Articles
Perbandingan Parameter Hidrograf Satuan Sintesis Terhadap Hidrograf Satuan Amatan Collins pada Das Bialo
Khafifa, Khafifa;
Yusril, Yusril;
Nanda, Abd. Rakhim;
Agusalim, Agusalim;
Nurnawaty, Nurnawaty;
Tongeng, Andi Bunga;
Kasmawati, Kasmawati
Journal of Muhammadiyah’s Application Technology Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jumptech.v2i2.10269
Banjir rencana (design flood) adalah salah satu klasifikasi besaran rencana untuk pembuatan struktur atau bangunan hidrolik, yang keberadaannya (fungsi dan kestabilannya) dipengaruhi oleh karakteristik aliran banjir. Banjir rencana dapat diperoleh melalui kegiatan analisis hidrologi yang hasilnya biasanya dapat berupa debit banjir maksimum, volume banjir atau hidrografi banjir. Tujuan untuk mengetahui keandalan metode Hidrograf Satuan Sintetis pada daerah aliran sungai (DAS) Bialo dan metode collins sebagai pembandingnya. Metode penelitian yang direncanakan akan memberikan informasi tentang parameter yang berpengaruh dalam menghitung hidrograf satuan. Adapun hasil penelitian dalam perhitungan metode HS amatan dan HSS yang diamati keduanya menggunakan persamaan empiris, perbedaan yang paling signifikan membedakan adalah waktu mencapai puncak (Tp).
REPATRIASI PENGUNGSI SURIAH: PERUBAHAN KEBIJAKAN TURKI DALAM MERESPON KRISIS PENGUNGSI
Izzatinnisa, Izzatinnisa;
Muhammad Yusra;
Maryam Jamilah
Palito Vol. 1 No. 01 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.1.01.19-44.2022
This study aim to explain the driving factor of Turkish foreign policy change to repatriation refugees of Syria in 2019. As the largest house country for refugees in the world since 2011, Turkey which inclined to be accommodating in implementing the policy towards refugees, suddenly changed to plan repatriation of refugees that began in August 2019. The research method is qualitative with descriptive approach. Base on the concept, this study found that only two factors can explain the driving factor of Turkish foreign policy change to repatriation refugees of Syria, there are in domestic factors such us the government system changed from parlementary system to presidential system, the decrease influence of AK Parti in Turkish society, and negative sentiment between Turkish and refugees. Meanwhile in international factors such us there has friction relationship between Turkey and Rusia to solve Syrian conflict, degradation of cooperation commitment between EU and Turkey, and economic barrier between Turkey and US
Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Kudeta Militer Myanmar tahun 2021
S. F, Dinda;
Yusra, Muhammad;
Cory, Silvi
Palito Vol. 1 No. 01 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.1.01.120-149.2022
Ketika terjadi kudeta dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Myanmar, ASEAN seharusnya mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan permasalahan. Namun hal ini justru terhambat akibat perbedaan pandangan antar negara anggota ASEAN. Negara yang seharusnya proaktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar justru memiilih untuk tidak ingin mengintervensi dan tidak memberikan komentar apapun. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan paling dekat dengan Myanmar di kawasan ASEAN memiliki peranan dalam upaya penyelesaian permasalahan kudeta militer Myanmar tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar tahun 2021. Untuk melihat peran Indonesia, penelitian ini dianalisis dengan manggunakan konsep peranan nasional yang dikemukakan oleh K.J. Holsti melalui 17 variasi peranan. Dari 17 peranan yang disajikan penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar tahun 2021 Indonesia berperan sebagai regional protector yang dilihat dari dorongan penyelesaian permasalahan di Myanmar oleh Indonesia pada pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia, Indonesia sebagai inisiator ALM, Indonesia sebagai penjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan kawasan ASEAN, manifestasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia juga berperan sebagai mediator-integrator yang dilihat dari shuttle diplomacy yang dilakukan oleh Indonesia kepada negara anggota ASEAN, dan mediasi yang dilakukan melalui komunikasi antar pihak Militer Myanmar dan CRPH.
STRATEGI ASEAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI ASIA TENGGARA
Anggraini, Meli;
Yusra, Muhammad;
Austin, Diah Anggraini
Palito Vol. 2 No. 01 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.2.01.93-119.2023
ASEAN mengalami penurunan perekonomian hingga -3,4% dari total GDP pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, sesuai dengan piagam ASEAN (ASEAN Charter) pasal 1 (1,2) yang dalam tujuannya menjelaskan tentang bagaimana ASEAN memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan kawasan melalui kerja sama dalam bidang politik, keamanan, sosial budaya dan ekonomi menjadikan ASEAN turut andil dalam pemulihan ekonomi kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka untuk mengumpulkan data. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi dari organisasi internasional yaitu fungsi artikulasi dan agregasi, fungsi operasi, dan fungsi informasi. Melalui ketiga fungsi tersebut, penulis menemukan bahwa ASEAN mampu mengembalikan kestabilan perekonomian kawasan dengan langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN mulai dari melakukan pertemuan dengan negara anggota dengan tujuan untuk berbagi informasi, melakukan kerja sama antar negara anggota dan negara mitra lainnya serta meng-update informasi seputar perkembangan kasus Covid-19 dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Melalui langkah tersebut, ASEAN mampu memulihkan perekonomian kawasan. Ini dapat dilihat dari kenaikan GDP ASEAN mencapai 5,0% pada tahun 2022.
Strategi Inggris daam menghadapi perbudakan modern pasca Modern Slavery Act2015
Andhini, Pricelya;
Yusra, Muhammad;
Dermawan, Rifki
Palito Vol. 1 No. 02 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.1.02.85-106.2022
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh Inggris terhadap penanganan kasus perbudakan modern pasca Modern Slavery Act 2015. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki keadaan politik yang baik, begitu juga dengan perekonomiannya, serta Inggris merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, namun angka perbudakan di Inggris terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah Inggris telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perbudakan modern yang dikenal dengan Modern Slavery Act 2015, yang dirancang untuk memerangi perbudakan modern di Inggris. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan strategi yang dikeluarkan oleh Inggris pasca penerapan Modern Slavery Act 2015, yang akan dianalisis menggunakan konsep Human security dengan pengaplikasian dua indikator yakni Perlindungan (protection) serta Pemberdayaan (empowerment). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dengan memanfaatkan data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa, Inggris telah membentuk strategi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perbudakan diantaranya yakni pursue, prevent, protect dan prepare. Selain itu juga ditemukan bahwa Inggris membentuk strategi sebagai bentuk pemberdayaan terhadap korban perbudakan, diantaranya meningkatkan kesadaran akan hak dan kesetaraan gender, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, memahami norma – norma sosial yang merugikan di tempat kerja dan diluarnya, mengembangkan pengetahuan anak-anak yang teridentifikasi perbudakan modern.
Pengaruh Kebangkitan RRT Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia Pada Era Presiden Joko Widodo
Rianti, Nova;
Yusra, Muhammad;
Dermawan, Rifki
Palito Vol. 2 No. 01 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.2.01.16-28.2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo. Penelitian ini memiliki urgensi tentang RRT yang saat ini sedang mengalami kebangkitanmendorong perubahan politik luar negeri berbagai negara dalam memandang dan menjalin hubungan diplomatik dengan RRT. Pada penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana dengan posisi Indonesia menanggapi tren kebangkitan RRT tersebut.Penelitian ini menggunakan konsep image theory dari Richard K. Herrmann dan Michael P. Fischerkeller yang mengidentifikasi bahwa dalam melihat perilaku aktor dalam hubungan internasional akan lebih baik jika melihatnya dari penggambaran verbal terhadap dinamika dalam hubungan luar negeri. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima gambaran yang ada dalam image theory maka image yang diberikan oleh Indonesia kepada RRT pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah ally. Hal ini dilihat dari motivasi RRT, kapabilitas RRT, dan proses pengambilan keputusan oleh RRT. Indonesia memandang RRT sebagai ally bagi pembangunan nasionalnya sehingga mendorong Indonesia untuk mempererat hubungan dan kerja samanya dengan RRT. Kata Kunci: Joko Widodo, Image Theory, Indonesia, Tiongkok
Pertimbangan Turki Dalam Menyetujui EU-Turkey Statement 2016: Penanggulangan Pengungsi dan Irregular Migrants di Eropa
Omnif, Fitria Wulandari;
Yusra, Muhammad;
Jamilah, Maryam
Palito Vol. 2 No. 01 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.2.01.29-41.2023
In 2016, European Union and Turkey had EU-Turkey Statement partnership to manage refugees flow who involved in irregular migration to EU. This partnership required Turki to reduce the irregular migration rate and to bring those irregular migrants back to Turkey. Turkey agreed on this agreement despite hosting a huge amount of refugees and being host country with the largest number of refugees globally. This study aimed to analyze the consideration done by Turkey in agreeing the partnership. The research method used is qualitative with descriptive approach. This study was analyzed with national security policy conceptual framework which explains state behavior in policy-making by Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. There are four considerations in policy making process such as interests and objectives, opportunities, threats, and capabilities. Based on the concept used, this study found that Turkey considered three things in agreeing EU-Turkey Statement 2016. Firstly, the interests and objectives from political and economical aspect which are EU membership negotiation, visa liberalization, and EU financial aid for taking care of refugees in Turkey. Secondly, the opportunities for Turkey to leverage/uplift its bargaining power. Thirdly, consideration about its capabilities in facing refugee flow in political, social, and economical aspects.
Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Cyberbullying Di Indonesia Pada Tahun 2015-2021
Septiani, Anisa;
Yusra, Muhammad;
Dermawan, Rifki
Palito Vol. 1 No. 02 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.1.02.70-84.2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2015-2021. Dengan adanya peningkatan terhadap pengguna internet maka terdapat risiko bagi anak-anak untuk mengalami cyberbullying yang cukup tinggi. Terdapat upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya melalui UU ITE. Namun, dengan banyaknya jenis dan kasus cyberbullying yang terjadi terdapat kelemahan dalam menangani permasalahan tersebut. Untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2015-2021, penelitian ini menggunakan konsep peranan Intergovernmental Organization oleh P.A Abarro yang terdiri dari menciptakan public awareness, membantu pemerintah memperkuat peraturan, mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal, meningkatkan sumber daya manusia dan membantu kerjasama skala nasional, regional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF memiliki peran penting dalam mengurangi kasus yang cyberbullying yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Dalam hal ini UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dengan mengadakan workshop, konferensi dan berbagai kampanye, membantu pemerintah dan memperkuat peraturan dan pelaksanaan UUD 1945 terkait cyberbullying, mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal untuk membuat program pencegahan, meningkatkan sumber daya manusia dan membantu kerjasama pada skala nasional dengan LSM dan yayasan dan pertukaran informasi dan pengetahuan ditingkat regional ASEAN.
Aksi PEGIDA Terhadap Pengungsi Muslim di Jerman
Rofiidah, Ghina Nur;
Yusra, Muhammad;
Dermawan, Rifki
Palito Vol. 2 No. 2 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.2.2.1-23.2023
This research examines the actions of Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA) towards Muslim refugees in Germany through the framework of Islamophobia as formulated by the Runnymede Trust. The study utilizes a qualitative methodology with a descriptive-analytical research design to comprehend the nature and implications of PEGIDA's anti-Muslim sentiments and actions within the broader context of the refugee crisis in Germany. The research begins by discussing the refugee crisis and the development of Islamophobia in Germany, which serves as the rationale for the rise of PEGIDA. The study identifies the main objectives of the group and the prevailing public sentiments towards Muslim refugees. Based on the Islamophobia framework, this research analyzes the ideological foundations and strategies employed by PEGIDA. The conceptual framework examines aspects of prejudice, stereotypes, and discriminatory practices faced by the Muslim community due to PEGIDA's actions, which contribute to the academic discourse on Islamophobia, right-wing movements, and refugee integration in Europe. The results of this research reveal that PEGIDA's actions, based on aspects of Islamophobia, have created divisions between the society and refugees that can lead to crimes. The government has also made several efforts to address this issue, including reapplying the Dublin Regulation and collaborating with Turkey.
China's Motivation to Improve Bilateral Relations with South Korea After the Polemic of THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)
Yusra, Afdhal;
Yusra, Muhammad;
Austin, Diah Anggraini
Palito Vol. 2 No. 2 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/palito.2.2.72-86.2023
North Korea's aggressiveness in launching ballistic missiles has threatened the security stability of East Asia. As a state under threat, South Korea formed a joint security partnership with the United States through the deployment of THAAD in 2016. However, China has opposed it by arguing that THAAD would threaten domestic and regional security stability. As a result, China's rejection led to the presence of the phenomenon of economic retaliation which resulted in a decrease in the value of South Korea-China bilateral trade and distrust. Nevertheless, after negotiations, the two countries decided to improve bilateral relations in 2017. This paper aims to determine China's motivation in improving bilateral relations with South Korea as a foreign policy decision after rejecting the deployment of THAAD under the guise of threatening to trigger bilateral polemics. This research will be analyzed through qualitative methods with the conceptual framework of foreign policy determinants by Shannon L. Blanton and Charles Kegley. In this conceptual framework, there are five determinants that influence foreign policy decision making namely military capabilities, economic conditions, type of government, global distributions of power, and geopolitical factors. Furthermore, Blanton & Kegley's conceptual framework identifies that each of these determinants influenced China's motivation to improving bilateral relations with South Korea after the THAAD polemic.