Articles
Kabinet Gotong Royong
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v4i3.576
Kursi panas kepresidenan RI akhirnya beralih dengan digantinya Abdurrahman "Gus Dur" Wahid oleh Megawati. Pergantian ini langsung direspon oleh pasar secara positif yang ditandai dengan menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar ini semakin menguat setelah Presiden RI ke 5 ini, mengumumkan susunan Kabinetnya. Kabinet yang dibentuk diberi nama Kabinet Gotong Royong (GR) yang sekaligus menggusur kabinet Persatuan yang dibentuk oleh Gus Dur
Pemilu 2004
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v7i1.503
Tahun 2004 ini saatnya kita akan melakukan kembali Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu ini kita akan kembali memilih pemimpin kita yang baru, baik untuk perwakilan rakyat maupun Presidennya. Pemilu kembali digelar dengan lebih banyak parta yang ikut serta-24 partai sebagai peserta resmi PEMILU 2004. Banyaknya peserta sekarang ini tentunya akan juga memecah suara para pemilih. Disamping itu dukungan terhadap calon pemimpin yang diusung tiap tiap partai pun menjadi sangat beragam, selain mekanisme pemilihan yang juga berbeda yakni semi pemilihan langsung. Namun setidaknya kita saat ini harus memilih partai dan sekaligus perwakilan orangnya
Pembangunan Manusia
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v10i1.411
Indonesia has been attempting to develope democratic political system throught the country. One among instruments to achieve this is through implementing direct vote. Direct vote is expected to be able to promote democratic local governance as well as prime public services. In implementation, direct vote should be conducted so as not to upset the ultimate goals of autonomy policy. This is due to some potential threats which may intervene, or even destroy the process. The threats are comprised of three forms: first, the transition state of local people toward democracy without reliable political structure and political figures; second, plural societies in terms of ethnics, race, languange and religion—this may trigger internal conflicts; and third, excessive political marketing – a local public figure may publicly be voted for his/her â€engineered appeals†not for his/her competence. Despite these, if political societies are able to manage the three unfavorable environments wisely, the ultimate goals of local autonomy may eventually be achieved.
Pengelolaan dan Pelayanan Kawasan Perkotaan
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v6i3.524
Wilayah perkotaan berperan makin penting dalam pembangunan nasional. Sumbangannya terhadap pembangunan nasional bertambah besar di samping dampak negatif yang juga besar terhadap munculnya masalah-masalah yang dihadapi bangsa indonesia. Di sisi lain tampak peranan wilayah pedesaan, yang semakin tertinggal jauhu dibanding wilayah perkotaan.oleh karena itu banyak penduduk pedesaan yang meninggalkan daerahnya dan memasuki perkotaan dengan berkembangnya daerah perkotaan menyebabkan beban kota semakin berat dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah juga semakin tinggi. Sehingga pemerintah juga perlu bekerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kawasan perkotaan.
Bukti Janji SBY Ditunggu
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 1 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v12i1.343
Dalam catatan dan memori redaksi Wacana Kinerja, pasangan SBY-Boediono dalam kampanye akbar yang menjadi kampanye terakhir sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden lalu, sempat menguraikan lima agenda dan 15 prioritas kerja. Agenda dan prioritas kerja merupakan patokan bagi rakyat pemberi mandat untuk menuntut janji kelak dikemudian hari. Kellima agenda itu adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penegakkan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, dan pembangunan adil dan merata.
Akuntabilitas
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v4i1.591
Otonomi Daerah dengan UU No. 22 Tahun 1999, bergulir sudah sejak awal Januari 2001. Berbagai persiapan telah dilakukan terutama tengtang Struktur Organisais dan Tata Kerja yang banyak menghempaskan beberapa pejabat karena terjadi pemangkasan beberapa jabatan. Sementara itu banyak pejabat yang kemudian menjadi naik eselonnya karena perubahan struktur organisasi ini
Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 3 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v3i3.611
Penataan kembali dan pengembangann sistem informasi Diklat apartur negara akan memberikan konstribusi yang besar terhadap kelancaran, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara . hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingunganstrategis. Sehingga dengan demikian Perwakilan LAN Jawa Barat merasakan perlu dilakukannya penelitian yang akan mengungkap keadaan dan kendala sitem informasi diklat yang digunakan dewasa ini. Tulisan ini merupakan intisari hasil penelitian Perwakilan Lembaga administrasi negara jawa barat.
Biaya Pendidikan Vs Cita Cita Pendidikan
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v6i2.526
UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang sangat mulia dan masuk akal, karena dengan memiliki manusia yang cerdas kehidupan bernegara ini juga menjadi lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan ini, tentunya diperlukan pendidikan yang memadai. Namun saat ini untuk menjadi cerdas memerlukan biaya yang sangat mahal
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPAL COMPETENCE AND STIMULUS TEACHER COMPETENCE AT TK AISIYAH 84 CENGKARENG WEST JAKARTA
Nurlaelah, Nurlaelah;
Imamah, Imamah
Journal of Early Childhood Education (JECE) Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Journal of Early Childhood Education (JECE)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jece.v5i2.33820
The background of this research is that the principal's leadership is an important stimulus and management factor. In addition, the competence of stimulus teachers is still not maximal in fulfilling academic qualifications. The purpose of this study was to determine the relationship between the principal's leadership competence and the competence of the stimulus teacher. The methodology in this study used quantitative with a simple regression technique, while the data collection method used a questionnaire. The sample used 25 teachers selected randomly. The analysis technique uses SPSS which is interpreted descriptively quantitatively. The findings show that the leadership of the kindergarten principal has a positive relationship with the competency of the stimulus teacher, the ability of the principal to lead can mobilize all educators effectively and efficiently. The important thing is to motivate educators to apply student-oriented learning and character-building.
Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Pencairan Piutang Pajak
Putra, Fery Triastanto;
Hartini, Hartini
Miftah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 2 (2023): October 2023
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61231/miftah.v1i2.93
This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection on tax receivables at the Kuningan Pratama Tax Service Office and this research is to determine effective actions in the context of disbursing tax receivables at the Kuningan Pratama Tax Service Office. This type of research uses a descriptive analysis method. The research subject is the Kuningan Pratama Tax Service Office located at JL. Aruji Kartawinata No.29 Kuningan in the period 2019 to 2022. The object of research is a series of billing actions. The data used by researchers in this study are primary data and secondary data. In this study, primary data were obtained by researchers through interviews with bailiff officers at the Kuningan Pratama Tax Service Office and in this study secondary data were obtained from administrative records of the Assessment and Collection Examination Section at the Kuningan Primary Tax Service Office. The results of this study indicate that the most effective collection activity in the context of disbursing tax receivables at the Kuningan Pratama Tax Service Office is by issuing a Distress Warrant. With a Distress Warrant, the average ratio of the effectiveness of tax collection to the disbursement of tax receivables during the period 2019 to 2022 is 16.42%.