am Geprek Bensu. Based on the decision of the Commercial Court, the application for the Geprek Bensu trademark belonging to Ruben Onsu which was registered on 7 June 2018 was canceled in its entirety. This happened because the name “Bensu” was first registered on May 3, 2017 by I Am Geprek Bensu owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu who has registered his trademark first and obtained legal protection for his trademark rights. Ruben Onsu has also been a promotional ambassador for I Am Geprek Bensu before opening Geprek Bensu. The court's decision considered that Ruben Onsu as the trademark copyright registrar had bad faith because Geprek Bensu had similarities ranging from the product sold, the color of the logo, and the image of the chicken in the logo with the brand I am Geprek Bensu.Penelitian ini mengkaji mengenai sengketa hak merek dagang “Geprek Bensu” miliki Ruben Onsu dengan “I Am Geprek Bensu” miliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Mengetahui perlindungan hukum Indonesia terhadap merek dan penyelesaian sengketa terhadap hak merek dagang “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu” di Pengadilan Niaga. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Salah satu sengketa hak merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia adalah perebutan nama merek “Bensu” oleh Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu. Metode penilitian yang digunakan dalam pendekatan kasus ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Indonesia terhadap merek menerapkan sistem first to file. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, permohonan merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu yang didaftarkan pada 7 Juni 2018 dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena nama “Bensu” pertama kali telah di daftarkan pada 3 Mei 2017 oleh I Am Geprek Bensu miliki PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan memperoleh perlindungan hukum atas hak mereknya. Ruben Onsu juga pernah menjadi duta promosi I Am Geprek Bensu sebelum membuka Geprek Bensu. Putusan pengadilan menganggap bahwa Ruben Onsu sebagai pendaftar hak cipta merek dagangnya memiliki itikad yang kurang baik karena Geprek Bensu memiliki kesamaan mulai dari produk sajian yang dijual, warna logo, dan gambar ayam di logo dengan merek I am Geprek Bensu.
PERAN PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCUCIAN UANG OBAT ILEGAL BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2010
Very Yovelin;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (706.846 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16382
Money laundering is an evil act in business that aims to hide the origin of the money assets obtained by the perpetrators of wealth and turn them into assets that come from legal or lawful activities. Through this case, the core problem formulation that wants to be studied is what is the role of banking institutions in preventing and resolving non-criminal money laundering cases. The process used is the statutory and comparative or comparative approach. This approach method is carried out by analyzing the laws and regulations. There are several articles in Law Number 8 of 2010 that can be applied in preventing and handling cases of money laundering. Through this case, the results of the study show that banking institutions are negligent in applying the principle of prudence and the principle of knowing customers. It can also be seen that banking institutions and PPATK (Financial Transaction and Analysis Reporting Center) can break through bank secrecy through Law No. 8 of 2010. Therefore, banking institutions must be more optimal in carrying out their roles to be able to prevent and resolve these cases. .Pencucian uang adalah suatu perilaku jahat dalam bisnis yang bermaksud untuk memayungi asal usul dana yang didapatkan oleh pelaku kekayaan dan mengubahnya menjadi harta yang berasal dari kegiatan yang sah atau halal. Melalui kasus ini, inti rumusan masalah yang ingin dikaji adalah apa kedudukan lembaga perbankan dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tidak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah metode Undang-Undang dan perbandingan atau komparatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. ada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk diterapkan dalam membendung serta menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Melaui kasus ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perbankan lalai dalam menerapkan asas kehati-hatian dan asas mengenal nasabah. Dapat diketahui juga bahwa, lembaga perbankan dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) dapat menerobos kerahasiaan bank melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Maka dari itu, lembaga perbankan harus selebih-lebihnya dalam menjalankan perannya untuk dapat mencegah dan menyelesaikan kasus ini.
SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN
Shintamy Nesyicha Syahril;
Gunardi Lie
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.329 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16387
Sanctions are something that is needed in crime prevention. Sanctions are closely related to the purpose of punishment. Sanctions can be interpreted as a gift, and can also be interpreted as a misery. Sanctions can be in the form of social sanctions or criminal sanctions. Social sanctions are sanctions given by the community to perpetrators of crimes, these sanctions can be in the form of insults. Then, criminal sanctions are sanctions given by the state to perpetrators of crimes and have been formulated in a law. In Indonesia, sanctions are often interpreted as punishments received by someone if they commit a disgraceful act. The relationship between sanctions and the purpose of punishment lies in a retaliation and a deterrent effect felt by the perpetrators of the crime. Basically, the criminal sanctions given by the court to the perpetrators of crimes will always coincide with the social sanctions they receive. This year, there is a sanction for criminal convictions against perpetrators of corruption related to cases of corruption in social assistance during the Covid-19 Pandemic. The judge made a decision that was enough to reap the pros and cons of the community. Sanctions as a countermeasure for a crime in the future are considered ineffective in eradicating corruption so that of course it is not in line with the purpose of punishment itself. The judge considers that the social sanctions that have been received by the perpetrators affect the criminal sanctions he gets. Judges should be able to distinguish between social sanctions that are definitely given by the community to corruptors and criminal sanctions that should be carried out in accordance with the legislation considering that this corruption crime is carried out when the country is facing a crisis. Sanksi merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam penanggulangan pidana. Sanksi berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hadiah, dan juga dapat diartikan sebagai suatu kesengsaraan. Sanksi dapat berupa sanksi sosial dan juga sanksi pidana. Sanksi sosial merupakan sanksi yang diberikan masyarakat kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa hinaan ataupun cacian. Kemudian, sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan dan telah dirumuskan dalam suatu undang-undang. Di Indonesia, sanksi sering kali diartikan sebagai hukuman yang diterima seseorang apabila melakukan suatu perbuatan tercela. Keterkaitan sanksi dan tujuan pemidanaan terletak pada suatu pembalasan serta efek jera yang dirasakan oleh pelaku kejahatan. Pada dasarnya sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan akan selalu bersamaan dengan sanksi sosial yang diterimanya. Pada tahun ini, terdapat suatu sanksi atas vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial pada saat Pandemi Covid-19. Hakim membuat suatu putusan yang cukup menuai pro-kontra masyarakat. Sanksi sebagai suatu penanggulangan suatu kejahatan di masa yang akan datang dinilai tidak efektif dalam memberantas korupsi sehingga tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Hakim mempertimbangkan bahwa sanksi sosial yang telah diterima oleh pelaku mempengaruhi sanksi pidana yang didapatnya. Seharusnya hakim dapat membedakan antara sanksi sosial sudah pasti diberikan oleh masyarakat kepada koruptor dan sanksi pidana yang sudah semestinya dijalankan sesuai dengan perundang-undangan mengingat tindak pidana korupsi ini dilakukan saat negara mengalami krisis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” ATAS PERUBAHAN LIRIK LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA
Cindy Chandra;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra P.
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (829.35 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17484
The development of an advanced industry has made the entertainment world experience modernization and digitization as evidenced by the availability of various places to channel creativity, especially in the art of music in the form of songs. The musical art work also has intellectual property rights (IPR) which must be protected as a form of legal protection for the creator so that the copyrighted work can continue to work, innovate, and get appreciation from the public. IPR has two types, namely copyright and industrial property rights. Industrial property rights are rights that protect a company from various kinds of plagiarism and can also regulate everything in an industrial environment. UU no. 28 of 2014, copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. Even so, there are still many cases of copyright infringement such as changing song lyrics, plagiarism, changing song lyrics, and producing videos without permission from the creator. As in the case that ensnared the family of Gen Halilintar who had violated the copyright of the song lagisyantik belonging to singer Siti Badriah in 2018. In this case, PT Nagaswara as the record label demanded Gen Halilintar compensation of 9.5 billion rupiah for the song covered on Gen Halilintar'syoutube account. This research was conducted with the aim of knowing the form of copyright infringement regarding the re-sung syantik song and how to resolve the violation of the copyright.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK DAGANG TERHADAP PENIRUAN MEREK FURNITURE BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001
Chien Ni;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra Putra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.084 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17487
With the variety of product brands offered by businesses to consumers or the public, people are often faced with various choices. Lower middle class people who want to use well-known branded products choose to buy fake and imitation products. With the widespread occurrence of brand counterfeiting in Indonesia, the name and image of the Indonesian state becomes bad because it is considered a violator of Intellectual Property Rights. The regulation of well-known marks in Indonesia is contained in the old Trademark Law, namely Law No. 15 of 2001 contained in article 6 paragraph 1 letter (b) where a mark that has similarities in principle or in its entirety with a well-known mark belongs to the third party. For goods and/or the like, the application for registration of the mark must be rejected by the Directorate General of Intellectual Property Rights. This study uses a descriptive method to find out how to research how to imitate famousbrands in Indonesia. In practice in Indonesia, the implementation of the protection of well-known marks is still experiencing obstacles, for example the knowledge and understanding of law enforcers on well-known brands that still need to be improved. Cases that often occur in the form of imitation of a well-known brand are then imitated. Such as the trademark dispute that occurred in Indonesia between PT. Ratania Equator with IKEA Sweden. Based on the objectives of PT. Ratania Khatulistiwa who filed a lawsuit for the deletion of a registered mark is to be able to use and register the “IKEA” mark which clearly has similarities in principle or in its entirety to the Swedish IKEA brand “IKEA”. even lose public trust.
PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN LINTAS NEGARA
Neysa Tania;
Gunardi Lie;
Moody R Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.4 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17488
The world economy has integrated into the free trade era. Under this, the boundaries of conducting business transactions in these countries are no longer an obstacle. The existence of transnational elements also brings risks in the economic field; such as when a debtor becomes insolvent and bankrupt. The fulfillment of international elements in a cross-border bankruptcy case will certainly link the legal system of a country with other countries concerned. Moreover, it concerns the authority to execute bankruptcy assets outside the jurisdiction of Indonesia. Bearing in mind that each country has its own bankruptcy law regulations, each country is obliged to respect the laws of other countries following the principle of the jurisdiction of the country itself. Due to the sovereignty principle, the resolution of cross-border insolvency cases often becomes inefficient and effective. Moreover, because Indonesia still adheres to the territorial principle, the debtor can be bankrupted even though there are assets abroad, which makes it difficult for the curator to settle the debtor's assets. In addition, Indonesia is also not bound by international agreements regarding cross-border insolvency so that the inefficient regulation and settlement of cross-border insolvency cases can hamper the flow of receivables payments to all or part of certain creditors so that the smoothness, stability, and conduciveness of cross-border business activities can be disrupted. This research is a normative juridical research with library research as its method to further examine the problems of execution of bankrupt assets outside the jurisdiction of the territory of Indonesia.
HUKUM INVESTASI BODONG KATERING YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA DI KEBUMEN
Pingky Fordora;
Gunardi Lie;
Moody R. Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (647.404 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17491
A fraudulent investment made by a housewife with the initials SP in Kebumen under the guise of a catering business. At present, many people only know the word investment, but do not fully understand what investment is and the consequences of investing. The purpose of writing scientific papers on investment law is as follows: knowing the meaning of fraudulent investments that occur in social life, knowing several factors that make someone make fraudulent investments in public life, knowing what law will be imposed on someone who invests fraudulent, and find out what is the best solution so that people no longer make fraudulent investments. The method I use in writing this scientific paper is a qualitative method. Mrs. SP started her action by deceiving residents of Cilincing District, North Jakarta City under the guise of opening a catering business and for people or residents who want to invest in her business, they will be given a profit of 10 percent every month. From this case, we can see that fraudulent investment is not just a joke, but fraudulent investment can harm many parties. If you make fraudulent investments, other than that, making fraudulent investments will not make you rich in the long term, because sooner or later the perpetrators will be caught by both the police and the people who report them.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM LAGU “KEKE BUKAN BONEKA” BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014
Amelia Kristina Simarmata;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.863 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17493
This research was motivated by the criticism of plagiarism again by a young artist, named Rahmawati Kekeyi Putri Cantika, better known as Kekeyi. Kekeyi's song entitled "Keke Bukan Boneka" managed to occupy the 1st trending on YouTube at that time and made Kekeyi labeled as plagiarism one of the single songs from singer Rinni Wulandari and one of the old songs by Papa T.Bob. There were pros and cons between musicians. There are those who consider this a plagiarism because there are similarities in the songs they sing, but there are also those who think otherwise because they are seen from the substantial or important elements of the songs that are very different. The purpose of this study is to examine more deeply about how the actual law enforcement against the Copyright Law of Musical Works by examining through a case. In addition, this study also seeks to examine the attitude of the community in helping to enforce the law of copyright infringement, and seeing how much people care about law enforcement of the Copyright Act. Researchers conducted this study using qualitative methods. The data is collected through research that has been carried out by researchers through trusted online sources, such as online journals and several trusted websites. The researcher conclude that basically the creator must make preventive efforts in order to make repressive efforts if something unwanted happens. In addition, the response from the community is considered quite positive in assessing this case such as Indonesian musicians. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kritikan terhadap plagiarism yang dilakukan oleh seniman muda bernama Rahmawati Kekeyi Putri Cantika atau lebih dikenal dengan Kekeyi. Lagu Kekeyi yang berjudul "Keke Bukan Boneka" berhasil menduduki trending 1 di YouTube saat itu dan membuat Kekeyi dicap sebagai plagiat salah satu single lagu dari penyanyi Rinni Wulandari dan salah satu lagu lama oleh Papa T.Bob. Terjadi pro dan kontra antar musisi. Ada yang menganggap ini plagiat karena ada kesamaan dalam lagu yang mereka nyanyikan, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya karena dilihat dari unsur substansial atau unsur penting dari lagu tersebut yang sangat berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap UU Hak Cipta Karya Musik dengan mengkaji melalui suatu kasus. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji sikap masyarakat dalam membantu penegakan hukum pelanggaran hak cipta, dan melihat seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum UU Hak Cipta. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui sumber online terpercaya, seperti jurnal online dan beberapa website terpercaya. Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya pencipta harus melakukan upaya preventif agar dapat melakukan upaya represif jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, respon dari masyarakat dinilai cukup positif dalam menilai kasus ini seperti musisi Indonesia.
PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA TERKAIT LAGU “BINTANG” YANG DINYANYIKAN ULANG OLEH TINA TOON TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA ASLI
Thalia Frederica;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra P.
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.978 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17550
Law is the foundation of social life in Indonesia. As a state of law, all activities that are carried out must be based on law, as well as intellectual property must be protected in accordance with the law. Copyright is one of intellectual property with the largest scope. With the law on copyright, all types of copying and piracy must be carried out in accordance with applicable legal provisions and with the permission of the copyright holder. Copyright infringement can be categorized as a criminal act and in the event of a violation, the infringing party must follow the applicable legal procedures and the sanctions that have been set. Indonesia itself is one of the countries where the number of copyright infringement is quite severe. These violations can be caused by a lack of public knowledge, economic factors, public attitudes, technological advances, low purchasing power, or lack of legal action. Like the case that ensnared Tina Toon and related parties. He sang again a single entitled "Star" which was previously popularized by the band Anima. However, this actually made him trapped in a copyright infringement case reported by Engkan Herikan, the owner of the song's copyright. In this study the author will use a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers obtained data from observations of news texts published on various online news sites such as Kompas.com, Detiknews.com, and other supporting journals.
PELANGGARAN TERHADAP DESAIN TAS PT BATIK KERIS INDONESIA BERDASARKAN UU NO.31 TAHUN 2000
Fiona Natania;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra P.
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.825 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17551
This research was conducted with the aim of knowing how to protect industrial design rights and dispute resolution mechanisms in the industrial design field within the legal framework of Intellectual Property Rights based on Law UU 31 / 2000 concerning about Industrial Design. This research method used by researchers is a normative juridical approach and it can be concluded that there are still many issues and disputes related to Industrial Design. With the enactment of the Industrial Design Law, the Government of Indonesia seeks to protect Industrial Design rights holders from various forms of violations such as imitation/plagiarism as well as assisting in preventing and resolving disputes in the Industrial Design field. In this study, the problem occurred between PT. Batik Keris Indonesia objected to the issuance of Wenny Sulistiowati's Industrial Design certificate. From the results of the study, it can be concluded that the registered industrial design must have an element of novelty in accordance with UU 31 / 2000 (2) of the Industrial Design Law.