Articles
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MARITAL RAPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)
Didi Sukardi;
Agus Abikusna;
Rani Sri Imayati Rahayu
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.068 KB)
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v4i1.4574
In the process of resolving the problem of victims of marital rape or victims of forced sexual relations in marriage which is generally lay law, of course requires assistance, one of which is legal assistance. This research aims to find out the role and mechanism of legal assistance against victims of marital rape conducted by the Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon which is reviewed from Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and obstacles and efforts in legal assistance to victims of marital rape conducted by the Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon. The research method uses a sociological juridical approach. The results of this study, namely 1) Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon has a very important role in carrying out legal assistance to victims of marital rape who are unfamiliar with the law. 2) the legal assistance mechanism for victims of marital rape is carried out on the basis of the wishes of the victims. 3) obstacles in carrying out legal assistance to victims of marital rape, namely obstacles arising from victims, families, the community, the state and the existence of inappropriate understanding of religious teachings. Then, the efforts made are by reviewing the arguments that textually corner one party and the existence of education (learning).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM
Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.418 KB)
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v2i1.1665
Abstrak Kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual maka dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri dan pemasangan alat detektif elektronik. Pidana penjara ditujukan bagi pelaku agar pelaku jera untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sedangkan pidana denda dibayarkan kepada negara. Dari ketiga undang-undang tersebut ternyata perlindungan bagi anak korban tindak pidana seksual tidak terakomodir. Larangan melakukan perzinahan ada dalam Qur’an: Al-Israa’ ayat 32. Hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan untuk hukuman perkosaan (kejahatan seksual) dikenakan kepada pelakunya.Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Anak, Kejahatan, Seksual Abstract Cases of sexual crimes against children occur almost in all regions in Indonesia. In Law Number 23 Year 2004 on Child Protection jo. Law Number 35 Year 2014 About Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection jo Government Regulation In Lieu of Law Number 1 Year 2016 About The Second Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection mentioned that for actor The criminal of sexual violence shall be subject to imprisonment and a fine of a fine. It is also provided with additional criminal in the form of identity announcement of the perpetrator, and the installation of electronic detective equipment. The imprisonment is intended for the perpetrators to deter the offender from repeating his actions, while the fine is paid to the state. Of the three laws, the protection for child victims of sexual crime is not accommodated. The prohibition on committing adultery is in the Qur'an : Al-Israa 'verse 32. The penalty of adultery is imposed on both sides (male and female) while for the punishment of rape (sexual crimes) is imposed on the perpetrators. Keywords: Protection, Law, Child, Crime, Sexual
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PENELANTARAN ORANG TUA BERBASIS HUKUM POSITIF DAN ISLAM
Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.554 KB)
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v1i2.1303
Abstrak Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Hukum Islam (Al-Qur’an Surat At Tahriim : 6), bahwa tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, pada Bab XII Tentang Ketentuan Pidana. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku penalantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Penelantaran, AnakAbstract Neglect of children is one of the worst forms and acts of violence experienced by children and is a violation of human rights of children. Good Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children and the Law of Islam (Al-Qur'an At Tahriim: 6), that the act of child neglect however the reason is not justified by the perpetrators of neglect of children either intentional or unintentional alike have been denying the rights possessed by the child. Criminal sanctions or penalties for perpetrators of child neglect by positive law, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on protection Child has set firmly and clearly, in Chapter XII On Criminal Provisions. In Islamic law sanctions for perpetrators of child neglect in the category jarimah ta'zir, heavy or light sentence handed to local authorities or the judge. Key words: Protection, Law, Neglect, Children
PERSEPSI HAKIM MENGENAI ADIL SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON
Wardah Nuroniyah;
Didi Sukardi;
Hifny Faqih
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.512 KB)
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v3i2.3420
Poligami merupakan perkawinan yang diakui oleh Islam. Poligami yang dibolehkan Islam adalah yang terbatas dan bersyarat. Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena terdapat banyak pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Penyusunan penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai syarat permohonan izin poligami khususnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim, kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengartikan adil dalam poligami bersifat proposional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan istrinya, secara materil ataupun non materil. Hakim memutuskan izin poligami ditolak atau dikabulkannya dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di persidangan, kemudian melihat bukti surat-surat yang hakim anggap perlu di persidangan, serta menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul nantinya. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan Agama. ABSTRACTPolygamy is a marriage recognized by Islam. Polygamy allowed by Islam is limited and conditional. The problem of polygamy is increasingly complicated because there are many contradictions from various parties in agreeing to the permissibility of polygamy in the form of tightening requirements of polygamy. The preparation of this research will discuss the issue about the requirement of polygamy permit application especially in Religious Court of Cirebon City. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The research is based on interviews and documentation with judges, then analyzing them through data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the research shows that the judges of Religious Court of Cirebon City mean fairness in polygamy is proportional, meaning that husbands who want to have polygamy should be able to adjust the needs of his wife, materially or non materil. The judge decides that a polygamy permit is denied or granted by a judge's presumption that is preceded by evidence in court, then looks at the evidence of letters that the judge deems necessary in the hearing, as well as weighing the maslahat and mafsadat that will arise later. Keywords: Polygamy, Religious Courts.
PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.443 KB)
|
DOI: 10.24235/mahkamah.v1i1.594
BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelengarakan program jaminan kesehatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa: (1) BPJS Kesehatan masih banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam. Diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan Syari’ah yang penerapannya seperti Asuransi Syari’ah dan dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari’ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); (2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari’ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana bukan tabarru; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam prakteknya masih mengandung unsur maisir, dan gharar, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhat.BPJS for health insurance is a public legal entity that is mandated by law to carry out the health insurance program. The purpose of this paper is to determine the mechanisms for the management of funds Social Security Agency (BPJS) Health, and the views of Islamic law on the management of funds Social Security Agency (BPJS) for Health insurance. Results of the study show that: (1) Health BPJS still many problems, in addition to the administrative system which is not neat, there are some deviations from the side of Islamic law. Is expected to form the next government BPJS for Health Insurance Shariah such as Shariah and its application in operation supervised by the Shariah Supervisory Agency (BPS) and audited by the National Sharia Board (DSN); (2) National Health Insurance (JKN) still using conventional insurance is not insurance Shari'ah, which in the management of funds by the BPJS for health insurance no separation tabarru funds with funds not tabarru; and (3) National Health Insurance (JKN) in practice still contain elements of gambling, and gharar, so according to the analysis of the author legal fallen so doubtful.
PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI DAN ANALISIS JABATAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI (Studi pada SMK SMTI Kementerian Perindustrian di Indonesia)
Andhi Sukma Hanafi;
Saiful Bahri;
M. Shabri Abd Majid
Monex: Journal of Accounting Research Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Harapan Bersama
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30591/monex.v7i2.865
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah menengah Teknologi Industri (SMK SMTI) Kementerian Perindustrian di Indonesia. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai dipengaruhi oleh grade jabatan yang disusun oleh manajemen dituangkan dalam struktur organisasi dan analisa jabatan pada SMK SMTI Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun objek penelitian ini adalah struktur organisasi (X1), analisis jabatan (X2) dan Motivasi Kerja (Y). Sedangkan subjek penelitian ini adalah SMK SMTI Kementerian Perindustrian di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data dan interprestasi data pada masing-masing variabel disimpulkan hasil penelitian: (1) Struktur organisasi pada SMK SMTI Kementerian Perindustrian sudah sangat baik, (2) Analisis jabatan pada SMK SMTI Kementerian Perindustrian sudah baik, (3) Motivasi kerja pada SMK SMTI Kementerian Perindustrian sudah sangat baik, (4) Terdapat pengaruh positif dengan tingkat signifikansi 0,609 antara variabel struktur organisasi terhadap variabel motivasi kerja, sehingga setiap ada perbaikan dalam struktur organisasi akan mengakibatkan peningkatan motivasi kerja, (5) Terdapat pengaruh positif dengan tingkat signifikansi 0,332 antara variabel analisis jabatan terhadap variabel motivasi kerja, sehingga setiap ada perbaikan dalam analisis jabatan akan mengakibatkan peningkatan motivasi kerja.
Pengaruh Perubahan Curah Hujan terhadap Produktivitas Padi Sawah di Kalimantan Barat
Fanni Aditya;
Evi Gusmayanti;
Jajat Sudrajat
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 19, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jil.19.2.237-246
Variabilitas curah hujan sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim di suatu wilayah dan analisisnya sangat berguna dalam mengukur ketersediaan air untuk pertanian khususnya padi sawah. Penelitian ini bertujuan menganalisis variabilitas curah hujan dan hubungan curah hujan tahunan terhadap produktivitas padi di Kalimantan Barat. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya dengan menggunakan data yang tersedia pada tahun 2000-2019. Analisis datanya menggunakan persamaan variabilitas dan dilanjutkan dengan analisis korelasi dan komposit. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabilitas curah hujan tahunan di Mempawah dan Kubu Raya termasuk dalam kategori rendah. Nilai variabilitas bulanan menunjukkan rentang yang bervariasi dari rendah hingga ekstrem di setiap lokasi. El Nino memiliki dampak negatif yang kuat terhadap curah hujan pada periode Juni-Juli-Agustus (JJA) dan September-Oktober-November (SON), sedangkanLa Nina memiliki dampak positif yang kuat terhadap curah hujan pada periode Juni-Juli-Agustus. Pada periode Desember-Januari-Februari (DJF) dan Maret-April-Mei (MAM), El Nino (La Nina) memiliki efek terhadap peningkatan (pengurangan) curah hujan. Dipole Mode Positif memberikan dampak pengurangan curah hujan pada periode SON dan MAM. Dipole Mode Negatif memberikan dampak bervariasi pada curah hujan pada periode JJA, SON dan DJF. Hubungan signifikan antara curah hujan tahunan dan produktivitas padi hanya ditunjukkan di Sungai Kunyit dan Sungai Kakap. Hal ini mengindikasikan bahwa curah hujan tahunan secara umum tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi di sebagian besar wilayah penelitian. ABSTRACTRainfall variability is closely related to climate change in a particular region and it is useful in estimating the water availability for agriculture, especially lowland rice. This study examines the rainfall variability and correlation between annual rainfall and rice productivity in West Kalimantan. The research location is focused on the Mempawah and Kubu Raya districts in 2000-2019. The variability equation accompanied by correlation and composite analysis was used in the analysis. The result shows that the variability of annual rainfall in Mempawah and Kubu Raya falls in the low category. Monthly rainfall variability values mark a range that varies from low to extreme at each location. El Nino had a substantial negative impact on rainfall in the June-July-August (JJA) and September-October-November SON period. While, La Nina had a positive impact on rainfall only in the JJA period. In the December-January-February (DJF) and March-April-May (MAM) period, El Nino (La Nina) has an anomalous effect on increasing (reducing) rainfall. Positive Dipole Mode gives the negative impact in the SON dan MAM period. Negative Dipole Mode has a varied impact on rainfall in the JJA, SON and DJF periods. The significant corellation between annual rainfall and rice productivity was shown only at Sungai Kunyit and Sungai Kakap. This indicates that the annual rainfall generally has no significant effect on rice productivity in most areas.
Determinan Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Tadah Hujan: Kasus Desa Pesisir Kalimantan Barat
Ari Natul Hidayah;
Jajat Sudrajat;
Wanti Fitrianti
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 20, No 2 (2022): April 2022
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jil.20.2.382-395
Usahatani padi di perdesaan Kalimantan Barat sedang menghadapi tekanan dari segi persaingan penggunaan lahan. Masalah ini bisa semakin meminggirkan kelompok rentan di perdesaan, ketidakamanan pangan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator penentu keberlanjutan usahatani padi sawah tadah hujan di Desa Telaga Arum; sebuah desa pesisir yang berada dalam administrasi Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Studi ini menerapkan metode MICMAC (Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification) sebagai alat analisisnya. Hasil studi menunjukkan bahwa keberlanjutan usahatani padi sangat dipengaruhi oleh indikator kehadiran komoditas kelapa sawit, indikator iklim, dan kesuburan tanah. Ketiga indikator tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem usahatani padi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ekspansi kebun kelapa sawit yang mencapai luasan rata-rata kurang lebih 1300 hektar per tahun, telah menjadi ancaman nyata terhadap areal persawahan terutama dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Kayong Utara. Studi ini juga menemukan bahwa motivasi petani adalah aspek yang paling terpengaruh dalam perspektif jangka panjang dan cenderung mengalami kemunduran, karena motivasi usahatani padi hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten.ABSTRACTRice farming in rural West Kalimantan is facing pressure in terms of land-use competition. This problem can further marginalize the vulnerable groups in rural areas, food insecurity, and widen social inequality. This study aimed to analyze the determinants of the sustainability of rainfed rice farming in the village of Telaga Arum; a coastal village located in the subdistrict of Seponti, Kayong Utara regency, West Kalimantan. This study applies the MICMAC (Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification) method as an analytical tool. The results of the study show that the sustainability of rice farming is strongly influenced by indicators of the presence of oil palm commodities, climate indicators, and soil fertility. These three indicators can cause disturbances to the rice farming system in the short and long term. The oil palm expansions which reach an average area of roughly 1300 hectares per year has become a real threat to the rice fields especially in the last five years in Kayong Utara regency. This study also found the farmer’s motivation is an aspect that is the most affected in the long term perspective and tends to decline because the rice farming motivation is only to fulfill subsistence needs.
Synchronous and asynchronous online learning of advanced statistics during Covid-19 pandemic
Jackson Pasini Mairing;
Rhodinus Sidabutar;
Elyasib Yunas Lada;
Henry Aritonang
JRAMathEdu (Journal of Research and Advances in Mathematics Education) Volume 6 Issue 3 July 2021
Publisher : Department of Mathematics Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jramathedu.v6i3.13477
Online learning could have negative impacts on learning processes and outcomes. The condition needed to be resolved through the implementation of appropriate online learning approaches. The research was aimed at describing the effectiveness of the implementation of asynchronous and synchronous online learning approaches in students’ learning outcomes and skills of using Microsoft Excel on the Advanced Statistics of Mathematics Education Department from one of the universities in Central Kalimantan. The learning approaches were integrated with mathematics problems, Minitab software and Microsoft Excel, and videos. The research design was experimental research using a one-group posttest-only design. The subjects were chosen by clustered random sampling. They were 18 students of the department in the 2020/2021 academic year. The instruments were a lesson plan, several videos, textbooks, e-books, questionnaires, mathematics problems, mid-test, and final-test. The students learned using textbooks, e-books, and videos and solved the problems independently. Then, they discussed the solutions online in groups through their WhatsApp group (asynchronously). The problem solutions were presented by the students using a class on WhatsApp or video conference platforms (synchronous). The authors collected data by administering the questionnaire and the tests and analyzed the data using a -test and a Wilcoxon test. The results showed that the implementation of the approaches was effective in enhancing the learning outcomes and skills of using Microsoft Excel. Furthermore, most students positively responded to learn independently and all the students positively responded to analyze data using the software.
THE LEGAL RESPONSIBILITY OF DEBTOR TO PAYMENT CURATORS IN BANKRUPTCY SITUATION
Didi Sukardi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v8i2.15905
The Law on Bankruptcy and the Obligation to Postpone Debt Payment does not explicitly stipulate that the obligation to pay the Curator's fee is borne by the Applicant, the Debtor or the Applicant and the Debtor jointly. The obligation to pay the curator fee is imposed through the determination of the Court of Judges who decides the bankruptcy case on the Curator's Application based on the details submitted by the Curator after hearing the considerations of the Supervisory Judge. The approach method used is a normative juridical approach the curator fees. according to Act No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Obligation to Postpone Debt Payment is not absolute, because the obligation to pay the Curator's fee can be imposed on the Applicant for the Declaration of Bankruptcy, the Bankrupt Debtor, or on the Petitioner for the Declaration of Bankruptcy and the Debtor for Bankruptcy jointly through the Determination of the Panel of Judges who decides the Bankruptcy Application.