Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 DI KABUPATEN JEMBER
Fauziyah, Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.469 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i18.628
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat Perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia berupa asuransi yang sifatnya mutlak dan wajib diikuti oleh semua TKI yang akan dan telah diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan Negara tujuan. Selain itu, perlindungan dalam bentuk jaminan keselamatan TKI oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui kedutaan Besar Indonesia di Negara yang TKI yang bersangkutan bekerja. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Pembinaan tersebut dapat berbentuk penyediaan informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. Sedangkan pengawasan oleh Pemerintah selama dalam negeri dan di luar negeri.Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Pembinaan
TANGGUNG JAWAB PT. PERKEBUNAN GLENMORE DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Prasetiyo, Ari sandi;
Fauziyah, Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.904 KB)
|
DOI: 10.32528/.v14i24.633
Dampak yang terjadi akibat aktivitas industri yang ada di PT.Perkebunan Glenmore terdapat dampak positif dan negatif, dampak positifnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan mampu menarik wisatawan lokal maupun asing karena terdapat peninggalan -peninggalan zaman Belanda yang sampai saat ini masih aktif digunakan untuk mengelola industri yang ada di PT.Perkebunan Glenmore, dampak negatifnya terdapat limbah cair yang dihasilkan selama pengelolaan industri yang membuat tercemarnya sungai sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan sungai menjadi keruh dan kotor. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Amdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang wajib ada untuk PT.Perkebunan Glenmore, lokasi penelitian ini di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten banyuwangi. Dari pembahasan ini maka PT. Perkebunan Glenmore bertanggung jawab atas pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disungai sekitar PT.Perkebunan Glenmore dan wajib memberikan ganti rugi kepada warga sekitar dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Selain itu PT. Perkebunan Glenmore juga harus mennganti, memperbaiki serta memeriksakan kualitas limbah cair ke laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan kembali.Kata Kunci : Pencemaran, Tanggung Jawab Lingkungan Terhadap Pembuangan Limbah
TANGGUNGGUGAT BURUH TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN YANG TIMBUL KARENA KELALAIANNYA DALAM HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) UUS ZEELANDIA BONDOWOSO)
Fauziyah, Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.611 KB)
|
DOI: 10.32528/.v7i14.608
Penyelesaian permasalahan buruh yang melakukan kelalaian pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) UUS Zeelandia dilakukan melalui perundingan bersama atau perundingan Bipartit. Penyelesaian ini wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan buruh secara musyawarah mufakat, tetapi dengan tetap mengacu pada Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Apabila buruh melakukan kelalaian, maka langkah yang diambil adalah dibicarakan dengan atasan apabila cara tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan buruh dapat mengadu pada SP-Bun, bilamana cara penyelesaian tersebut juga belum memberikan hasil yang memuaskan, maka penyelesaian tersebut diselesaikan dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS). Dan hambatan dalam penyelesaian buruh yang melakukan kelalaian dalam hubungan kerja pada pada PTPN XII (Persero) UUS Zeelandia adalah belum ada, karena pemberian sanksi/hukuman disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Kata kunci: Tenaga Kerja, Bipartit, PTPN XII
MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN JEMBER
Fauziyah, Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.784 KB)
|
DOI: 10.32528/.v8i16.615
Pada dasarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan adanya pemberhentian antar waktu dimana anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tersebut dapat digantikan dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten maka anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat diganti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah berlaku. Akibat Hukum bagi anggota DPRD Kabupaten yang berhenti atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dengan hormat atau dengan tidak hormat dan tidak dapat lagi meneruskan jabatannya. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten yang menggantikan kedudukannya adalah sah.Kata kunci: Dewan perwakilan daerah,akibat hukum bagi anggota dewan perwakilan daerah yang berhenti atau diberhentikan.
Analisis Dan Perancangan Website Sebagai Media Promosi Pada Ud. Mutiara Bahari Di Sorong – Papua Barat
Atmadja, Nur Ikhsan Ibnu;
Yaqin, Ainul
Jurnal Teknologi Informasi RESPATI Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Respati Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.219 KB)
|
DOI: 10.35842/jtir.v14i1.278
INTISARIPada era globalisasi seperti sekarang sebuah perusahaan dituntut dapat mengikuti kemajuan teknologi, khususnya pada bidang teknologi informasi. Teknologi informasi yang baik akan memudahkan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa kepada para konsumen, sehingga perusahaan dapat bersaing secara kompetitif. UD Mutiara Bahari adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk perikanan dalam bentuk fresh dan frozen. Untuk saat ini penjualan dan promosi yang ada di UD Mutiara Bahari masih menggunakan cara manual sehingga menjadi kendala untuk memasarkan produk lebih cepat dan global. Membangun website sebagai media promosi pada UD. Mutiara Bahari akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL, karena PHP adalah bahasa pemrograman berbasis web yang sangat mendukung dan terbukti handal untuk digunakan sehingga memudahkan penulis untuk membangun website ini.Kata kunci: Informasi, Promosi, UD. Mutiara Bahari. ABSTRACT Inthe era of globalization like now a company is required to follow the advancement of technology, especially in the field of information technology. Good information technology will make it easier for a company to market their products or services to consumers so that companies can compete competitively. UD Mutiara Bahari is a company engaged in the sale of fishery products in the form of fresh and frozen. For now, sales and promotions in UD Mutiara Bahari are still using manual ways to be a constraint to market products faster and globally. Build a website as a promotional media on UD. Mutiara Bahari will use PHP and MySQL programming language, because PHP is a web-based programming language that is very supportive and proven reliable to use so it makes it easier for authors to build this website.Keywords: Information, Promotion, UD. Mutiara Bahari
Kritik Epistemologi Islam dalam Islamologi Terapan
Anshori, Isa
TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 5 No. 1 (2015): June
Publisher : Program Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.049 KB)
|
DOI: 10.15642/teosofi.2015.5.1.107-138
This article discusses critique of Islamic epistemology within applied Islamology. The writer concludes that Islamic epistemology is an episteme which has been originally derived from Islamic doctrines. It can be obtained through a number of methods. The first method is revelation, which has an absolute truth. The second way is reason, which becomes a potency blessed by God to all humankind. Through impressions, which are attained by the five senses, the reason uses them as source of contemplation to draw conclusions. This episteme contains, however, a relative truth. The third method is kashfî. This episteme is also named as ?irfanî episteme, which had successfully grown within Sufism tradition where the source of knowledge is experience, namely al-ru?yat al-mubâshirah (direct experience). The last mentioned episteme is founded on the dichotomy between exoteric and esoteric aspects where the hierarchy of esoteric knowledge is higher than the exoteric ones as the first possesses divine basis. The critique of Islamic epistemology within applied Islamology is oriented towards the domination of scientific epistemology or modern epistemology, which recognizes positivism or scientific knowledge as the sole method employed by the modern people to gain knowledge. The fundamental difference between the scientific-rational episteme and the Islamic episteme rests within each worldview.
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HEALTH SEEKING BEHAVIOR KELUARGA DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER
Fauziyah, fauziyah;
Santoso, Teguh Hari;
Dewi, Sofia Rhosma
The Indonesian Journal of Health Science Vol 8, No 2 (2017): The Indonesian Journal Of Health Science
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.499 KB)
|
DOI: 10.32528/the.v8i2.871
Health is a basic need for everyone. Health Seeking Behavior is the behavior of people or communities who are experiencing illness or other health problems, to get treatment so healed or overcome health. This research use correlation design with cross sectional approach. The goal is to know the factors that influence the health seeking behavior of the family. Population in this research all family in Tutul Village of Balung Jember District. The sampling technique used cluster sampling and data collection techniques using questionnaires. Data analysis in this study used univariate and multivariate with multiple linear test. The result of this research is culture factor (p value = 0.021), education factor (p value = 0.004), disease seriousness factor (p value = 0.024) and insurance coverage factor (p value = 0.000). From the data, it is found that all factors influence the health seeking behavior, but the insurance coverage factor becomes the most dominant factor influencing the health seeking behavior of the family. Therefore, there is a need for attention for government agencies responsible for the equitable distribution of insurance holdings managed by the government.Keyword : The Family, Culture Factor, Education Factor, Disease Seriousness Factor, Insurance Coverage Factor, Health Seeking Behavior.
Workshop Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKA) Desa Sekon, Kecamatan Insana
Kelen, Yoseph P Kurniawan;
Mamoh, Oktovianus;
Fallo, Gergonius
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol 1 No 2 (2017): JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Dosen Indonesia JATIM
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1688.052 KB)
|
DOI: 10.36339/je.v1i2.41
Menyebarkan informasi publik adalah kewajiban badan publik yang diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008tentang Kebebasan Informasi Publik. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dandokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan muda, diperkuatlagi di UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 (4) yang berbunyi pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan danpelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannyadalam Musyawarah Desa paling sedikit sekali setahun. Keseluruhan data dan informasi tersebut haruslahterdokumentasikan dengan baik di tingkat desa, agar dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunandesa dan kebijakan-kebijakan lainnya.Tujuan dari pengabdian ini adalah melatih aparat desa menggunakan SiDeKasebagai salah satu media yang dapat mendorong munculnya empat (4) jenis kebaruan yakni :kesadaran,ketrampilan,kebiasaan dan tata kelola tentang Sistem Informasi Desa bagi pemerintah desa.Kegiatanpengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Juli 2017 dimulai pada pukul 09.00 WITA sampai denganpukul 16.00 WITA dengan pemateri 3 orang diibantu 2 mahasiswa dari FIP Universitas Timor, yang dihadiri oleh bapakKepala Desa bersama 8 orang aparatur dan 2 orang tenaga pendamping bertempat di aula kantor Desa Sekon KecamatanInsana. Hasil dari pengabdian ini diketahui masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dalammenggunakan perangkat teknologi informasi berkaitan dengan tanggung jawab sebagai aparatur desa dalammendokumentasikan semua data adaministrasi desa. Dari kepala desa sampai dengan para kepala urusan (KAUR) sertatenaga pendamping desa Sekon, banyak yang menghadapi masalah berkaitan dengan minimnya sarana komputer danjaringan internet serta rendahnya skill untuk menggunakan komputer dalam mengkolaborasi semua data desa dariberbagai sektor guna mendukung pemgambilan keputusan pembangunan desa. Dengan adanya sosialisasi ini makadiharapkan bertambah kemampuan, kepala desa dan para KAUR serta pendamping desa berkaitan dengan sisteminformasi desa dan kawasan (SiDeka)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI
Supiani, Supiani
Katalogis Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Katalogis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.72 KB)
The policy implementation of the village secretaries as the civil servant aimed at creatingwell-order administrationof government and developmentas well as service, and effective people empowerment. The purpose of this study is to analyze and study the implementation of the village secretaries as the civil servants and to investigate the supporting and inhibit  factors of that policy which was studies based on the model of policy implementation of George C Edward III on the aspect of communication, resources, disposition and bureaucracry. This type of study was qualitative.  The number  of  informant  was  12  persons  who  were selected by  using  purposive sampling technique. The result of study reveals that the policy implementationof the appointment of village secretaries as the civil servants had not yet been optimal as indicated by the following results: (1) Communication: there was no socialization from regional government about the policy of  regulation  of  PP  45 2007,  (2) the  resources  of  village  secretaries  did  not  fulfill with  the requirement due to the old age and had no latest academic certificate possession. (3) the dispotion of attitude and behavior of the implementor in the policy implementation of village sectetary appointment to be civil servant did not run well: some village had vacuum of village secretary position.(4) the bureaucracy structure of regional government in the policy implementation had worked  well  although there  was  a  lack  coordination  in the  appointment  of  village  secretary position. The inhibit factor of the policy implementation was lack of socialization from regional government about the policy and the policy and the regulation of PP 45 2007. The supporting factor  was  positive responses  from  the  village  secretaries  for  their  appointment  as  the  civil servants.
PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA MENGUNGKAPKAN GAGASAN MELALUI METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XA SMA NEGERI 1 TOLITOLI UTARA
Samran, Samran
BAHASANTODEA Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : BAHASANTODEA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.19 KB)
The idea XA grade students of SMA Negeri 1 Tolitoli Utara can be improved. It was revealed from a study of the problem: (1) how the application of the method of discussion to improve the students express ideas in class XA SMA Negeri 1 Tolitoli Utara? And (2) whether the application of the results of the discussion method can improve the students express ideas in class XA SMA Negeri 1 Tolitoli Utara?. This study aims to (1) describe the application of the method of discussion to improve the students express ideas in class XA SMA Negeri 1 Tolitoli Utara and (2) describe the results of applying the method of discussion to improve the students express ideas in class XA SMA Negeri 1 Tolitoli Utara. Methods of data collection using the oral tests, observation and documentation. Qualitative data analysis techniques and quantitative techniques. The results showed that (1) the application of the method of discussion in several stages, The first researcher to prepare articles that will be distributed to students; two researchers set up research pieces express the idea of learning implementation skills; The third researcher prepares a camera to document the activities of teachers and students during the learning process; After that process, the skills students express ideas increased. The percentage of skill express the idea of students has increased at every meeting of the first cycle and the second cycle. Improved skills of students express the idea in the first cycle of 65.75 from 41.33 the initial conditions. In the second cycle increased by 74.67.